Antisipasi Penolakan Terhadap Vaksinasi Difteri

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Petugas medis menyuntikkan vaksin Tetanus diphteria (Td) kepada para siswa dalam program outbreak response immunization (ORI) atau imunisasi ulang difteri di SMA Negeri 33 Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (11/12).

JAKARTA, KOMPAS-Imunisasi ulang difteri dilakukan di sejumlah provinsi di Indonesia sebagai respons atas munculnya kejadian luar biasa penyakit menular tersebut di daerah tertentu. Namun, vaksinasi yang bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit itu masih diwarnai penolakan sejumlah warga.

Sebagaimana diberitakan Kompas, Selasa (12/11), Kementerian Kesehatan mulai melaksanakan imunisasi ulang sebagai respons atas kejadian luar biasa (Outreak Respons Immunizations/ORI) difteri di tiga provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Selain itu, secara mandiri, Provinsi Jawa Timur yang merupakan daerah tertinggi jumlah kasus difteri, dan Sumatera Selatan juga menggelar ORI.

Penolakan sebagian masyarakat akan imunisasi menjadi kendala pelaksanaan imunisasi di Kota Malang, Jawa Timur. Akibatnya masih ada anak yang belum mendapatkan imunisasi dan mereka cukup rawan terserang penyakit menular, salah satunya difteri.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Asih Tri Rachmi Nuswantari yang tengah berada di Jakarta saat dihubungi dari Malang, Senin (11/12), mengatakan, masih ada masyarakat yang menganggap bahwa imunisasi tidak perlu. “Ada pula yang berkaitan dengan keyakinan (agama),” ujarnya.

Dinas kesehatan, menurut Asih telah berupaya agar pelaksanaan imunisasi bisa berjalan optimal di Malang. Sosialisasi telah dilakukan ke berbagai lapisan masyarakat. Jumlah vaksin juga tersedia. Demikian pula petugas telah siap melaksanakan imunisasi.

Namun mengingat adanya penolakan itu, imunisasi yang diberikan belum bisa mencapai target. Berdasarkan data bayi yang telah menjalani imunisasi dasar lengkap hingga Oktober 2017 dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, menyatakan, bahwa Kota Malang menjadi salah satu dari 23 kabupaten/kota di Jawa Timur yang belum mencapai target minimum. Target minimum 76,67 persen sedang Kota Malang baru mencapai 68,40 persen.

Selain Kota Malang, wilayah tetangga yang belum mencapai target adalah Kota Batu (62,76 persen) dan Kota Pasuruan (68,67 persen). Di Jawa Timur sendiri ada 38 kabupaten/kota. “Angka kasus difteri di Kota Malang tahun ini mencapai 19 kasus,” pungkasnya.

Penolakan oleh sebagian warga juga dialami Kabupaten Blitar. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Kuspardani mengatakan masih ada satu-dua warga yang enggan diimunisasi dengan alasan keyakinan. Kabupaten Blitar menjadi salah satu dari 15 kabupaten/kota di Jawa Timur yang berhasil mencapai target imunisasi, yakni 82,49 persen.

Tahun 2016 Kabupaten Blitar menjadi daerah dengan angka tertinggi difteri di Jawa Timur dengan jumlah kasus 56 yang mana 2 penderita di antaranya meninggal. Sedang untuk tahun ini angka difteri di Blitar hanya tujuh kasus.

Menurut Kuspardani angka keberhasilan imunisasi di wilayahnya cukup tinggi kuncinya berada di kekompakan di kalangan petugas. “Semua menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Sesuai tingkatan dengan sebaik-baiknya dan niat tulus,” katanya.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Sosialisasi Imunisasi Difteri - Para kader kesehatan masyarakat mengikuti sosialisasi program outbreak response immunization atau imunisasi ulang yang terkait dengan kejadian luar biasa difteri di Puskesmas Jurangmangu, Pondokaren, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (7/12). Dalam kesempatan itu juga dilakukan pemberian imunisasi Tetanus difteri (Td) kepada para petugas Puskesmas yang nantinya akan terjun ke lapangan.Kompas/Wawan H Prabowo (WAK)07-12-2017

Pengawasan distribusi vaksin

Sementara Pemerintah Sumatera Barat menjamin vaksin dari provinsi sampai ke daerah dalam keadaan baik. Rantai dingin atau sistem penyimpangan dan pengangkutan vaksin yang tepat hingga ke pengguna diawasi secara ketat. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Sumatera Barat (Sumbar) Ali Akbar di Padang, mengatakan sejauh ini ketersediaan vaksin di Sumbar tidak ada masalahan.

“Vaksin dan logistik untuk rantai dingin disediakan oleh pemerintah dan terjamin sampai daerah. Setiap bulan, kabupaten kota menjemput vaksin ke provinsi. Para petugas secara rutin mendapatkan pelatihan atau lokakarya untuk meningkatkan kapasitas mereka,” kata Ali.

Rantai dingin juga dijaga dari kabupaten ke pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan pos pelayan terpadu (posyandu) yang ada. Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat Hayunindra mengatakan, mereka mengawal ketat agar vaksin tetap berada pada suhu yang ditentukan. “Kalau sampai suhunya tidak tepat, vaksi mati dan tidak berfungsi lagi,” kata Hayunindra.

Mulai dari kabupaten hingga seluruh puskesmas dan Posyandu di seluruh Pasaman Barat, disiagakan koordinator imunisasi (korin). Korin secara rutin memonitor dan mengawasi rantai dingin vaksin serta melaporkan segala kondisi di lapangan agar segera diambil tindakan.

Namun hingga Oktober, cakupan Imunisasi Dasar Lanjutan (IDL) pada 2017 di Sumbar baru mencapai 66,6 persen dari target 92,5 persen. Difteri menjadi kasus yang menonjol untuk kasus yang bisa disembuhkan dengan imunisasi. Tercatat, ada 10 kabupaten kota yang menetapkan kejadian luar biasa menyusul ditemukannya 23 kasus. Dari seluruh kasus, dua dinyatakan positif dan salah satunya meninggal dunia di Pasaman Barat.

Kampanye antivaksin

Menurut Hayunindra, Sumbar termasuk salah satu daerah yang turut terdampak adanya kampanye antivaksin. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat di Pasaman Barat menolak mengimunisasi anak mereka karena alasan halal dan haram. Untuk itu, pendekatan ke masyarakat terus dilakukan melalui sosialisasi pentingnya imunisasi dengan melibatkan kementerian agama, majelis ulama indonesia (MUI), walinagari, hingga walijorong.

“Di Pasaman Barat, kami mengadakan pertemuan khusus dengan Kementerian Agama dan pihak terkait terlebih dahulu untuk memaparkan pentingnya imunisasi. Setelah itu, jika ada mubalig yang dalam ceramahnya menyinggung tentang imunisasi secara tidak tepat, akan dipanggil oleh kementerian agama untuk diberikan pengarahan,” kata Hayunindra. (FLO/WER/SEM/ZAK)