Indonesia Beri Dukungan Kuat bagi Perjuangan Hak Palestina
AMMAN, KOMPAS – Indonesia kembali menegaskan dukungannya yang kuat bagi langkah-langkah perjuangan hak dan kemerdekaan Palestina, termasuk status Jerusalem sebagai ibu kota masa depannya.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi, menyampaikan dukungan itu saat bertemu Menlu Palestina Riyad Al-Maliki di Amman, Jordania, Senin (11/12) pukul 21.15 waktu setempat atau Selasa (12/12) pukul 02.05 WIB.
Juru bicara Kemenlu RI, Arrmantha Nasir, melaporkan, pertemuan kedua menteri berlangsung dua jam. Mereka membahas berbagai isu terkait Jerusalem.
Indonesia kembali menegaskan dukungannya yang kuat bagi langkah-langkah perjuangan hak dan kemerdekaan Palestina, termasuk status Jerusalem sebagai ibu kota masa depannya.
Bahkan Retno dan Al-Maliki berbicara pada tataran yang sangat konkret yakni tentang langkah-langkah perjuangan hak dan kemerdekaan Palestina.
Mereka juga membahas hasil pertemuan Menteri Luar Negeri Liga Arab dan persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, Rabu (13/12).
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Retno menegaskan kembali komitmen kuat rakyat dan pemerintah Indonesia untuk terus dukung perjuangan Palestina.
Hari sebelumnya, Retno juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Jordania, Ayman Safadi.
Retno mengatakan kepada Safadi, “Pernyataan unilateral AS mengenai status Jerusalem takkan akan mengubah komitmen kuat diplomasi Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.”
Pertemuan Menlu RI dengan Menlu Jordania dan Menlu Palestina merupakan rangkaian perjuangan diplomasi Indonesia bagi Palestina.
Tujuan pertemuan bilateral, selain membahas persiapan KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina di Istanbul, juga untuk melakukan koordinasi terkait langkah diplomasi dalam memperjuangkan status Jerusalem dan kemerdekaan Palestina.
Tujuan pertemuan bilateral, selain membahas persiapan KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina di Istanbul, juga untuk melakukan koordinasi terkait langkah diplomasi dalam memperjuangkan status Jerusalem dan kemerdekaan Palestina.
Hal ini penting dilakukan dengan Jordania mengingat, Raja Jordania adalah Pelayan Situs Suci di Jerusalem, yang memiliki peran pelindung terhadap situs suci Jerusalem.
Raja juga mewakili kepentingan situs suci Jerusalem di dunia internasional dan mengatur badan wakaf di Jerusalem.
Retno menegaskan, Presiden RI Joko Widodo mengecam keras langkah unilateral AS yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Langkah itu mempertaruhkan proses perdamaian dan perdamaian Israel-Paletina
Dalam pertemuan, Retno menegaskan, Presiden RI Joko Widodo mengecam keras langkah unilateral AS yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Langkah itu mempertaruhkan proses perdamaian dan perdamaian Israel-Palestina, khususnya dan Timur Tengah umumnya.
Kepada Menlu Jordania, Menlu RI menyampaikan bahwa masyarakat internasional harus terus berpegang kepada keputusan status quo yang telah ditetapkan PBB mengenai status Jerusalem saat ini.
“Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk menghentikan ketidakadilan yang dihadapi rakyat Palestina,” kata Menlu Retno.
Menlu RI mengajak Jordania memperkuat perjuangan diplomasi, baik secara bilateral maupun multilateral, untuk mencegah negara lain mengikuti jejak AS yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel atau memindahkan kedutaan besarnya ke Jerusalem.
Dalam kaitan ini, Menlu RI mengajak Jordania memperkuat perjuangan diplomasi, baik secara bilateral maupun multilateral, untuk mencegah negara lain mengikuti jejak AS yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel atau memindahkan kedutaan besarnya ke Jerusalem.
Menlu RI juga mengajak Jordania untuk mengambil langkah guna meyakinkan negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk melakukannya.
Lebih lanjut, Menlu RI menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina juga harus ditunjukkan tidak saja secara politis namun juga secara konkret dengan meningkatkan bantuan kemanusiaan, ekonomi, dan peningkatan kapasitas.
Terkait dengan persiapan KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina, Retno menyampaikan, Presiden Joko Widodo akan hadir pada pertemuan tersebut.
Hal ini menunjukkan pentingnya isu Palestina tidak saja bagi masyarakat Indonesia, namun juga komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
Tidak akan ada perdamaian yang adil dan hakiki di Timur Tengah sebelum ada kemerdekaan Palestina, tegas Menlu Retno.
“Tidak akan ada perdamaian yang adil dan hakiki di Timur Tengah sebelum ada kemerdekaan Palestina,” tegas Menlu Retno.
Menlu RI lebih lanjut menegaskan, harapan masyarakat di negara-negara OKI sangat besar terhadap hasil KTT Luar Biasa OKI. Oleh karena itu, momen itu harus dapat membulatkan suara dan mempersatukan negara-negara OKI untuk membela Palestina.
Dalam kaitan ini, KTT harus menghasilkan pesan yang kuat, optimal, dan dapat diimplementasi terkait penolakan negara-negara OKI terhadap langkah AS.
Negara-negara OKI harus dapat memanfaatkan momen ini tidak saja untuk membulatkan dukungannya terhadap penolakan kebijakan AS, akan tetapi yang lebih penting mendorong agar secepatnya dapat merealisasikan kemerdekaan Palestina.
Selain itu, penting bagi OKI untuk menyepakati langkah konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
“Negara-negara OKI harus dapat memanfaatkan momen ini tidak saja untuk membulatkan dukungannya terhadap penolakan kebijakan AS, akan tetapi yang lebih penting mendorong agar secepatnya dapat merealisasikan kemerdekaan Palestina,” tegas Menlu Retno.