Sejumlah pemangku kepentingan pilkada serentak 2018 secara simbolis menekan tombol dalam peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018 di Jakarta, Selasa (28/11).
JAKARTA, KOMPAS — Pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua, Maluku, dan Kalimantan Barat termasuk dalam kategori kerawanan tinggi berdasarkan hasil penelitian yang diluncurkan oleh Badan Pengawas Pemilu, Selasa (28/11).
Kerawanan ini diharapkan bisa diantisipasi oleh jajaran pengawas pemilu di lapangan ataupun oleh pemangku kepentingan di daerah.
Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018 dilakukan di Hotel Grand Sahid Raya, Jakarta, Selasa.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo turut menghadiri peluncuran indeks itu. IKP Pilkada 2018 dihitung tiga dimensi besar, yakni partisipasi (35 persen), kontestasi (35 persen), dan penyelenggaraan (30 persen).
Dimensi besar itu kemudian diturunkan menjadi 30 indikator, di antaranya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan terdahulu, kekerasan terhadap pemilih, konflik antarpeserta, pelaporan politik uang, identifikasi kekerabatan calon, dan dukungan ganda parpol.
Indeks dibagi dalam tiga gugus (kluster) kerawanan, yakni tinggi (3,0-5,0), sedang (2,00-2,99), dan rendah (di bawah 2,00).
Dari 17 daerah yang menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, tiga provinsi tercatat berada dalam tingkat kerawanan tinggi, yakni Papua, Maluku, dan Kalimantan Barat.
Dari 17 daerah yang menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, tiga provinsi tercatat berada dalam tingkat kerawanan tinggi, yakni Papua (3,41), Maluku (3,25), dan Kalimantan Barat (3,04). Sebanyak 14 provinsi lainnya masuk dalam kategori sedang.
Sementara itu, dari 154 kabupaten dan kota, enam daerah tergolong kategori tinggi, yakni Kabupaten Mimika (3,43) Kabupaten Paniai (3,41), Kabupaten Jayawijaya (3,40), Kabupaten Puncak (3,28), Kabupaten Konawe (3,07), dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (3,05). Selain itu, 58 daerah masuk dalam kategori sedang dan 90 daerah lain tergolong kerawanan rendah.
Ketua Bawaslu Abhan dalam sambutannya menuturkan, dalam ruang lingkup internal Bawaslu, hasil IKP Pilkada 2018 bermanfaat untuk memperkuat pemetaaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan menjelang Pilkada 2018.
”Diharapkan bisa memberikan kontribusi mewujudkan pilkada yang lebih baik,” kata Abhan.
