RI Jalin Langkah Tekan Trump
BOGOR, KOMPAS — Indonesia berkoordinasi dengan negara-negara mitra guna menekan Presiden AS Donald Trump agar mempertimbangkan kembali keputusannya soal isu Jerusalem. Presiden Joko Widodo memutuskan akan hadir di KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam, yang membahas isu itu, di Istanbul, Turki, 13 Desember mendatang.
Presiden Joko Widodo, Kamis (7/12), di Istana Bogor menegaskan kecaman terhadap keputusan Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kantor Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem. "Pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB yang Amerika Serikat menjadi anggota tetapnya," kata Presiden.
"Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia. Saya dan rakyat Indonesia, kita semuanya tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah UUD 1945," ujar Presiden Jokowi.
Dalam pidatonya di Washington DC, Rabu waktu setempat atau Kamis dini hari WIB, Trump mengumumkan pengakuan AS bahwa Jerusalem adalah ibu kota Israel. "Saya juga memerintahkan Departemen Luar Negeri untuk mulai mempersiapkan pemindahan Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Jerusalem," kata Trump.
Saya juga memerintahkan Departemen Luar Negeri untuk mulai mempersiapkan pemindahan Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Jerusalem.
Status Jerusalem-kota suci bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi-merupakan isu paling sensitif dalam konflik Arab-Israel selama hampir 70 tahun terakhir. Palestina ingin menjadikan Jerusalem Timur sebagai ibu kota negaranya. Masyarakat internasional dan PBB, sesuai Kesepakatan Oslo 1993, menyatakan status Jerusalem termasuk isu yang harus ditentukan dalam perundingan akhir Israel-Palestina.
Menyikapi keputusan Trump, Presiden Jokowi meminta Pemerintah AS mempertimbangkan kembali rencana pemindahan kantor Kedubes AS dari Tel Aviv ke Jerusalem. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi secara terpisah mengatakan, dirinya sudah menghubungi para menteri luar negeri negara-negara anggota OKI sejak pengakuan itu belum diumumkan Trump. Semua sepakat menolak pengakuan itu.
"Mereka (para menteri luar negeri OKI) tengah berusaha membangun komunikasi dengan Amerika Serikat," ujarnya di Tangerang Selatan, Banten.
Melalui laman resminya, OKI menyatakan, KTT luar biasa pada 12-13 Desember di Istanbul akan membahas dampak keputusan AS dan merumuskan posisi mereka. Jokowi mengatakan, dirinya akan hadir dalam sidang itu.
Dunia Arab marah
Wartawan Kompas, Musthafa Abd Rahman, melaporkan dari Kairo, Mesir, keputusan Trump disambut dunia Arab dengan luapan kemarahan. Warga Palestina di Jerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza langsung melakukan mogok umum. Kantor-kantor, toko-toko, dan sekolah di wilayah itu tutup.
Warga Palestina di Jerusalem Timur berkumpul di depan pintu gerbang Masjid Al-Aqsa dan meneriakkan yel-yel anti-AS dan Israel serta mengecam keras keputusan Trump. Di kota Ramallah, Nablus, dan Tulkarem, warga Palestina membakar bendera AS dan gambar Trump.
Sejumlah pemuda Palestina bentrok dengan pasukan pendudukan Israel di sejumlah kota di Tepi Barat, seperti area dekat kota Ramallah, Bethlehem, Hebron, Tulkarem, dan Nablus.
Sedikitnya 14 pemuda Palestina luka-luka akibat bentrokan di Tulkarem dan Kalkiliya. Pasukan Israel dilaporkan menahan 20 pemuda Palestina di dekat kota Nablus. Pasukan Israel dilaporkan juga menutup pintu gerbang Al Amud, salah satu gerbang menuju kompleks Masjid Al-Aqsa, untuk mencegah terjadi bentrokan dengan warga Palestina di sekitar kompleks itu.
Di Tunisia, rakyat negara itu turun ke jalan di sejumlah kota memprotes keputusan Trump. Unjuk rasa serupa digelar warga Irak di Baghdad, juga oleh warga Pakistan di sejumlah kota.
Di Kairo, juru bicara Presiden Mesir, Bassam Radhi, mengatakan, Mesir adalah salah satu negara yang meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan PBB, membahas keputusan Trump.
Mesir adalah salah satu negara yang meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan PBB, membahas keputusan Trump.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniya menegaskan, keputusan Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel mengakhiri peran AS sebagai mediator proses perdamaian di Timur Tengah. Haniya menyerukan intifada mulai Jumat ini.
Liga Arab dijadwalkan menggelar sidang darurat tingkat menteri luar negeri, Sabtu besok, khusus menanggapi putusan Trump.
Dampak di kawasan lain
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai situasi politik setelah keputusan Trump tak hanya memanas di Timur Tengah, tetapi juga di negara-negara lain. "Seperti di negeri kita, bisa saja akan ada lagi demonstrasi di kantor Kedutaan AS, atau di negara-negara lain akan terjadi (hal yang sama). Munculnya persoalan itu sudah diingatkan sebelumnya," kata Kalla seusai membuka Bali Democracy Forum di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang, Banten.
Kamis kemarin, Menlu Retno meminta klarifikasi Kedubes AS untuk Indonesia atas pernyataan Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R Donovan, yang sempat dimuat di laman resmi Kedubes AS. Dalam pernyataan itu disebutkan AS sudah berkonsultasi dengan para teman, termasuk Indonesia, sebelum membuat keputusan soal Jerusalem.
Donovan mengklarifikasi hal itu dengan menemui Menlu Retno, Kamis malam. Ia mengatakan, terjadi kesalahan penerjemahan versi bahasa Indonesia dari versi bahasa Inggris.
Retno mengatakan sudah beberapa kali memanggil Dubes Donovan soal isu Jerusalem dan telah memperingatkan dampak keputusan AS. "Saya menegaskan agar tidak salah dipahami, bukan konsultasi," ujarnya.
Di Jakarta, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan, sikap Trump membuat situasi dunia semakin panas dan mengarah pada konflik tak berkesudahan. PBNU menegaskan, Jerusalem bukan ibu kota Israel, melainkan ibu kota Palestina.
Jerusalem bukan ibu kota Israel, melainkan ibu kota Palestina.
Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) melalui pernyataan tertulis menegaskan, PGI tidak menyetujui keputusan Trump. PGI mengimbau masyarakat Indonesia agar status Jerusalem tidak diletakkan dalam sentimen agama, apalagi dikapitalisasi untuk kontestasi politik yang akan bergulir tahun depan.
Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban Din Syamsuddin menilai keputusan Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Jerusalem merupakan sebuah tindakan agresi yang mengancam perdamaian dunia.
"Ini merupakan provokasi, yang saya kira, dunia internasional, termasuk PBB, harus menyatakan sebagai tindakan yang tidak bisa dibenarkan," kata Din seusai memberikan pidato penutupan pada Konferensi Internasional tentang Pembelaan Hak-hak Palestina di Gedung MPR/DPR, Jakarta.
Dalam acara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengecam keras pernyataan Trump tersebut.