Operasi Pasar Belum Berdampak Signifikan

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Aktivitas di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat (3/11/2017). Pemerintah akan terus melakukan operasi pasar beras untuk menjamin ketersedian beras medium. Perum Bulog juga akan menambah pasokan beras medium di Pasar Induk Cipinang sebanyak 4.010 ton.

JAKARTA, KOMPAS — Operasi pasar beras yang digelar sejak Oktober 2017 belum signifikan mengerem kenaikan harga karena volume beras yang digelontorkan ke pasar kurang. Pasokan dari daerah sentra juga terus berkurang dalam tiga bulan terakhir.

Sampai 3 Januari 2018, sedikitnya 30.530 ton beras diminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui badan usaha milik daerah PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ). Sebanyak 29.041 ton di antaranya telah didistribusikan ke pasar-pasar di Jakarta melalui Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur. Beras dijual Rp 7.800 per kilogram (kg) di tingkat pedagang dan diharapkan bisa dijual Rp 9.608 per kg di konsumen akhir.

Rata-rata harga beras IR di PIBC naik dari Rp 9.725 per kg pada November 2017 menjadi Rp 10.202 per kg pada Desember 2017. Pada Minggu (7/1), harga beras kualitas yang sama di tingkat grosir rata-rata mencapai Rp 10.978 per kg.

Selain operasi pasar, Kementerian Pertanian melalui Toko Tani Indonesia (TTI) juga menggelar bazar bahan pokok murah, termasuk di PIBC. Menurut Ketua Koperasi Pedagang Pasar Induk Cipinang Zulkifly Rasyid, stoknya terbatas. ”Kadang (TTI) buka, tetapi hanya beberapa jam beras kemasan Rp 40.000 (isi 5 kg) sudah habis. Jumlahnya tidak banyak,” ujarnya.

Volume beras operasi pasar yang digelontorkan Bulog juga dinilai kecil. Dengan volume perdagangan rata-rata 3.000 ton per hari, pasokan beras Bulog yang kurang dari 6.000 ton per minggu ke PIBC dianggap kurang. Operasi pasar juga digelar masif di 198 pasar di 82 kota/kabupaten sejak 11 Desember 2017. Titik distribusi merupakan usulan Kementerian Perdagangan untuk meredam gejolak harga beras menjelang Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Namun, harganya masih saja naik.

Direktur Utama PT FSTJ Arief Prasetyo mengatakan, harga beras di PIBC masih tinggi karena suplai beras masih minim. Sebagai contoh, per 6 Januari 2018, beras yang masuk 2.580 ton, sedangkan yang keluar 3.451 ton. Namun, stok masih terjaga, yaitu sebanyak 33.084 ton. Pekan ini, Bulog akan menyuplai beras medium ke PIBC sebanyak 6.000-7.000 ton untuk menstabilkan harga beras.

Harga beras di PIBC masih tinggi karena suplai beras masih minim.

”Kami juga menyerap beras dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan secara bertahap. Beras yang telah kami beli 500 kontainer atau setara dengan 10.000 ton beras,” kata Arief.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga membentuk tim pengawas operasi pasar pada pekan ini. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengemukakan, hal itu bertujuan untuk memastikan operasi pasar beras tepat sasaran atau sampai ke pedagang kecil di pasar, melalui pengawasan. ”Akan ada 150 staf Kemendag ditugasi untuk mengawasi operasi pasar di daerah-daerah bersama Perum Bulog dan Satuan Tugas Pangan,” kata Enggartiasto.

Pembaruan data

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menuturkan, pemerintah sebaiknya memperbarui data beras terkait harga pokok produksi gabah di tingkat petani, batasan harga beras di tingkat penggilingan, pedagang, dan konsumen. Badan Pusat Statistik juga perlu memperbarui data produksi dan konsumsi beras supaya pengadaan beras dapat dilakukan secara lebih tepat. ”Stabilitas harga terkait dengan upaya menguntungkan semua pihak, yakni petani, pengusaha penggilingan padi, pedagang, dan konsumen,” kata Djarot.

Cadangan beras pemerintah (CBP) selama ini sekitar 260.000 ton. Untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan beras ke pasar, CBP sebaiknya ditambah menjadi 1,5 juta ton. Dengan memiliki cadangan yang besar, posisi pemerintah terutama Bulog untuk mengendalikan harga beras lebih kuat.

Direktur Komersial Perum Bulog Tri Wahyudi mengatakan, CBP memang perlu ditambah agar pemerintah memiliki cadangan beras yang kuat untuk stabilisasi harga. Namun, penambahan CBP perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah.

Di negara-negara ASEAN, cadangan beras pemerintah lebih dari 1 juta ton. CBP digunakan untuk menggelar operasi pasar dan kebutuhan mendesak, seperti bantuan bencana. ”Dalam kondisi terjadi bencana dan pasokan yang berkurang, CBP bisa saja ditambah,” ujarnya.

Untuk mengecek panen, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Momon Rusmono berkunjung ke Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Sabtu (6/1). ”Persediaan beras secara nasional aman. Saya berkesimpulan, tidak layak kalau kita impor. Kalau impor, harga di tingkat petani bisa turun. Impor tidak berpihak kepada petani,” tutur Momon. (MKN/HEN/FER/DKA)