Ilustrasi: Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un (keempat dari kiri) menyampaikan pengarahan, bersama Ri Hong Sop (kedua dari kiri) dan Hong Sung Mu (kanan), mengenai program senjata nuklir dalam foto tanpa tanggal yang dirilis kantor berita Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA), di Pyongyang, Korut, pada 3 September 2017.
Setelah perang besar terakhir terjadi di dunia pada 1939-1945, belum ada lagi konflik bersenjata akbar yang melibatkan banyak negara. Terbentang masa lebih dari 72 tahun sejak Perang Dunia II rampung hingga sekarang. Periode "dunia yang damai" ini jauh lebih lama ketimbang jeda sekitar 20 tahun yang memisahkan PD I (1914-1918) dengan PD II.
Dalam sejarah Romawi dikenal periode damai terlama Pax Romana. Pada era kekuasaan Kaisar Agustus hingga Marcus Aurelius ini berlangsung "masa tenang" lebih dari 200 tahun (27 SM-180 M).
Periode damai pasca-PD II tidak berarti tak ada perang. Perang Korea, Perang Vietnam, perang saudara di sejumlah negara Afrika, dan perang Yaman yang masih berlangsung terus mengingatkan kita betapa perdamaian sungguh tak ternilai. Perang-perang ini membuktikan perdamaian harus diperjuangkan, harus dipertahankan.
Upaya untuk menjaga perdamaian ini terasa relevan pada 2017 saat dunia dibuat cemas oleh aksi Korea Utara yang berkali-kali menguji coba nuklir dan rudal balistik. Rudal antarbenua diluncurkan Pyongyang hingga melintas di atas Jepang yang lalu jatuh di kawasan perairan. Pemimpin Korut Kim Jong Un bersikeras, aksi tersebut dilakukan sebagai respons atas latihan militer yang dilakukan Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang.
Masyarakat internasional tampaknya tak menghiraukan alasan Korut. Sanksi dijatuhkan. China, Rusia, dan negara lain ikut melaksanakan sanksi yang bertujuan memperlemah Korut agar tak mampu lagi melakukan uji coba senjata.
Dinamika Semenanjung Korea terasa lebih panas karena ada perang kata-kata vulgar antara Presiden AS Donald Trump dan Kim Jong Un. Trump menyebut Kim Jong Un pendek dan gemuk setelah pemimpin Korut itu menyebut Trump sebagai orang uzur.
Kompas
Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Trump yang memimpin AS meninggalkan kesepakatan iklim Paris memang berbeda dengan presiden-presiden AS sebelumnya. Bulan ini, ia membuat masyarakat internasional geram karena mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Tak ada presiden AS sebelumnya yang menerapkan pengakuan ini meski ada undang-undang yang memerintahkan Gedung Putih untuk melakukannya. Dampaknya, kini Palestina melihat AS tak lagi menjadi mediator dalam negosiasi mereka dengan Israel bagi terwujudnya solusi dua negara.
Selain kemerdekaan Palestina, masalah yang harus diselesaikan di Timur Tengah adalah perang Yaman. Saat kelompok ekstrem Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) dikalahkan, korban jiwa terus berjatuhan di Yaman, sementara jutaan warganya mengalami kelaparan akibat perang Arab Saudi melawan milisi Houthi itu.
Antipendatang
Fenomena kemunculan Trump yang memiliki kebijakan pembatasan imigran mirip dengan yang terjadi di Eropa. Benua tempat berlangsung dua perang besar itu sedang bergerak ke kanan. Partai pengusung program anti-imigran disambut. Situasi ini seperti "respons" atas membeludaknya pengungsi ke Eropa pada 2015. Mereka dipandang mengancam nilai-nilai tradisional Eropa.
Akibatnya, untuk pertama kali dalam setengah abad, partai ultrakanan Jerman mendapatkan kursi di parlemen nasional. Bahkan, di Austria, partai ultrakanan menguasai pemerintahan. Isu anti-imigran Muslim mendadak laku dijual oleh politisi.
Kebangkitan ultrakanan di Eropa terjadi berbarengan dengan Rusia yang terus berusaha tetap disegani di benua itu. Pergeseran haluan politik di Eropa juga berlangsung saat China kian gigih menunjukkan pengaruhnya terutama di Laut China Selatan.
Dalam kondisi tidak menggembirakan itu, optimisme tetap harus ditegakkan. Periode damai pasca-PD II masih terlalu singkat ketimbang masa damai Pax Romana. (A TOMY TRINUGROHO)
