Bunga Tinggi, Program OK OCE Beratkan Masyarakat
Karya dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipajang di Kantor Dinas KUMKMP DKI Jakarta, di Jakarta Utara, Jumat (12/1).
JAKARTA, KOMPAS — Bunga 13 persen yang diberikan untuk peserta program One Kecamatan One Entrepreneurship atau OK OCE memberatkan masyarakat karena lebih tinggi dari bunga bank pada umumnya.
Pemerintah harus melihat kemampuan masyarakat ketika memperkenalkan program yang bertujuan memberdayakan masyarakat.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman, di Jakarta, Jumat (12/1), menyatakan, program OK OCE dibentuk untuk memberdayakan tanpa mempersulit masyarakat itu sendiri, termasuk skema bunga kredit modal yang ditawarkan.
”Bunga 13 persen itu terlalu besar jika dibandingkan dengan bunga bank-bank umumnya. Seharusnya Pemerintah Provinsi DKI menyediakan kredit modal yang lebih rendah, mungkin sebesar kredit usaha rakyat (KUR), yaitu 7 persen. Jika ada bank lain yang memiliki bunga lebih rendah, itu bisa mejadi pilihan,” tuturnya.
Menurut peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Nailul Huda, bunga 13 persen itu sangat tinggi bagi pelaku UKM, terlebih dibandingkan dengan program KUR yang sudah sekitar 7 persen.
”Bunga 13 persen itu sama dengan program kredit biasa perbankan, bukan program kredit khusus seperti yang selalu diutarakan Pak Gubernur (Anies Baswedan) dan Pak Wagub (Sandiaga Uno) selama masa kampanye. Yang terjadi, malah sekarang menerapkan bunga tinggi dan jaminan sertifikat rumah,” tuturnya.
Huda menyatakan, kredit OK OCE sebaiknya menjadi alternatif bagi pengusaha UMKM yang tidak menerima KUR.
Seharusnya masyarakat mendapatkan pinjaman dengan bunga yang tidak memberatkan meskipun belum bisa mengakses KUR.
Seharusnya masyarakat mendapatkan pinjaman dengan bunga yang tidak memberatkan meskipun belum bisa mengakses KUR.
”Pinjaman OK OCE harusnya dapat melengkapi di sini. Semua masyarakat yang ingin mendapatkan pinjaman yang lebih ringan daripada kredit bank memiliki pilihan, baik itu program KUR, OK OCE, atau yang lainnya,” ujar Huda.
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengecek pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di Jakarta, Selasa (17/10). Pada hari pertama bekerja, Anies-Sandi memberikan arahan kepada PNS, meresmikan program OK OCE, dan mengecek pelayanan publik.
Setiawan (24), pengusaha makanan, menyatakan, modal dan akses pasar menjadi kebutuhan utama dalam berwirausaha. Ia mengaku, pinjaman bank yang tinggi membuatnya enggan mengambil program OK OCE.
”Kalau bunganya 13 persen, lebih baik saya pinjam ke bank lain saja. Malah menambah beban modal,” ujarnya.
Setiawan mengaku kecewa dengan pinjaman OK OCE dan membandingkan nilai bunga yang diberikan OK OCE dengan bunga dari layanan pinjaman lainnya.
Kalau OK OCE bunganya 13 persen, mending tidak usah ada saja. Tidak ada bedanya. Malah membuat susah rakyat.
”Bunga bank yang sering ditawarkan ke saya itu 5-6 persen. Fintech, atau pinjaman berbasis daring, seperti ’pinjamku’ itu 11-12 persen. Kalau OK OCE bunganya 13 persen, mending tidak usah ada saja. Tidak ada bedanya. Malah membuat susah rakyat,” ungkapnya.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Perdagangan (KUMKMP) Irwandi, di Jakarta, Jumat (12/1), mengakui bunga yang ditetapkan Bank DKI lebih tinggi dibandingkan bank lainnya.
Ia menjelaskan, bunga sebesar 13 persen itu adalah skema pinjaman yang diberikan Bank DKI sebagai mitra pinjaman OK OCE.
Irwandi menyatakan jika memang ada layanan pinjaman pilihan lain dengan suku bunga yang lebih rendah. Selain itu, ujar Irwandi, saat ini pemerintah sedang merencanakan kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergilir (LPDB) untuk meringankan modal peserta OK OCE.
”Minggu ini rencananya akan ada penandatanganan MOU dengan LPDB. Dana yang ada akan digunakan untuk meringankan kredit modal bagi peserta OK OCE,” ucapnya.
Pemberdayaan masyarakat
Tidak hanya memberikan keringanan modal, pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Program One Kecamatan One Entrepreneurship (OK-OCE) diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan UMKM sehingga memiliki daya saing.
OK-OCE adalah program kolaborasi yang menyertakan pemerintah melalui KUMKMP dengan Perkumpulan Gerakan OK OCE (PGO).
Program OK OCE
Sejak dimulai pada pertengahan November tahun lalu, program OK OCE telah mendapatkan 2.250 peserta dari seluruh DKI Jakarta. Irwandi memprediksi, pada April akan muncul lebih dari 500 wirausahawan baru dari program ini.
”Kemarin memang peserta kami dapatkan dari para lurah. Ke depannya, kami akan menempatkan empat personel di setiap kecamatan untuk melakukan bimbingan dan pengawasan peserta pelatihan dengan berkoordinasi bersama PGO,” ujarnya.
Irwandi menuturkan, personel yang ada akan bertanggung jawab kepada dinas KUMKMP. Program ini juga ikut menyertakan dinas perindustrian dan energi, dinas tenaga kerja, dinas sosial, dinas pendidikan, dan dinas olahraga.
”Di sini (OK OCE) pemerintah menggunakan instrumen dan kebijakannya untuk memberdayakan masyarakat. PGO di sini tugasnya sebagai eksekutor karena memiliki instrumen dalam memberikan pelatihan,” ujarnya.
Program bantuan pemerintah seharusnya tidak hanya melihat modal sebagai masalah utama wirausahawan, terutama pelaku UMKM.
Irwandi menargetkan, OK OCE bisa menghasilkan 40.000 tenaga kerja berpengalaman dan wirausahawan baru pada 2018. ”Mungkin tidak semua yang akan jadi, tetapi akan tetap kami usahakan,” ujarnya saat ditemui di Kantor Dinas KUMKMP DKI Jakarta.
Dalam mengembangkan wirausaha, masyarakat tidak hanya membutuhkan modal, tetapi juga akses pasar dan keahlian berkompetisi. Seperti yang diucapkan oleh Direktur Utama Enny Sri Hartati.
Dihubungi terpisah, Enny menyatakan, program bantuan pemerintah seharusnya tidak hanya melihat modal sebagai masalah utama wirausahawan, terutama pelaku UMKM.
”Berikan para pelaku kemudahan, akses pasar, agar mereka bisa tahu ke mana produksi mereka akan dijual. Jika pasar sudah ada dan produk terjual, mereka akan menjadi mandiri, tidak hanya meminta keringanan modal terus,” ujar Enny.
Enny menjelaskan, dalam memberdayakan pelaku UMKM, pemerintah berperan sebagai inkubator, pembina dengan mencari solusi bagi para pengusaha sehingga mereka tidak bergantung pada pemerintah. Jika pelaku UMKM mandiri, tutur Enny, perekonomian negara juga semakin membaik. (DD12)
