Indonesia Dorong Persatuan Negara OKI
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kiri) bertolak ke Turki menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (12/12). Presiden menuju Istanbul Turki untuk menghadiri KTT Luar Biasa OKI yang membahas sengketa Israel dan Palestina pascakeputusan sepihak Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
ISTANBUL, KOMPAS — Indonesia mendorong negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam untuk bersatu membela Palestina. Indonesia juga terus menggalang dukungan dari banyak negara agar tak mengikuti Amerika Serikat mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Konflik Palestina-Israel harus diselesaikan lewat kerangka solusi dua negara.
credit="Istimewa
Presiden Joko Widodo mengatakan, sidang darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, pada Rabu (13/12) ini merupakan forum penting. Sidang itu menjadi forum pertama OKI menyikapi keputusan sepihak AS mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kantor kedutaan dari Tel Aviv ke Jerusalem.
Wartawan Kompas, Hamzirwan Hamid, melaporkan dari Istanbul, setelah menempuh perjalanan selama 12 jam dari Jakarta, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Nyonya Iriana Joko Widodo tiba di Bandara Ataturk, Istanbul, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI yang khusus membahas krisis Jerusalem.
Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi sikap yang tegas dari negara-negara OKI terhadap keputusan AS. Presiden Jokowi sudah mengeluarkan pernyataan keras menolak keputusan AS itu. Menurut rencana, Presiden akan berbicara soal ini dalam forum KTT itu.
”Saya akan menyampaikan penolakan kita, rakyat Indonesia, atas penetapan sepihak AS,” kata Presiden sebelum bertolak dari Jakarta menuju Istanbul, Selasa.
Saya akan menyampaikan penolakan kita, rakyat Indonesia, atas penetapan sepihak AS.
Presiden Jokowi menyatakan akan memperjuangkan sikap rakyat Indonesia dalam forum tertinggi OKI. Presiden juga akan melobi anggota OKI agar satu suara dalam menyikapi klaim Presiden AS Donald Trump. Diharapkan, semua negara OKI bersatu dan bersama-sama membela Palestina.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia tetap mendorong percepatan solusi dua negara dalam konflik Palestina-Israel. Dengan demikian, Palestina dan Israel sama-sama diakui sebagai negara merdeka.
Indonesia tetap mendorong percepatan solusi dua negara dalam konflik Palestina-Israel. Dengan demikian, Palestina dan Israel sama-sama diakui sebagai negara merdeka.
Sebelum Presiden dan rombongan bertolak ke Istanbul, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menggelar pertemuan dengan Menlu Jordania Ayman Safadi dan Menlu Palestina Riyad al-Maliki di Amman, Jordania. Pertemuan itu bagian dari persiapan sebelum KTT Luar Biasa OKI di Istanbul. ”Elemen yang akan dibawa Palestina dan elemen yang akan dibawa Indonesia lebih kurang sama,” ujarnya.
Menlu R| Retno LP Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Palestina Riyad Al-Maliki di Amman, Jordania, Senin (11/12) pukul 21.15 waktu setempat atau Selasa (12/12) pukul 02.05 WIB.
Dengan dua pertemuan itu, Retno optimistis sidang darurat OKI akan menghasilkan keputusan yang baik bagi Palestina. Ia mengatakan, Palestina mengapresiasi Indonesia sebagai negara non-Arab yang cepat melakukan serangkaian diplomasi setelah pengumuman AS.
Selain dengan anggota OKI, Indonesia juga menghubungi beberapa negara lain. Sebelum bertolak ke Amman, Retno antara lain menghubungi Menlu Inggris Boris Johnson dan Menlu Jerman Sigmar Gabriel. Selepas dari Istanbul, Retno akan bertolak ke Brussels, Belgia, untuk menemui Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini.
Jordania juga mengapresiasi langkah diplomasi Indonesia. Apalagi, Indonesia termasuk salah satu negara yang paling awal dan aktif bersikap serta menggalang dukungan bagi Palestina setelah pengumuman Trump.
Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kemlu dalam akun Twitter-nya menyebutkan, delegasi RI pada sidang tingkat pejabat senior (SOM) KTT Luar Biasa OKI di Istanbul, Selasa kemarin, mengajukan gagasan bahwa negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel agar mengkaji ulang hubungan diplomatik dengan Israel. Selain itu, negara tersebut juga tidak memindahkan perwakilan dari Tel Aviv ke Jerusalem.
Gelombang demonstrasi untuk menolak kebijakan Donald Trump atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel telah memasuki hari kelima di sejumlah negarai di Timur Tengah. Aksi ini terjadi di Beirut, Lebanon, Senin (11/12).
Di Jakarta, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kemlu Siswo Pramono mengatakan setiap manuver politik domestik AS akan memengaruhi politik luar negeri. ”Termasuk yang terbaru, (masalah) Jerusalem,” ujarnya dalam paparan kegiatan BPPK Kemlu.
Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia Irawan Jati mengatakan, Trump antara lain sedang menghadapi masalah rendahnya dukungan di dalam negeri. Ia mencari cara untuk mengalihkan perhatian dari masalah itu, salah satunya lewat isu Jerusalem.
Irawan mengatakan, Indonesia dan negara lain tidak hanya harus menggalang dukungan di luar AS. Penting pula melobi penduduk AS untuk menentang keputusan Trump. Sebab, selama ini terbukti yang bisa mengubah kebijakan luar negeri AS adalah tekanan dari dalam negeri.
”Mungkin jaringan masyarakat sipil bisa melakukan itu (lobi masyarakat AS) lewat kontak mereka di AS,” katanya.
UE tidak ikuti AS
Dalam isu Jerusalem, Uni Eropa cenderung tidak akan mengikuti langkah AS. ”Dia bisa mengharapkan itu dari yang lain sebab dari Uni Eropa tidak akan ada langkah itu,” ujar Mogherini soal harapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar UE juga mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini menyapa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada saat kedatangannya untuk pertemuan mereka di Dewan Eropa di Brussels, Senin (11/12).
Mogherini menyampaikan hal itu setelah bertemu Netanyahu di Brussels, Senin. Ia juga menekankan UE tetap berpegang pada solusi dua negara sebagai penyelesaian paling realistis bagi masalah Israel-Palestina. Selain itu, Jerusalem harus dibagi menjadi ibu kota kedua negara dan perbatasan mengikuti fakta sebelum Perang 1967.
Rusia dan Turki meyakini keputusan dan rencana memindahkan kedutaan AS akan mengacaukan proses perdamaian Israel-Palestina.
Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali mengingatkan potensi ketegangan akibat keputusan Trump.
”Rusia dan Turki meyakini keputusan dan rencana memindahkan kedutaan AS akan mengacaukan proses perdamaian Israel-Palestina,” kata Putin di Ankara, Turki. (AFP/reuters/ina/nta/raz)
