Mutu Vaksin Harus Terjamin
JAKARTA, KOMPAS — Imunisasi ulang difteri dilaksanakan serentak di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, Senin (11/12), sebagai respons atas munculnya kejadian luar biasa di tiga provinsi itu. Namun, sejumlah pihak meminta pemerintah menjamin mutu imunisasi agar tak hanya cakupannya merata, tetapi juga efektif membentuk kekebalan komunitas.
Jaminan kualitas meliputi mutu vaksin dan standar rantai dingin, manajemen program, komunikasi, surveilans, kejadian ikutan pasca-imunisasi, serta pelayanan imunisasi.
Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia Aman Bhakti Pulungan menegaskan, akibat cakupan imunisasi dasar lengkap tak merata, muncul kesenjangan kekebalan masyarakat. Akibatnya, anak-anak rentan sakit. "Kita terlena data cakupan imunisasi tinggi. Faktanya, kasus difteri dan campak muncul lagi," ujarnya.
Kita terlena data cakupan imunisasi tinggi. Faktanya, kasus difteri dan campak muncul lagi.
Program imunisasi harus dipastikan mutunya agar kekebalan komunitas pada penyakit terbentuk dan pemerintah tak repot menambal sulam akibat cakupan imunisasi tak merata. Munculnya penyakit dan imunisasi ulang berdampak finansial besar.
Selain difteri, penularan campak terus terjadi. Di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, 134 kasus terduga campak merebak sejak November. Menurut Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Papua Togu Sihombing, kasus itu dipicu rendahnya cakupan imunisasi karena kondisi geografis sulit.
Di Indonesia, program imunisasi dasar lengkap terdiri dari 1 dosis vaksin hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-HIB, 4 dosis polio tetes, dan 1 dosis campak. Itu bisa mencegah tuberkulosis, difteri, pertusis, campak, polio, tetanus, dan hepatitis B.
Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini, adanya penolakan terhadap imunisasi menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mencari akar soalnya. "Komunikasi pemerintah harus ditingkatkan, berjejaring dengan masyarakat," ujarnya.
Penolakan sebagian warga terhadap imunisasi menghambat vaksinasi di Jawa Timur, antara lain di Kota Malang dan Kabupaten Blitar. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Asih Tri Rachmi Nuswantari, ada warga menganggap imunisasi tak perlu ataupun terkait keyakinan.
Terkait mutu vaksin, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjamin sistem penyimpanan dan pengangkutan vaksin diawasi ketat. "Petugas rutin mendapat pelatihan," kata Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Sumbar Ali Akbar.
Imunisasi ulang
Kemarin, imunisasi ulang atas respons kejadian luar biasa (outbreak response immunization/ORI) difteri mulai dilakukan di tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Menurut rencana, program itu dilanjutkan di sejumlah daerah lain pada Januari 2018.
Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek menyampaikan, ORI akan dilakukan bertahap. Tahap pertama, program ini akan dilakukan di 12 kabupaten atau kota di 3 provinsi dengan sasaran 8 juta anak usia di bawah 19 tahun. "ORI juga dilakukan mandiri oleh daerah lain, seperti Jawa Timur dan Sumatera Selatan," ujarnya saat imunisasi ulang di SMA Negeri 33 Cengkareng, Jakarta Barat, kemarin.
ORI juga dilakukan mandiri oleh daerah lain, seperti Jawa Timur dan Sumatera Selatan.
Setiap anak mendapat tiga kali penyuntikan vaksin, pada bulan pertama, bulan kedua, dan bulan keenam, agar imunisasi bisa optimal. Menurut Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan Elizabeth Jane Soepardi, vaksin yang diberikan pada suntikan pertama untuk ORI di tiga provinsi ini ialah vaksin persediaan lebih pada 2017.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto mengatakan, sasaran imunisasi difteri, pertusis, tetanus (DPT) Desember 2017 ada 1,23 juta anak. Mulai Januari 2018, semua area akan mendapat vaksinasi lagi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap warga Jakarta bebas dari difteri dan soal kesehatan lain sebelum Asian Games 2018 digelar di Jakarta.
Di Kota Tangerang Selatan, sejumlah puskesmas belum melakukan imunisasi. Di Puskesmas Rawabuntu, imunisasi DPT akan dimulai pada Rabu setelah mendapat vaksin dari dinas kesehatan. Imunisasi ulang juga dilakukan di Jabar, termasuk Kabupaten Purwakarta. Tahun ini, kasus difteri di Purwakarta tertinggi di Jabar, yakni 27 kasus.
Beban ekonomi
Riset pakar di 73 negara berpendapatan menengah ke bawah, termasuk Indonesia, yang dipublikasikan di buletin Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 27 Juni 2017, menunjukkan imunisasi punya dampak ekonomi negara. Program imunisasi dasar lengkap diperkirakan mencegah 20 juta kematian global, 500 juta kasus kesakitan, dan 9 juta kasus kecacatan tahun 2001-2020.
Tahun 2020, implementasi program imunisasi sejak 2001 mencegah kerugian ekonomi 350 juta dollar AS akibat kesakitan. Dari jumlah itu, 240 juta dollar AS disebabkan hilangnya produktivitas akibat kematian dini. Pada 2011-2020, kerugian 4 juta dollar AS untuk biaya perawatan bisa dihindari.
(ADH/DD04/INA/WIN/PIN/UTI/FLO/WER/SEM/ZAK)