Kaum populis tidak menyukai pengekangan yang dilakukan terhadap politisi lembaga eksekutif. Kaum populis menganggap mereka mewakili mayoritas warga sehingga peraturan yang diberlakukan kepada mereka dianggap sebagai bentuk pengekangan terhadap kehendak publik. Pengekangan ini hanya akan menguntungkan ”musuh masyarakat”, seperti kaum minoritas dan asing (dalam sudut pandang kaum populis sayap kanan) atau kaum elite keuangan […]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses