RI di Masa Menentukan

Oleh

· 4 menit baca

”Cara-cara lama tidak bisa digunakan untuk menjawab tantangan sekarang dan masa depan. Perumusan kebijakan publik dewasa ini perlu semakin inovatif. Tantangan semakin tidak mudah. Ada revolusi digital pula,” kata Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah dalam diskusi panel ekonomi Kompas di Jakarta, Rabu (12/6).

Hadir pula sebagai panelis dalam diskusi tersebut Wakil Presiden Senior Strategi Komunikasi dan ekonom UOB Indonesia, Enrico Tanuwidjaja; pengajar Ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri; dan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami tren pelambatan dalam beberapa dasawarsa. Pada era 1970-an, pertumbuhan ekonomi rata-rata 8 persen per tahun. Tahun 1990-an, pertumbuhannya rata-rata 7 persen per tahun. Selanjutnya, pada era 2000-an, lajunya melambat menjadi rata-rata 6 persen per tahun. Sejak 2012 sampai sekarang, rata-rata 5 persen per tahun.

Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen per tahun, Indonesia akan menghadapi sejumlah persoalan pelik dan saling terkait pada masa mendatang. Persoalan itu di antaranya masuk dalam perangkap negara berpendapatan menengah.

Indonesia juga akan memasuki negara dengan populasi berusia tua sebelum penduduknya kaya, yakni tahun 2030-an. Penciptaan lapangan kerja juga tidak akan mampu menyerap tambahan tenaga kerja baru di pasar tenaga kerja, yakni 2 juta-3 juta orang per tahun.

Persoalannya, kata Halim, struktur perekonomian nasional menjerat Indonesia sehingga tak mungkin tumbuh 6 persen atau lebih. Padahal, potensinya besar.

Setiap kali pertumbuhan ekonomi mengarah ke 6 persen atau lebih, secara otomatis Indonesia menciptakan kerentanannya sendiri. Kerentanan yang dimaksud adalah melebarnya defisit transaksi berjalan hingga lebih kurang 3,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Konsekuensinya, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tertekan, inflasi merangkak naik, dan suku bunga terdorong ke atas. Dalam kondisi ini, pertumbuhan ekonomi mau tak mau harus turun, kemudian memasuki masa stabilisasi, lantas menuju pemulihan pertumbuhan ekonomi.

”Demikian seterusnya. Saya rasa siklus ini tidak akan putus tanpa strategi baru,” ujar Halim.

Defisit transaksi berjalan merupakan persoalan struktural di Indonesia. Penyebabnya antara lain impor migas besar dan ekspor yang masih berorientasi pada komoditas sumber daya alam. Neraca jasa juga menjadi titik lemah karena konsisten defisit.

Selain itu, industri barang modal dan bahan penolong belum berkembang. Dengan demikian, setiap kali pertumbuhan ekonomi meningkat, impor barang modal dan bahan penolong juga membengkak.

Kebijakan industrial yang fokus dan tepat, menurut Halim, merupakan salah satu kunci untuk memperbaiki struktur tersebut. Dalam konteks keluaran jangka menengah-panjang, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prasyarat utama. Untuk itu, eksekusinya harus dilakukan mulai dari sekarang. Adapun untuk meningkatkan devisa, peningkatan pariwisata dan pengembangan kualitas tenaga kerja Indonesia (TKI) sangat bisa dikerjakan.

Halim menggambarkan, selama 10 tahun terakhir, total arus modal dalam bentuk portofolio lebih kurang 10 miliar dollar AS per tahun. Adapun investasi langsung bersih berkisar 11 miliar dollar AS-12 miliar dollar AS per tahun.

Jika pariwisata dan remitansi TKI ditingkatkan, Indonesia bisa memperoleh devisa 35 miliar dollar AS. Jika PDB Indonesia sekitar 1 triliun dollar AS, defisit transaksi berjalan 3,5 persen terhadap PDB masih bisa dibiayai oleh devisa tersebut.

”Kalau kita mampu mendorong arus modal masuk, baik jangka pendek maupun panjang, pariwisata, dan remitansi TKI, kita masih bisa tumbuh ke arah 7 persen meskipun defisit transaksi berjalan mencapai 3,5 persen,” ujar Halim.

Kerjakan agenda

Enrico mengatakan, untuk memperbaiki struktur perekonomian nasional, pemerintah sebaiknya mengerjakan agenda jangka pendek. Agenda itu, misalnya, meningkatkan remitansi TKI dan mendorong pariwisata.

Filipina, dengan 95 juta penduduk, mendapat remitansi dari tenaga kerjanya di luar negeri sekitar 20 miliar dollar AS. Sementara Indonesia dengan penduduk 260 juta jiwa, remitansi TKI-nya pada 2016 sebesar 8,85 miliar dollar AS.

Dalam konteks itu, bank sentral di Filipina berperan memastikan nilai tukar peso Filipina secara bertahap terdepresiasi, tetapi stabil. Dengan demikian, dinamikanya terprediksi.

Pembangunan infrastruktur sebagaimana prioritas pemerintah, menurut Enrico, menjadi kunci perbaikan struktur perekonomian nasional. ”Ini sudah pada jalur yang benar,” katanya.

Ditanya soal pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih rendah dari sebelumnya, Enrico berpendapat, hal itu adalah normal yang baru. Namun, dalam hal Indonesia, pelambatan pertumbuhan ekonomi bukan normal baru. ”Sebab, dengan potensi yang dimiliki, Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi lagi,” ujar Enrico.

Heri menekankan, pemerintah mesti fokus meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur sebab sektor ini penyumbang terbesar PDB, yakni sekitar 20 persen. Namun, pertumbuhan industri manufaktur konsisten melambat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi. ”Ini yang potensial ditingkatkan,” kata Heri.

Dalam rangka mengembangkan industri dalam negeri, ucap Heri, belanja barang pemerintah sebaiknya didesain untuk membeli produk domestik. Strateginya bisa melalui penerapan nontariff measures untuk menghindari tudingan hambatan nontarif. ”Ini akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan investasi,” ujarnya.

Sementara Faisal berpendapat, perbaikan sektor industri dalam agenda perbaikan struktural perekonomian nasional merupakan keharusan. Kebijakan industrial saat ini tidak jelas.

Ia menyarankan pemerintah agar fokus pada empat prioritas, yakni industri makanan dan minuman, kimia dan farmasi, optik- komputer-elektronika, dan alat angkut yang harus mulai disiapkan untuk berbasis listrik. (LAS)

Editor:

kompascetak