Pengemudi Go-Jek melihat orderan dari operator melalui ponselnya. Go-Jek merupakan aplikasi pemesanan ojek dan kurir berbasis internet.
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah perusahaan asing makin gencar berinvestasi dalam jumlah besar di Indonesia. Sejumlah perusahaan, seperti Alphabet Inc, Temasek Holdings, Meituan-Dianpung, dan Samsung Venture Investment Corp dikabarkan berinvestasi di Go-Jek, perusahaan aplikasi transportasi asal Indonesia.
Go-Jek baru-baru ini menempati peringkat ke-17 dari 50 perusahaan yang dinilai mampu mengubah dunia berdasarkan survei majalah Fortune. Aplikasi Go-Jek diunduh sebanyak 55 juta kali. Go-Jek juga telah membantu menyediakan lapangan pekerjaan bagi 600.000 pengemudi dan penyedia jasa.
Menurut Reuters, masuknya investasi ke Go-Jek merupakan bagian dari pengumpulan dana 1,2 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 16,03 triliun sejak tahun lalu. Tujuannya adalah untuk mengukuhkan Go-Jek dalam bersaing dengan Grab dan Uber dalam industri pemanggilan kendaraan (ride-hailing).
Dana investasi Aphabet Inc, perusahaan induk Google mencapai 100 juta dollar AS atau berkisar Rp 1,3 triliun. Sementara jumlah investasi perusahaan lainnya belum diketahui. Sejauh ini, perusahaan-perusahaan itu menolak untuk berkomentar. Go-Jek, yang dihubungi di Jakarta, Jumat (19/1), juga menyatakan hal yang sama.
Go-Jek sebelumnya mendapatkan suntikan dana dari perusahaan Tencent Holdings Ltd dan JD.com Inc asal China. Selain itu, investor lain adalah perusahaan ekuitas swasta KKR & Co LP dan Warburg Pincus LLC. Grab dan Uber selama ini didukung perusahaan asal Jepang, Softbank Group.
Perusahaan-perusahaan tersebut melihat potensi pasar besar di Asia Tenggara, sebesar 640 juta jiwa dan kebutuhan di industri pemanggilan kendaraan yang semakin bertumbuh. Asia Tenggara muncul sebagai pasar e-dagang tercepat secara global menurut laporan yang dipublikasikan oleh Google dan Temasek pada Desember 2017.
Diperkirakan, terdapat 330 juta pengguna internet pada akhir 2017. Asia Tenggara merupakan pasar terbesar ketiga untuk industri pemanggilan kendaraan (ride-hailing) setelah China dan AS.
Sementara itu, Indonesia, di antara 10 negara Asia Tenggara lainnya, merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) tahun 2016, sebanyak 132,7 juta orang dari 256,2 juta penduduk Indonesia terkoneksi dengan internet. Selain itu, terdapat 92 juta pengguna gawai.
Dengan kata lain, Indonesia memiliki lebih dari sepertiga pasar di Asia Tenggara. Kisaran tersebut menunjukkan Indonesia memiliki prospek pasar yang sangat besar di masa depan ketika semua penduduk telah terkoneksi internet.
”Orang Indonesia itu sangat digital savvy. Tetapi, pemerintah harus membuat kebijakan yang membuat Indonesia juga dapat terlibat sebagai pemain, bukan hanya sebagai pasar,” kata Director Executive Indonesian Competitiveness and Economic Development (ICED) Institute R Ervin AP Widodo, saat dihubungi.
Menurut Ervin, semakin banyaknya perusahaan untuk mendanai perusahaan rintisan di Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan asing mulai menyadari peluang bisnis di Indonesia. Perusahaan rintisan lokal lainnya yang juga didanai asing adalah Tokopedia, sebuah situs belanja daring.
Fenomena tersebut harus disikapi dengan bijak dan cepat. Misalnya, dengan menyiapkan infrastruktur teknologi yang baik dan menjangkau semua daerah serta mengembangkan kurikulum pendidikan untuk memiliki jurusan yang lebih sesuai di era digital ini.
Tenaga Ahli Menteri Bidang Literasi Digital dan Tata Kelola Internet Kementerian Komunikasi dan Informatika Donny B U mengatakan, investasi tersebut akan mengangkat nilai perusahaan. Apalagi, perusahaan yang berinvestasi merupakan perusahaan multinasional.
Ia menambahkan, pemerintah belum membatasi investasi luar negeri kepada sejumlah perusahaan rintisan lokal, seperti Go-Jek dan Tokopedia. Investasi luar negeri dinilai mampu membantu pengembangan industri digital.
”Pemerintah tidak akan menghambat kesempatan untuk membangun Indonesia,” ujar Donny, saat ditemui.
Akan tetapi, kata Donny, pemerintah akan mengawasi investasi tersebut. Hasil pantauan itu akan digunakan sebagai basis rancangan aturan terkait perusahaan rintisan dan pengembangannya. (DD13)
