Gambar yang diambil pada 13 Desember 2017 ini menunjukkan bendera Israel dan AS ditempatkan di atap salahsatu bangunan permukiman Israel di Yerusalem Timur dan Kota Tua Yerusalem, dengan masjid Dome of the Rock di tengahnya.
JAKARTA, KOMPAS — Indonesia mendorong masalah Palestina dibawa ke sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara-negara lain juga didorong segera mengakui kedaulatan Palestina. Hal ini sejalan dengan komunike yang ditetapkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam di Istanbul, Turki, Rabu.
Presiden Joko Widodo mengatakan, Deklarasi Istanbul hasil KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Turki belum cukup untuk membantu Palestina. "OKI harus dapat memastikan adanya pertemuan open debate membahas situasi Palestina di Dewan Keamanan PBB," kata Presiden Joko Widodo setibanya di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (14/12).
OKI harus dapat memastikan adanya pertemuan open debate membahas situasi Palestina di Dewan Keamanan PBB,
Selain memperjuangkan diplomasi di Dewan Keamanan PBB, OKI juga mendukung agar Palestina mendapat pengakuan di sejumlah organisasi internasional. Lobi untuk mendukung Palestina dapat dimulai dari negara-negara anggota Gerakan Nonblok.
Sebagaimana dilaporkan wartawan Kompas, Hendriyo Widi, dari Buenos Aires, Argentina, langkah itu ditindaklanjuti Pemerintah Indonesia dengan mendorong Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menerima Palestina sebagai anggota penuh.
"Saya meminta agar Duta Besar Indonesia untuk WTO melobi negara-negara lain dan Sekretariat WTO untuk menerima aplikasi keanggotaan Palestina. Selama ini Palestina terhambat masuk menjadi anggota WTO," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.
Saya meminta agar Duta Besar Indonesia untuk WTO melobi negara-negara lain dan Sekretariat WTO untuk menerima aplikasi keanggotaan Palestina. Selama ini Palestina terhambat masuk menjadi anggota WTO
Terkait dengan hal itu, Indonesia membebaskan bea masuk untuk kurma dan minyak zaitun yang diimpor dari Palestina mulai Januari 2018. Selama ini, produk Palestina dikenai bea masuk 5 persen.
AFP
Gelombang demonstrasi untuk menolak kebijakan Donald Trump atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel telah memasuki hari kelima di sejumlah negarai di Timur Tengah. Aksi ini terjadi di Beirut, Lebanon, Senin (11/12).
Dari Brussels, Belgia, dilaporkan, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menemui Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini. "Saya menginformasikan OKI bersatu dalam mengecam dan menolak keputusan tersebut, yang dinilai tidak sah dan melanggar banyak resolusi Dewan Keamanan PBB," ujarnya.
Mogherini menyatakan UE tak akan mengikuti keputusan Presiden AS Donald Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. "Dia bisa mengharapkan itu dari yang lain sebab dari UE tak akan ada langkah itu," ujar Mogherini soal harapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar UE juga mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.
Di Jakarta, dalam diskusi bertema "Blunder Trump di Jerusalem" yang diselenggarakan Taruna Merah Putih, pengamat Timur Tengah dan Wakil Pemimpin Redaksi Kompas Trias Kuncahyono menyatakan, hubungan antar-orang dan lintas agama di Jerusalem sebenarnya bagus. Prosesi Jalan Salib rutin melewati wilayah berpenduduk Muslim, Yahudi, dan Kristen.
Penduduk Jerusalem terbiasa melihat praktik ibadah beda agama di kota itu. "Masalah di sana adalah persoalan politik," ujar Trias. Pembicara lain dalam diskusi itu adalah Direktur Pusat Kajian Amerika Universitas Indonesia Suzie Sudarman.
Penduduk Jerusalem terbiasa melihat praktik ibadah beda agama di kota itu.
Keanggotaan di PBB
Mengenai upaya diplomasi, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, Palestina semakin mantap meminta Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB menerima Palestina sebagai anggota penuh PBB. Selama ini, Palestina berstatus negara pemantau, bukan anggota di PBB.
AP Photo/Virginia Mayo
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni EropaFederica Mogherini (kana) dan Perdana Mewnteri Israel Benjamin Netanyahu ketika memberikan konferensi pers gedung Dewan Uni Eropa di Brussels, Belgia, Senin (11/12).
Palestina juga akan mengupayakan agar DK PBB membatalkan pengakuan AS soal Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Abbas menyebutkan, pengakuan AS melawan resolusi PBB, khususnya resolusi Dewan Keamanan yang pernah disetujui AS. Resolusi itu melarang pemindahan kedutaan ke Jerusalem.
"Namun, AS memutuskan memindahkan kedutaan mereka. Keputusan yang memicu kericuhan dan demonstrasi di berbagai penjuru dunia," kata Abbas.
Namun, AS memutuskan memindahkan kedutaan mereka. Keputusan yang memicu kericuhan dan demonstrasi di berbagai penjuru dunia
Ia juga meminta PBB menggantikan peran AS sebagai mediator perundingan damai Palestina-Israel. Itu karena Palestina dinyatakan tidak akan lagi bekerja sama dengan pemerintahan Trump. Pemerintahan Trump dinilai sudah bias dan memihak Israel sehingga sulit untuk diterima sebagai juru damai konflik Palestina-Israel.
"Sementara kami terus berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan, (Trump) menampar keras," ujarnya.
Menanggapi hasil KTT Luar Biasa OKI, Netanyahu menolak peran AS digantikan pihak lain. Israel tetap menginginkan AS menjadi juru damai dan mendorong perundingan Israel-Palestina. Netanyahu juga menyatakan tidak terkesan dengan Deklarasi Istanbul yang dihasilkan sidang darurat OKI, kemarin.
Israel tutup perbatasan
Israel semakin meningkatkan tekanan kepada Palestina. Semua pintu pelintasan di Gaza ditutup. Israel beralasan penutupan itu bagian dari langkah pengamanan akibat kekerasan semakin meningkat setelah pengumuman AS soal Jerusalem. Israel tidak menjelaskan berapa lama pintu-pintu pelintasan itu akan ditutup.
REUTERS/James Lawler Duggan
US President Donald Trump
Langkah lain Israel ialah terus membombardir Palestina. Pada Kamis dini hari, jet-jet tempur Israel mengebom sejumlah tempat di Gaza. Seluruh sasaran dinyatakan sebagai tempat milik Hamas. Di sana, menurut Israel, Hamas melatih anggotanya dan menyimpan senjata. Otoritas Keamanan Palestina menyebut ada 10 serangan Israel.
