Proyek pembangunan Rumah Susun Pasar Rumput, Jakarta, Senin (30/1). Pembangunan rumah susun yang terintegrasi dengan pusat ekonomi dan moda transportasi umum menjadi solusi untuk penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat di perkotaan.
JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan rumah susun yang menyasar masyarakat perkotaan terus berkembang. Rumah susun menjadi salah satu solusi hunian bagi kaum pekerja di tengah harga lahan di perkotaan yang kian mahal.
Kajian Kementerian Koordinator Perekonomian tahun 2017 memperlihatkan, perluasan kawasan konsentrasi perkotaan ke pinggiran kota, antara lain, dipicu harga tanah perkotaan yang sangat mahal. Padahal, urbanisasi penduduk terus meningkat. Sementara upaya pemerintah menyediakan tanah hunian sangat terbatas, lebih banyak dilepaskan kepada pihak swasta.
Mengacu data Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah menargetkan kekurangan rumah atau backlog turun dari 11,4 juta unit pada 2017 menjadi 6,8 juta unit pada 2019.
Persoalan klasik dalam kebijakan perumahan dan kawasan permukiman antara lain kebijakan dan strategi nasional pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) belum terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional. Persoalan lain, harga lahan dan bahan bangunan untuk pembangunan PKP terbatas dan mahal, infrastruktur perumahan dan transportasi publik belum terintegrasi, serta biaya perizinan mahal.
Panangian Simanungkalit dari Panangian School of Property, Selasa (30/1), mengatakan, sebagian besar lahan di Jakarta dan kota-kota besar telah lama dikuasai pengembang yang bermotif mencari untung. Pengembang memilih untuk membangun properti yang lebih menguntungkan bagi pihaknya, misalnya apartemen mewah untuk segmen atas daripada apartemen atau rumah susun (rusun) untuk kelas menengah atau menengah ke bawah. Di sisi lain, pemerintah tidak secara masif membangun rumah susun sederhana milik dan rumah susun sewa (rusunawa).
”Orang muda yang baru masuk ke dunia kerja akan sulit mendapatkan hunian di Jakarta. Tidak hanya memiliki, tetapi juga untuk menyewa,” katanya.
Tarif sewa apartemen, menurut Panangian, tidak bisa dibilang murah. Berdasarkan penelusuran Kompas, harga sewa apartemen atau rusun menengah ke bawah yang berlokasi di pinggiran kota Jakarta paling murah Rp 30 juta per tahun. Adapun untuk apartemen dengan lokasi agak ke tengah kota paling murah Rp 75 juta per tahun. Itu pun untuk tipe studio.
Hunian terintegrasi
Pemerintah mendorong pembangunan rusun dengan konsep hunian terintegrasi moda transportasi massal (TOD). Pembangunan TOD diharapkan mendorong penggunaan lahan secara efisien untuk hunian dan solusi pergerakan di perkotaan.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi mengatakan, konsep pengembangan TOD sudah lama diterapkan di kota-kota besar dunia untuk mengatasi pertumbuhan kawasan perkotaan ke pinggiran. ”Kota-kota besar di Indonesia sudah seharusnya mengadopsi konsep ini,” kata Khalawi.
Menurut dia, pengembangan berbasis transit dengan pembangunan hunian vertikal juga sesuai dengan kebutuhan generasi muda zaman sekarang yang mulai banyak tinggal di apartemen atau rusun.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihantono menjelaskan, penghuni TOD bisa beraktivitas tanpa menggunakan kendaraan pribadi. Pola ini sesuai dengan keinginan generasi milenial yang kerap menyewa apartemen dan menggunakan kendaraan umum berbasis aplikasi.
Di Surabaya, Jawa Timur, minat masyarakat untuk menempati rusunawa sangat tinggi. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, saat ini ada 21 bangunan rusun yang terdiri atas 4.017 unit milik Pemerintah Kota Surabaya yang dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ”Hingga 2018 ada 4.000 antrean yang ingin menggunakan rusun. Antrean sudah ada sejak 2014,” kata Risma.
Yoerina Dwi Octora (27), salah seorang pengantre rusunawa, mengatakan, dirinya sudah mendaftar untuk menempati rusun sejak dua tahun lalu. Karyawan swasta itu berharap, dengan tinggal di rusunawa, dia bisa menabung untuk membeli rumah.
Di Banyuwangi, rusunawa yang diresmikan pada 28 Desember 2017 ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyebutkan, rusunawa itu hasil kerja sama pemerintah pusat dan daerah.
Rusunawa jadi pilihan warga karena biaya sewanya jauh lebih murah daripada rumah. (LKT/NAD/ARN/SYA/KRN/GER)
