Kaukus Siap Hadapi Veto Amerika Serikat
Dewan Keamanan (DK) PBB bertemu untuk membahas situasi di Timur Tengah, Senin (18/12) di Markas Besar PBB di New York. DK PBB akan memberikan suara pada rancangan resolusi yang menolak pengakuan Presiden AS Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
KAIRO, KOMPAS — Kaukus Arab dan Palestina terus berjuang di berbagai forum internasional untuk menggugurkan keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Mereka akan mengajukan isu dalam Majelis Umum PBB jika proses di Dewan Keamanan PBB gagal karena veto AS.
Sumber diplomat Mesir di markas PBB kepada harian berbahasa Arab, Al Hayat, mengungkapkan, jika AS menggunakan hak veto untuk menggagalkan resolusi Dewan Keamanan PBB, kaukus Arab sudah siap akan mengajukan rencana resolusi itu ke forum Majelis Umum (MU) PBB untuk ditetapkan sebagai resolusi.
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Maliki menegaskan, Palestina akan memanfaatkan forum itu jika AS menggunakan hak veto. Demikian dilaporkan wartawan Kompas, Musthafa Abd Rahman, Senin (18/12), dari Kairo, Mesir.
Palestina akan memanfaatkan forum itu jika AS menggunakan hak veto.
MU PBB selama ini dikenal memiliki tradisi diplomasi mendukung Palestina. Keputusan historis terakhir MU PBB terkait Palestina adalah keputusan tertanggal 29 November 2012 yang mengakui Palestina sebagai negara pengamat non-anggota.
Massa memadati kawasan Monumen Nasional (Monas) saat Aksi Bela Palestina di Jakarta, Minggu (17/12). Aksi tersebut menyerukan pembelaan untuk Palestina dan mengecam pengakuan sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Proses di Majelis Umum akan ditempuh jika rancangan resolusi yang diajukan Mesir, untuk menggugurkan keputusan Presiden Trump, diveto AS. Saat ini, Mesir adalah satu-satunya anggota DK PBB dari kaukus Arab.
Tajuk rencana harian setengah resmi Mesir, Al Ahram, menyebut, rancangan resolusi DK PBB yang diajukan Mesir saat ini adalah bagian penting dari komitmen dan rangkaian perjuangan Mesir membela kota Jerusalem.
Di antara isi rancangan resolusi itu adalah status kota Jerusalem harus diselesaikan melalui forum perundingan, menyerukan semua negara tak membuka kantor kedubes di kota Jerusalem, dan menyerukan pula semua anggota PBB tidak mengakui segala tindakan yang bertentangan dengan resolusi PBB terkait dengan kota Jerusalem.
Suasana Aksi Bela Palestina di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (17/12).
Rancangan resolusi yang diajukan Mesir itu atas permintaan Palestina sebagai bagian dari pelaksanaan rekomendasi KTT Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, Rabu pekan lalu, dan sidang darurat Liga Arab tingkat menteri luar negeri di Kairo hari Sabtu lalu.
Sebelumnya DK PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 2334 tertanggal 23 Desember 2016 yang menegaskan, DK PBB tidak mengakui perubahan apa pun terkait garis batas 4 Juni 1967, termasuk kota Jarusalem, kecuali kedua belah pihak, Israel dan Palestina, melakukan perubahan itu melalui perundingan. AS di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama memilih abstain sehingga Rancangan Resolusi No 2334 itu resmi menjadi resolusi.
Rancangan resolusi baru DK PBB yang diajukan Mesir saat ini butuh dukungan minimal 9 dari 14 anggota Dewan Keamanan untuk bisa menjadi resolusi. Namun, menurut sumber-sumber diplomatik di markas PBB di New York, seperti dikutip televisi Al Jazeera, AS hampir pasti menggunakan hak veto mereka.
Massa berunjuk rasa di kawasan Monumen Nasional (Monas) saat Aksi Bela Palestina di Jakarta, Minggu (17/12). Aksi tersebut menyerukan pembelaan untuk Palestina dan mengecam pengakuan sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Pakar hukum internasional asal Palestina, Hanna Isa, kepada Al Jazeera mengungkapkan, Trump dan PM Israel Benjamin Netanyahu dalam pembicaraan telepon, Minggu lalu, sepakat AS akan menggunakan hak veto itu.
Trump dan PM Israel Benjamin Netanyahu dalam pembicaraan telepon, Minggu lalu, sepakat AS akan menggunakan hak veto itu.
Langkah alternatif
Sementara itu, paralel dengan gerakan di forum PBB, Liga Arab membentuk delegasi beranggotakan Menlu Arab Saudi, Mesir, Jordania, Uni Emirat Arab, Palestina, Maroko, dan Sekjen Liga Arab untuk melobi berbagai forum internasional di luar dunia Arab dan Islam untuk menolak keputusan Trump. Dijadwalkan tim delegasi Liga Arab itu akan menggelar pertemuan pertama di kota Amman, Jordania, pekan depan, membahas taktik dan strategi. Raja Abdullah II dari Jordania dijadwalkan bertemu Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris dan Paus Fransiskus di Vatikan hari Selasa ini.
Gambar ini diambil dari Bukit Zaitun, 6 Desember 2017. Tampak Kota Tua Jerusalem dengan masjid Dome of the Rock, sebuah bangunan persegi delapan berkubah emas, yang terletak di tengah kompleks Masjid Al-Aqsa.
Di tingkat Palestina, unsur pimpinan Palestina pada Senin malam bertemu membahas alternatif sponsor perdamaian sebagai ganti dari AS. Palestina berencana mengirim delegasi ke Rusia, Eropa, dan China untuk membahas alternatif sponsor perdamaian pengganti AS.
