Sekutu AS Mengecam Keputusan Trump
Seorang pengunjuk rasa di Kota Gaza, Palestina, membakar foto Presiden Donald Trump dalam aksi demonstrasi pada Kamis, 7 Desember 2017.
NEW YORK, JUMAT — Sejumlah mitra tradisional Amerika Serikat di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ikut mengecam keputusan Presiden Donald Trump perihal Jerusalem. Mereka mendesak status Jerusalem tetap status quo hingga negosiasi antara Israel dan Palestina mencapai kesepakatan.
Kecaman itu disampaikan mayoritas negara anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam sidang khusus DK PBB di New York, AS, Jumat (8/12). Sidang itu menampilkan keterangan Utusan PBB untuk Timur Tengah Nikolay Mladenov tentang situasi di Timur Tengah setelah pengumuman Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.
Warga Muslim Palestina meneriakkan slogan-slogan seusai shalat Jumat di kompleks Masjid Al Aqsa di Kota Tua Jerusalem, Jumat (8/12). Mereka menanggapi pengakuan Presiden AS Donald Trump terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel.
AS semakin terkucil setelah sejumlah tokoh menyatakan penolakan menemui Wakil Presiden AS Mike Pence yang akan berkunjung ke Timur Tengah, pertengahan bulan ini. Presiden Palestina Mahmoud Abbas tidak akan menemui Pence. Penolakan serupa diambil oleh tokoh agama di Mesir, seperti Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmed al-Tayeb dan Pemimpin Gereja Koptik Paus Tawadros II.
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki di Kairo, Mesir, sebelum menghadiri sidang Liga Arab mengatakan, tidak ada lagi komunikasi antara pejabat Palestina dan AS. Abbas sebelumnya mengatakan, AS kini tidak lagi dianggap sebagai mediator perundingan Palestina-Israel.
Tidak ada lagi komunikasi antara pejabat Palestina dan AS.
”Kami akan mencari mediator baru dari kalangan saudara Arab kami dan masyarakat internasional, mediator yang bisa membantu terwujudnya solusi dua negara,” kata Maliki.
Dalam sidang DK PBB, Sabtu dini hari WIB, para duta besar negara-negara yang biasa satu suara dengan AS di DK PBB, seperti Inggris, Perancis, Italia, Jerman, Swedia, Italia, dan Jepang, bersama Rusia dan negara-negara anggota DK lainnya mengkritisi keputusan Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan bakal memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem.
Seorang anak perempuan mengangkat poster bertuliskan pesan dalam bahasa Arab, yang berarti ”Aku orang Jordania, Al Aqsa adalah tanggung jawabku”, dalam unjuk rasa di Amman, Jordania, 15 Juli lalu. Seusai perjanjian damai antara Israel dan Jordania pada 1994, Jordania diakui sebagai pihak penjaga dan pengelola situs-situs Islam di Kota Tua Jerusalem, termasuk kompleks Al Haram al Sharif, lokasi Masjid Al Aqsa dan bangunan Kubah Batu (Dome of the Rock).
Mereka khawatir kondisi di Jerusalem dan kawasan Timur Tengah secara umum akan semakin diwarnai ketidakpastian. Dalam pernyataan bersama, Perancis, Italia, Jerman, Swedia, dan Inggris tidak sepakat dengan keputusan Trump. Langkah Trump dinilai tidak sejalan dengan resolusi DK PBB dan tidak mendukung masa depan yang damai di kawasan Timur Tengah.
Duta Besar Perancis untuk PBB Francois Delattre mengatakan, AS harus menjelaskan landasan legalitas Trump, terutama dikaitkan dengan dasar upaya-upaya menciptakan kedamaian di Jerusalem dan kawasan Timur Tengah. Delattre menyatakan penyesalan atas keputusan AS karena dapat berefek negatif dalam mencapai solusi atas konflik Palestina-Israel sekaligus meningkatkan eskalasi kekerasan di kawasan.
Dubes Mesir untuk PBB Amr Abdellatif Aboulatta menyatakan langkah AS itu sebagai preseden yang berbahaya. Itu terkait langsung dengan kenyataan bahwa Jerusalem sebagai kota yang berada di bawah okupasi sehingga tidak dapat diapa-apakan secara legal.
Mladenov mendesak upaya-upaya internasional sesegera mungkin untuk menciptakan perdamaian Palestina-Israel. Ia mengingatkan, jika tidak kunjung selesai, konflik Palestina-Israel bisa berakibat fatal. Salah satunya, menguatnya radikalisme berbasis agama di kawasan Timur Tengah.
Jika tidak kunjung selesai, konflik Palestina-Israel bisa berakibat fatal. Salah satunya, menguatnya radikalisme berbasis agama di kawasan Timur Tengah.
Dubes AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan, pemerintahan Trump telah mempelajari proposal damai baru yang diusulkan. AS lebih berkomitmen atas terciptanya perdamaian itu dari sebelumnya. Tanpa memberikan penjelasan detail, Haley mengingatkan bahwa kesepakatan Palestina-Israel sebelumnya telah ditandatangani di Gedung Putih.
Dubes Palestina untuk PBB Riyad Mansour, yang berbicara di sesi terakhir sebelum Dubes Israel Danny Danon, menyatakan, kebijakan pemerintahan Trump justru telah mencederai upaya jalan damai di kawasan Timur Tengah. Menurut dia, tidak boleh ada pihak yang memonopoli proses perdamaian jika pada saat yang sama bias kekuasaan. Mansour mendesak DK PBB menganulir keputusan AS atas Jerusalem dan menegaskan kembali status kota itu.
Di Jerusalem dan kota-kota lain di Palestina, aksi protes menentang keputusan Trump memasuki hari ketiga, Sabtu kemarin. Dua anggota Hamas dilaporkan tewas terkena serangan udara militer Israel di Gaza pada Sabtu dini hari.
Demonstran Palestina membakar bendera Israel dan Amerika Serikat di Gaza, Palestina, Rabu (6/12), saat memprotes kemungkinan keputusan Pemerintah Amerika Serikat mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.
Militer Israel menyatakan, mereka membidik empat fasilitas Hamas sebagai balasan serangan roket yang diduga dilakukan Hamas, sehari sebelumnya, yang salah satunya jatuh di kota Sderot, Israel. Tidak ada korban dalam peristiwa itu. Serangan roket Hamas itu bersamaan dengan aksi protes warga Palestina atas Israel di sejumlah titik di Tepi Barat dan perbatasan Gaza.
Penghargaan Abbas
Di Gunung Kidul, DI Yogyakarta, Presiden Joko Widodo menyatakan telah berkomunikasi dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Jumat malam. Menurut Presiden Joko Widodo, Abbas sangat menghargai sikap Indonesia mengecam keras keputusan AS tersebut.
”(Presiden Mahmoud Abbas) sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh negara kita yang konsisten sejak presiden pertama kita, Bung Karno, sampai sekarang,” kata Presiden Joko Widodo di Gunung Kidul, kemarin.
Sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh negara kita yang konsisten sejak presiden pertama kita, Bung Karno, sampai sekarang.
Dalam dialog dengan Abbas, Presiden juga menyatakan keputusan AS itu bertentangan dengan semua resolusi DK PBB mengenai Palestina. ”Pengakuan tersebut juga membahayakan proses-proses perdamaian yang sudah lama dirintis,” ujarnya.
Presiden menambahkan, Indonesia mengajak semua negara untuk bersatu memberi dukungan kepada Palestina. Indonesia juga mengajak negara-negara lain untuk tidak mengikuti keputusan AS yang akan memindahkan kedutaan besarnya ke Jerusalem. (AP/AFP/REUTERS/BEN/HRS/NDY)
