Ridwan Kamil Lobi PDI-P
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat berkunjung ke kantor DPP PDI-P di Jakarta, Rabu (3/1).
JAKARTA, KOMPAS — Wali Kota Bandung Ridwan Kamil hari ini, Rabu (3/1), berkunjung ke Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta. Kedatangan Ridwan Kamil dalam rangka membangun komunikasi politik terkait pencalonannya menjadi gubernur di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat Juni mendatang.
Ridwan mengaku siap menerima siapa pun calon pendampingnya sesuai dengan keputusan partai koalisi yang mendukungnya.
Sejauh ini, Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil telah mendapatkan dukungan dari empat partai politik untuk maju sebagai calon gubernur. Suara empat partai tersebut jika dijumlahkan telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
Empat partai tersebut adalah PPP (9 kursi DPRD Provinsi Jawa Barat), PKB (7), Nasdem (5), dan Hanura (3). Namun, hingga saat ini siapa pendamping Emil belum diputuskan oleh keempat partai tersebut.
Komisi Pemilihan Umum mensyaratkan bahwa paslon cagub dan cawagub harus mendapatkan dukungan minimal 20 persen jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dapat menjadi peserta pilkada. Dalam konteks Provinisi Jawa Barat, paslon harus mendapat dukungan setidaknya 20 kursi DPRD.
Ridwan Kamil tiba di kantor PDI-P sekitar pukul 11.30, Emil diterima oleh beberapa pejabat teras PDI-P, seperti Bambang Dwi Hartono, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Andreas Hugo Pareira, Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Satu jam kemudian, Emil bersama Bambang keluar Kantor DPP PDI-P untuk memberikan keterangan kepada awak media.
Emil mengatakan, kunjungannya ke PDI-P juga terkait dengan Pilkada Jawa Barat. ”Saya mengucapkan Tahun Baru (kepada PDI-P) dan membawa oleh-oleh dari Bandung. Perbincangan belum menjurus terlalu jauh (tentang nama-nama peserta pilkada). Namanya silaturahim, sekaligus meminta masukan bagaimana membangun Jawa Barat dengan lebih baik dan seterusnya,” ujar Emil.
Kedatangannya ke DPP PDI-P, disebut Emil, sudah diketahui partai koalisi yang mendukungnya di Pilgub Jabar. Emil menunggu tanggapan PDI-P setelah kunjungannya hari ini. Semua keputusan PDI-P dalam Pilgub Jawa Barat diserahkan oleh Emil ke PDI-P.
”Nasihat ibu saya, lebih baik banyak dukungan daripada sedikit dukungan. Kalau memungkinkan (PDI-P ikut mendukung), kenapa tidak?,” kata Emil.
Ihwal cawagub pendampingnya nanti, Emil menyerahkan sepenuhnya kepada putusan dari partai koalisi pendukungnya. Ia mengaku siap dipasangkan oleh siapa pun yang diputuskan oleh partai pendukung.
”Saya pengantin yang siap dijodohkan dengan siapa pun. Saya belajar mencintai dengan mudah dan cepat,” ujar Emil.
Sementara itu, Bambang mengatakan, partainya membuka kesempatan kepada siapa pun untuk menjadi calon pemimpin. Kedatangan Emil disambut baik dan akan dijadikan salah satu bahan diskusi dalam forum pengambilan keputusan atau pleno nanti.
”Diskusi dengan Ridwan Kamil membahas banyak hal. Kebetulan beliau ini pernah jadi konsultan saya di Surabaya (pada saat Bambang menjadi Wali Kota Surabaya 2002-2010). Beliau ikut mendesain Surabaya-lah karena beliau seorang urban planner yang memiliki reputasi bagus,” ujar Bambang.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (kiri) dan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Bambang DH di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (3/1).
Hanya PDI-P yang belum menentukan sikapnya di Pilkada Jawa Barat. Hal itu tidak lepas dari hasil Pemilu 2014 yang menjadikan PDI-P sebagai pemenang pemilu di Jawa Barat. PDI-P memperoleh 20 kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat yang artinya dapat mengajukan paslon cagub dan cawagub secara mandiri tanpa berkoalisi dengan partai lain.
Sejauh ini, nama-nama seperti mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, dan Puti Guntur Soekarno digadang-gadang akan diusung PDI-P di Pilkada Jabar.
Beberapa langkah partai lain sudah jelas terlihat, bahkan sudah resmi mendukung paslon di Jawa Barat. PKS-Gerindra telah resmi mengusung paslon Sudrajat-Syaikhu. Adapun Partai Demokrat dan Partai Golkar diyakini akan mengusung pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi setelah kedua pimpinan partai di tingkat daerah sepakat berkoalisi.
Nama-nama seperti mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, dan Puti Guntur Soekarno digadang-gadang akan diusung PDI-P di Pilkada Jabar.
Namun, PAN yang tergabung dalam koalisi PKS-Gerindra di pilkada lima daerah (Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara) melalui ketua umumnya Zulkifli Hasan mengatakan, masih mempertimbangkan mendukung Deddy Mizwar di Pilkada Jawa Barat.
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya masih mempertimbangkan dua kemungkinan di Pilkada Jawa Barat. Kemungkinan pertama ialah mengusung calon secara mandiri dengan kombinasi paslon antara kader dan nonkader PDI-P, sementara kemungkinan kedua akan bekerja sama dengan partai lainnya untuk mengusung paslon tertentu.
Ia juga menghargai Emil yang berkunjung ke PDI-P hari ini. ”Mereka yang mengetuk pintu ke PDI-P, tentu saja akan dibukakan. Itu sebagai tata krama demokrasi yang baik. Tentu saja nanti akan ada dialog, ada hal-hal yang bisa kita gali bersama untuk masa depan Jawa Barat,” ujar Hasto.
Yunarto Wijaya
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, langkah Emil berkunjung ke PDI-P dan menyatakan siap dengan siapa pun cawagubnya nanti merupakan upaya Emil untuk tetap dapat maju sebagai cagub. PDI-P sebagai satu-satunya partai yang bisa mengusung calonnya secara mandiri dinilai dapat mengamankan peluang Emil untuk tetap bertarung di Pilkada 2018.
”Ini sebagai bentuk atau hasil kesimpulan yang akhirnya harus diambil Emil bahwa sepertinya ada upaya besar menggagalkan Emil untuk maju pilkada. Kita lihat bagaimana tarik ulur partai pendukung yang membuat Emil terancam gagal maju, padahal di berbagai survei Emil posisinya tertinggi dibanding kandidat lain,” ujar Yunarto.
Menurut Yunarto, jika PDI-P akhirnya mendukung Emil, hal itu dapat menyelesaikan proses tarik-menarik di antara partai koalisi pendukung Emil sebelumnya. Hal itu karena kebetulan, empat partai pendukung Emil merupakan partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (3/1).
Diumumkan
PDI-P direncanakan akan mengumumkan paslon cagub dan cawagub di empat provinsi pada esok hari, Kamis (4/1). Hasto mengatakan, dua provinsi di antaranya adalah Lampung dan Papua.
Sementara itu, Djarot Saiful Hidayat, mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDI-P, menyampaikan, kemungkinan paslon cagub dan cawagub di Pilkada Sumatera Utara juga akan diumumkan besok. Djarot merupakan salah satu nama yang santer disebut akan diusung PDI-P di Pilkada Sumut.
”Lihat besok saja, nanti diumumkan. Saya kebetulan sudah ke sana (Sumut) menjaring aspirasi masyarakat. Memang betul banyak komunitas masyarakat di sana yang menginginkan saya untuk ke sana. Akan tetapi, keputusannya seperti apa, lihat besok saja, ya,” kata Djarot.
Djarot mengakui, selain diminta masyarakat untuk maju di Pilgub Sumut, ia pun diminta untuk maju di Pilgub Kalimantan Timur, bahkan Nusa Tenggara Timur. Perihal hal itu, ia sempat berdiskusi dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan menyarankan agar Djarot lebih memilih Sumut.
”Ternyata Pak Ahok pernah maju di Pilkada Sumut, tetapi melalui jalur independen, dia mengumpulkan KTP tetapi tidak cukup dan akhirnya tidak maju. Kenapa Sumut? Karena memang Sumut sangat strategis. Masyarakat Sumut pun sangat open minded, jadi isu SARA saya yakin tidak akan terjadi di sana,” tutur Djarot.
Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (3/1).
Andreas Hugo mengatakan, salah satu provinsi lain yang akan diumumkan paslonnya esok hari adalah Jawa Tengah. Saat ditanya, apakah PDI-P kembali mengusung pasangan petahana (Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko), Andreas menyampaikan, pilihan partainya nanti berasal dari aspirasi masyarakat.
”Kalau masyarakat mengatakan (Ganjar-Heru) baik-baik saja, kenapa tidak?,” ujar Andreas. (DD14)
