AS-Israel Terpojok di Majelis Umum PBB
Mayoritas negara, Kamis, di Majelis Umum PBB, menolak pengakuan Jerusalem sebagai ibu kota Israel yang disampaikan Amerika Serikat.
NEW YORK, KAMIS — Mayoritas negara menolak pengakuan Jerusalem sebagai ibu kota Israel yang disampaikan Amerika Serikat. Penolakan itu terlihat dari hasil voting resolusi tentang status Jerusalem di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kamis (21/12), di New York, Amerika Serikat. Penolakan itu memojokkan Amerika Serikat dan Israel.
Dari voting, 128 negara mendukung resolusi, 9 negara menolak, dan 35 abstain.
Dari voting, 128 negara mendukung resolusi, 9 negara menolak, dan 35 abstain.
Penolakan disampaikan sejumlah delegasi negara anggota PBB sebelum voting resolusi tentang status Jerusalem dilaksanakan. Indonesia, yang diwakili Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dian Triansyah Djani, menyatakan, keputusan AS mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel tidak bisa diterima. Keputusan itu menyakiti kemanusiaan dan keadilan.
"Keputusan itu menjauhkan solusi dua negara dan membuat kemerdekaan Palestina semakin sulit dicapai. Keputusan tersebut harus ditolak," ujarnya dalam sidang Majelis Umum (MU) PBB.
Sidang itu dijadwalkan untuk pemungutan suara terhadap rancangan resolusi MU PBB yang menentang keputusan AS itu.
Indonesia mengingatkan bahwa keputusan itu melanggar banyak resolusi Dewan Keamanan (DK) dan MU PBB.
Dian menegaskan, Indonesia mendukung hak warga Palestina untuk merdeka dan terhormat di negara sendiri. "Indonesia tidak akan pernah mundur sejengkal pun dalam perjuangan kemerdekaan Palestina," ujarnya.
Indonesia tidak akan pernah mundur sejengkal pun dalam perjuangan kemerdekaan Palestina
Selain Indonesia, penolakan juga disampaikan Yaman, Turki, Irak, Venezuela, dan Bangladesh. Venezuela menegaskan penolakannya merupakan penolakan semua negara anggota Gerakan Nonblok.
Hingga berita ini diturunkan, hanya AS dan Israel yang menyampaikan pandangan menolak resolusi tentang Jerusalem. Wakil Tetap AS untuk PBB Nikki Haley menyatakan, AS tidak akan mengubah keputusan AS.
Ancaman AS
Ia juga kembali mengungkapkan ancaman AS. Sebelum sidang itu, AS mengancam akan memotong bantuan keuangan kepada negara-negara yang menentang AS dalam sidang MU PBB.
"Mereka menerima ratusan juta dollar AS, bahkan miliaran dollar AS, lalu mereka memutuskan menentang kami. Baiklah, kami memantau pemungutan suara itu. Biarkan mereka menentang. Kami akan menghemat banyak. Kami tidak peduli," ujar Presiden AS Donald Trump.
Kami memantau pemungutan suara itu. Biarkan mereka menentang. Kami akan menghemat banyak. Kami tidak peduli.
Pemerintah AS mengucurkan 13 miliar dollar AS untuk bantuan ekonomi dan militer kepada negara di sub-Sahara, Afrika. Sementara 1,6 miliar dollar AS lain diberikan kepada Asia Timur dan Oseania.
AS juga mengalokasikan 13 miliar dollar AS untuk Timur Tengah dan Afrika Utara. Negara-negara Asia Selatan dan Asia Tengah mendapatkan total 6,7 miliar dollar AS. Dana 1,5 miliar dollar AS dikucurkan untuk negara-negara Eropa dan Eurasia. Adapun 2,2 miliar dollar AS diberikan kepada negara-negara di belahan bumi barat.
Trump menyatakan suka terhadap pesan yang dikirimkan Wakil Tetap AS untuk PBB Nikki Haley kepada mitranya di PBB. "Saya suka pesan yang dikirimkan Nikki untuk semua negara yang menerima uang kami, lalu mereka menentang kami di Dewan Keamanan PBB, atau mungkin juga menentang kami di Majelis Umum," ujarnya.
Haley memang menyurati para mitranya di PBB. Ia memperingatkan mitranya bahwa Trump meminta dirinya melaporkan negara-negara yang menentang AS. Ia menyatakan akan mencatat para penentang itu.
Sejumlah diplomat yang enggan ditulis namanya menyebut langkah Haley hanya dilakukan negara yang tidak punya alasan moral atau hukum untuk meyakinkan negara lain. Taktik itu disebut payah dan tidak akan membantu upaya AS meredam penolakan negara lain atas pengakuan AS terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Bahkan, surat itu disebut semakin menghilangkan kesempatan AS untuk terlibat menciptakan perdamaian di Timur Tengah.
Langkah Haley hanya dilakukan negara yang tidak punya alasan moral atau hukum untuk meyakinkan negara lain.
Wakil Tetap Bolivia untuk PBB Sergio Llorentty balik menantang Haley. "Nama pertama yang harus ditulisnya adalah Bolivia. Kami menyesalkan kesombongan dan ketiadaan penghormatan pada kedaulatan setiap negara anggota PBB untuk membuat keputusan," ujarnya.
Wakil Tetap Saint Vincent- Grenadines untuk PBB Rhonda King menyatakan, negaranya dan AS tetap bertahan sebagai sekutu. Meskipun demikian, negara itu akan tetap menentang AS soal Jerusalem. "Kadang, teman saling berbeda pendapat. Dalam isu Jerusalem, Saint Vincent-Grenadines berbeda dengan AS. Demikian pula beberapa sekutu dan teman setia AS. Kami mendesak AS mempertimbangkan ulang posisi dan langkahnya dalam masalah ini," tuturnya.
Dalam sidang Dewan Keamanan PBB, Inggris dan Perancis yang menjadi sekutu AS menentang AS. Demikian pula 12 negara anggota DK PBB. Mereka setuju mengeluarkan resolusi yang mengecam pengakuan AS soal Jerusalem. Akan tetapi, resolusi itu gagal diputuskan karena diveto AS.
Menteri Luar Negeri Palestina Riyadh al-Maliki dan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Casuvoglu menuduh AS mengancam negara-negara anggota PBB. Maliki yakin negara anggota PBB akan membuat keputusan berdasarkan akal sehat.
"Tidak ada negara terhormat akan menyerah pada tekanan seperti itu. Dunia sudah berubah," ujar Casuvoglu yang terbang ke New York bersama Maliki.
Tidak ada negara terhormat akan menyerah pada tekanan seperti itu. Dunia sudah berubah.
Sementara itu, partai berkuasa Afrika Selatan, ANC, mempertimbangkan penurunan status Kedutaan Besar Afrika Selatan di Israel. Selanjutnya, kantor itu hanya akan difungsikan setingkat konsulat. Penurunan status itu merupakan bentuk dukungan Afrika Selatan kepada Palestina.
Dari Riyadh, Arab Saudi, dilaporkan, Raja Salman kembali menegaskan dukungan kerajaan itu kpada Palestina. Penegasan itu disampaikan Raja Salman kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang bertandang ke Riyadh, Rabu (20/12).
(AFP/AP/REUTERS/RAZ)