Perjuangan Palestina Berlanjut di Majelis Umum PBB
Seorang pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina di tengah asap gas air mata, saat bentrokan dengan pasukan keamanan Israel di dekat pos pemeriksaan Huwara, sebelah selatan Nablus di Tepi Barat yang diduduki Israel, Jumat (15/12).
KAIRO, KOMPAS — Kaukus Arab dan Palestina, Selasa (19/12), memulai aksi diplomasi paralel di Majelis Umum PBB guna memperjuangkan resolusi tentang Jerusalem. Dalam waktu yang sama, Kaukus juga mengirim delegasi ke Rusia, China, dan Perancis untuk konsultasi membentuk sponsor perdamaian baru sebagai pengganti Amerika Serikat.
Menteri Luar Negeri Palestina Riyadh al-Maliki mengungkapkan, kemarin, Kaukus Arab dan Palestina telah meminta diadakan sidang darurat Majelis Umum (MU) PBB untuk menggelar pemungutan suara atas rancangan resolusi terkait Jerusalem. Rancangan resolusi ini telah diajukan Mesir kepada Dewan Keamanan (DK) PBB, tetapi digagalkan oleh veto AS.
Maliki kepada radio Suara Palestina menyampaikan, tidak ada perubahan redaksi atau substansi rancangan resolusi terkait Jerusalem yang akan diajukan kepada MU PBB dengan draf yang telah diajukan kepada DK PBB. Demikian dilaporkan wartawan Kompas, Musthafa Abd Rahman, dari Mesir, Kairo.
Tidak ada perubahan redaksi atau substansi rancangan resolusi terkait Jerusalem yang akan diajukan kepada MU PBB dengan draf yang telah diajukan kepada DK PBB.
Rancangan resolusi itu, antara lain, menyatakan bahwa tindakan perubahan atas kota Jerusalem yang tidak ada sandaran hukumnya dianggap gugur. Ditegaskan pula, status Jerusalem harus diselesaikan melalui forum perundingan.
Rancangan resolusi juga menyerukan kepada semua negara untuk tidak membuka kantor kedubes di Jerusalem. Selain itu, dokumen itu juga menyerukan kepada semua anggota PBB untuk tidak mengakui segala tindakan yang bertentangan dengan keseluruhan dari 10 resolusi PBB terkait Jerusalem sejak 1967.
Anggota Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di New York, AS, Senin (18/12) waktu setempat, memberikan suara pada rancangan resolusi untuk menolak keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Namun, AS akhirnya menggunakan hak veto yakni menolaknya.
Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan kepada wartawan di markas PBB, New York, AS, bahwa dirinya telah bertemu Presiden Majelis Umum PBB Miroslav Lajcak. Dalam suratnya kepada seluruh 193 delegasi negara anggota PBB, Senin malam, Lajcak menginformasikan bahwa sidang darurat dengan agenda pemungutan suara terkait resolusi kota Jerusalem itu digelar pada Kamis besok.
Menurut resolusi tahun 1950, sidang darurat MU PBB bisa digelar untuk mempertimbangkan masalah ”dengan maksud untuk membuat rekomendasi yang tepat bagi para anggota mengenai langkah kolektif” jika DK PBB tidak mampu bertindak.
Dalam pemungutan suara DK PBB yang membahas rancangan resolusi tentang Jerusalem, Senin, AS mengeluarkan vetonya. Ke-14 anggota DK PBB lainnya, termasuk para mitra utama AS, seperti Inggris, Perancis, Italia, Jepang, dan Ukraina, mendukung resolusi Jerusalem.
”Keputusan AS mendorong Israel tetap menjalankan kejahatan terhadap rakyat Palestina dan meneruskan pendudukannya di teritorial kami,” kata Mansour setelah AS menggunakan veto.
Keputusan AS mendorong Israel tetap menjalankan kejahatan terhadap rakyat Palestina dan meneruskan pendudukannya di teritorial kami.
Di forum MU PBB, tidak ada veto. Namun, apa pun yang dihasilkan dalam sidang forum itu tidak mengikat, tetapi mengandung tekanan politik. Selama ini, baru 10 kali sidang darurat seperti itu digelar. Terakhir kali MU PBB menggelar sidang darurat tahun 2009 terkait tindakan Israel di teritorial Palestina.
MU PBB beranggota 193 negara. Palestina berhasil dengan gemilang mendapat pengakuan MU PBB sebagai negara pemantau non-anggota pada 29 November 2012 melalui voting dengan hasil 138 negara mendukung, 41 abstain, dan 9 menolak.
Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Nikki Haley menyapa duta besar Israel untuk PBB Danny Danon pada akhir pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Timur Tengah, di markas besar PBB, 18 Desember 2017 di New York City. AS memveto resolusi DK PBB yang berusaha untuk menegaskan kembali status Jerusalem yang belum terselesaikan.
Isu status Jerusalem mencuat dan memantik unjuk rasa di banyak negara setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengakuan Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan memindahkan kantor kedutaannya dari Tel Aviv ke Jerusalem.
Strategi baru
Harian berbahasa Arab, Asharq al-Awsat edisi kemarin mengungkapkan, Palestina juga mewacanakan sponsor perdamaian internasional di Timur Tengah akan meniru model P5+1 yang mencapai kesepakatan nuklir Iran, Juli 2015. Model P5+1 terdiri dari AS, Inggris, Perancis, China, Rusia, plus Jerman. Dalam konteks konflik Arab-Israel, Palestina menghendaki bisa ditambah menjadi P5+2 atau P5+3, melibatkan PBB dan sejumlah negara Arab utama, seperti Mesir, Arab Saudi, atau Jordania.
Terkait upaya itu, Palestina juga bergerak untuk mendapat jaminan peran Rusia, China, dan Perancis dalam proses perdamaian mendatang. Delegasi Palestina yang dipimpin Nabil Shaath, Penasihat Urusan Luar Negeri Presiden Mahmoud Abbas, pekan ini akan mengunjungi Rusia dan China untuk melobi dua negara itu agar bersedia terlibat dalam perdamaian Timur Tengah.
Presiden Joko Widodo menyalami Presiden Palestina Mahmoud Abbas saat berlangsung sidang KTT Luar Biasa OKI di Istanbul, Turki, Rabu (13/12). Sidang yang dihadiri para pemimpin negara anggota OKI tersebut digelar untuk merespons sikap Amerika Serikat yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.
Rabu ini, Abbas bertolak ke Arab Saudi untuk menemui Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud. Keesokan harinya, ia menuju Paris untuk melobi Presiden Perancis Emmanuel Macron agar bersedia menjadi salah satu sponsor perdamaian dengan model seperti P5+1 dalam perundingan nuklir Iran.
Dalam pertemuan pimpinan Palestina di Ramallah, Senin malam lalu, Abbas mengumumkan, Palestina memulai proses menjadi anggota 22 lembaga internasional di PBB dan berusaha menjadi anggota penuh PBB.
Di tengah semakin terkucilnya AS di Timur Tengah, Gedung Putih mengumumkan penundaan lawatan Wakil Presiden AS Mike Pence ke Timur Tengah. Pence sedianya pekan ini berkunjung ke Timur Tengah, tetapi ditunda pertengahan Januari.
Komitmen Indonesia
Di Jakarta, Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus mendorong penyelesaian konflik Palestina-Israel dengan jalan dialog. ”Ada dua (cara) yang bisa dilakukan (untuk menyelesaikan sengketa), yaitu dialog atau perang. Tapi soal Palestina itu sebaiknya (diselesaikan) dengan dialog, damai,” ujarnya menanggapi veto AS di DK PBB.
Ada dua cara yang bisa dilakukan yaitu dialog atau perang. Tapi soal Palestina itu sebaiknya dengan dialog, damai
Wapres meminta masyarakat Indonesia untuk tidak emosional dalam menanggapi klaim sepihak AS atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel.
Seme
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F12%2F495532_getattachment9356fb7f-a513-4c60-8de2-a7da9457a428486932.jpg){kind=logo}
Massa berunjuk rasa di kawasan Monumen Nasional (Monas) saat Aksi Bela Palestina di Jakarta, Minggu (17/12). Aksi tersebut menyerukan pembelaan untuk Palestina dan mengecam pengakuan sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
ntara itu, dalam diskusi bulanan yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), pengamat Timur Tengah dan Wakil Pemimpin Redaksi Kompas Trias Kuncahyono mengatakan, Jerusalem sangat berbeda dari kota-kota lain karena menjadi simbol tiga agama. Secara spiritual kota tua Jerusalem terbagi empat wilayah: Armenia, Yahudi, Kristen, dan Muslim. Meski terbagi atas empat wilayah, tidak ada batas-batas wilayah di kota tua Jerusalem.
”Bagaimana membagi Jerusalem kalau sudah tercampur seperti itu? Itu tidak mudah. Umat Kristiani memandang Jerusalem sebagai kota suci, umat Islam memandang Jerusalem sebagai kota yang dikuduskan, begitu pula Yahudi,” kata Trias.
Bagaimana membagi Jerusalem kalau sudah tercampur seperti itu? Itu tidak mudah. Umat Kristiani memandang Jerusalem sebagai kota suci, umat Islam memandang Jerusalem sebagai kota yang dikuduskan, begitu pula Yahudi.
Problem Palestina adalah problem kedaulatan, bukan persoalan agama. ”Masih panjang cerita Jerusalem ini karena ini bukan persoalan mudah. Indonesia harus mendukung kemerdekaan Palestina,” ujar Trias.
(AP/AFP/REUTERS/ SAM/NTA/LOK)
