Kebijakan Pembangunan Harus Berdasarkan Data dan Riset

Dhanang David

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan dari Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho dalam kegiatan bertajuk Temu Mitra ”Kerja Bersama, Bermitra untuk Indonesia Mandiri”, di Kantor Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (29/11).

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan pembangunan nasional saat ini masih cenderung berdasarkan negosiasi politik. Padahal, untuk menciptakan pembangunan yang tepat sasaran, pemerintah harus membuat kebijakan berdasarkan data dan riset. Peneliti juga didorong untuk ikut berkontribusi dalam penentuan kebijakan pemerintah.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan dari Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho menuturkan, saat ini penganggaran, perencanaan, dan eksekusi pembangunan yang dilakukan pemerintah masih cenderung berdasarkan negosiasi politik. ”Padahal, kebijakan pembangunan yang akurat dan lebih tepat itu dari data. Kami mendorong kebijakan pembangunan yang lebih berbasis pada bukti,” kata Yanuar dalam kegiatan bertajuk Temu Mitra ”Kerja Bersama, Bermitra untuk Indonesia Mandiri”, di Kantor Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (29/11).

Yanuar mengatakan, permasalahan yang terjadi adalah masih terlalu banyak data dari berbagai kementerian yang terkadang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemerintah sedang menyusun Satu Data Indonesia yang dapat diakses di data.go.id.

”Kami juga sedang membentuk peraturan presidennya sebagai payung hukum. Targetnya 2019 semua bisa rampung agar kementerian punya referensi tunggal untuk menjalankan programnya agar tepat sasaran,” ungkap Yanuar.

Peneliti di Indonesia didorong untuk bisa berkontribusi dalam mengembangkan penelitiannya untuk dapat memengaruhi kebijakan pemerintah. Sayangnya, peneliti saat ini masih belum mampu menulis jurnal ilmiah untuk internasional.

Selain itu, Yanuar mendorong peneliti di Indonesia untuk bisa berkontribusi dalam mengembangkan penelitiannya untuk dapat memengaruhi kebijakan pemerintah. Namun, sayangnya, peneliti saat ini masih belum mampu menulis jurnal ilmiah untuk internasional.

”Saya sangat prihatin melihat dinamika perjurnalan kita. Ada kecenderungan para peneliti di institusinya menulis jurnal sendiri hanya dalam lingkup nasional dan tidak bisa bersaing di internasional,” kata Yanuar.

Berdasarkan data Kantor Staf Presiden, Indonesia saat ini menempati urutan ke-41 dari 138 negara pada Global Competitiveness Index 2017. Indonesia turun empat peringkat dari tahun 2016. Indonesia masih harus berjuang dalam hal kualitas riset ilmah dan aplikasi paten.

Indonesia saat ini menempati urutan ke-41 dari 138 negara pada Global Competitiveness Index 2017. Indonesia turun empat peringkat dari tahun 2016. Indonesia masih harus berjuang dalam hal kualitas riset ilmah dan aplikasi paten.

Yanuar mengemukakan, saat ini, negara Indonesia sedang bersiap untuk menghadapi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030. Namun, kajian serta riset mengenai SDGs masih sangat minim di Indonesia.

”Ini bisa menjadi peluang bagi para peneliti untuk dapat melakukan riset mengenai SDGs dengan kaitannya dengan Indonesia nanti,” kata Yanuar.

Pemerintah juga memiliki fokus dan prioritas pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Peneliti bisa membuat penelitian berdasarkan apa yang menjadi prioritas pemerintah saat ini. Kemudian, dalam penentuan kebijakan, masih ada pertimbangan apakah penentuan kebijakan ini ada di dalam domain politik atau atau domain epistemik.

”Oleh karena itu, para peneliti harus bisa duduk bersama dengan pemerintah, khususnya DPR. Pemerintah harus terbuka dan peneliti harus mampu masuk ke ruang kebijakan. Selain itu, peneliti harus bisa mengomunikasikan jurnalnya dengan gaya bahasa yang populer dan tidak cenderung ilmiah,” kata Yanuar.

Erwiza Erman, Peneliti Utama Pusat Penelitian Sumber Daya Regional LIPI, mengatakan, saat ini, peneliti lebih disibukkan oleh permasalaham birokratis. Menurut dia, pemerintah saat ini lebih merumitkan hal yang sifatnya teknis daripada hal substansial.

”Saya cenderung mencari dana riset dari luar daripada didanai oleh pemerintah. Selain itu, terkadang pertemuan dengan stakeholder juga cukup rumit,” ungkap Erwiza.

Erwiza fokus dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan pertambangan dengan memberikan contoh mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pertambangan rakyat yang permasalahannya mendesak. Menurut dia, sulit untuk berdiskusi dengan pemerintah dan mencoba untuk menjawab persoalan pertambangan. Selain itu, ada egosektoral antara satu departemen dan departemen lain yang juga mempersulit persoalan.

Yanuar menuturkan, saat ini memang masih ada permasalahan di bidang birokrasi dan anggaran untuk peneliti. ”Terkait dengan sistem penganggaran, APBN kita tidak mengenal tahun jamak, maka jika proporsal Anda masuk Januari, uang penelitian keluar Agustus, lalu laporan harus ada Desember. Hal ini tentu menyulitkan peneliti,” kata Yanuar.

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI Sri Sunarti Purwaningsih mengatakan, penelitian sosial dan humaniora yang dilakukan LIPI terkadang tampak sederhana, tetapi hasilnya bisa signifikan. Sayangnya, hasil penelitian ini kurang mendapat perhatian dari para pengambil kebijakan.

”Harus ada kebijakan yang berlandaskan pada bukti ilmiah dari hasil penelitian. Dengan landasan ini, maka dapat mengurangi kebijakan yang memiliki kemungkinan gagal atau hanya menguntungkan pihak tertentu,” kata Sri.

Sri juga menyoroti bahwa selama ini masih ada kesenjangan antara apa yang dibutuhkan stakeholder dan apa yang dikaji. ”Kesenjangan ini terjadi karena kurangnya komunikasi yang baik antara ilmuwan sosial dan stakeholder untuk menangkap kebutuhan stakeholder dalam penelitian yang akan dilakukan,” tuturnya (DD05).

Dhanang David

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI Sri Sunarti Purwaningsih memberikan pemaparan dalam kegiatan bertajuk Temu Mitra "Kerja Bersama, Bermitra untuk Indonesia Mandiri", di Kantor LIPI, Jakarta Selatan, Rabu (29/11).