Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan pada saat acara Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/2). Presiden mengingatkan tentang komitmennya untuk menerapkan sistem penanganan yang sama dengan tahun sebelumnya. Kepala daerah yang wilayahnya rawan bencana tidak boleh lengah dengan persoalan itu.
JAKARTA, KOMPAS — Pencegahan kebakaran hutan dan lahan semakin penting dilakukan tahun ini. Langkah ini dibutuhkan dengan melibatkan unsur pemerintah dan nonpemerintah dari pusat hingga tingkat desa. Faktor ini menjadi hal yang menentukan keberhasilan pengendalian bencana saat musim kemarau tiba.
Presiden Joko Widodo meminta semua pihak yang terlibat dalam penanganan bencana ini bergerak sedini mungkin.
”Pencegahan yang paling penting. Jangan sampai setelah kebakaran nabrak sana sini,” kata Presiden saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/2).
Pencegahan yang paling penting. Jangan sampai setelah kebakaran nabrak sana sini.
Seruan ini disampaikan Presiden mengingat musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dibandingkan tahun lalu. Mengutip informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ujar Presiden, kemungkinan terjadi penurunan curah hujan mulai Juni tahun ini. Sementara di Kalimantan Barat, contohnya, ada kemungkinan kemarau dimulai lebih awal, sekitar April.
”Saya minta ini menjadi catatan, jangan menunggu bergerak,” lanjut Presiden.
Komitmen bersama
Berkelindan dengan itu, menurut Presiden, pemerintah daerah wajib menyiapkan personel penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan kekuatan penuh. Presiden pun mengingatkan tentang komitmen bersama dua tahun terakhir, bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan melibatkan satuan tugas, masyarakat, perusahaan, gubernur, aparat Polri dan TNI, serta tentunya aturan main yang sama.
Jika penanganan kebakaran tidak dilakukan dengan baik, aturan mainnya tetap, (pejabat Polri dan TNI) dicopot.
”Jika penanganan kebakaran tidak dilakukan dengan baik, aturan mainnya tetap, (pejabat Polri dan TNI) dicopot,” ucap Presiden.
Dua tahun terakhir, mekanisme itu berjalan dan terbukti efektif menggerakkan semua unsur yang terlibat. Menurut Presiden, ada lompatan kemajuan yang sangat signifikan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Data yang diterima Presiden, ada penurunan titik api yang sangat tajam sepanjang dua tahun ini. Tahun 2015 terdapat 21.929 titik api. Pada tahun 2016 turun menjadi 3.915 titik api. Pada 2017 jumlahnya kembali turun menjadi 2.567 titik api. Presiden mengapresiasi pencapaian ini.
Presiden juga memuji inisiatif yang muncul dari masyarakat, seperti yang dilakukan Ajun Inspektur Dua (Aipda) M Anang Rofiq, Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Polri di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Anang berhasil menciptakan alat penanganan kebakaran yang mampu mencapai titik api di lokasi sulit.
”Saya percaya, dengan kecerdasan lapangan seperti ini yang dilakukan pemda dan aparat di wilayah, kebakaran hutan dan lahan tidak lagi menjadi sorotan dunia internasional,” ujar Presiden.
Rakornas ini dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah menteri, dan pimpinan lembaga negara terkait. Hadir juga gubernur dan bupati dari 12 provinsi yang dinilai rawan kebakaran hutan dan lahan.
Tahun politik
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengingatkan, penanganan bencana ini agar tidak diabaikan di tengah hiruk-pikuk tahun politik. Ia khawatir, penanganan ini terabaikan di sejumlah daerah yang sedang mengikuti pemilihan kepala daerah serentak. Darmin meminta semua pihak tetap meningkatkan kewaspadaan.
Pada tahun ini juga, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games Ke-18 di Jakarta dan Palembang. Waktu penyelenggaraan ajang olahraga ini merupakan puncak musim kemarau. Kebakaran lahan dan hutan bisa mempertaruhkan nama baik Indonesia di hadapan negara-negara peserta Asian Games.
Adanya penurunan titik api yang tajam, lanjut Darmin, merupakan hasil kerja keras semua pihak. Model kerja sama ini yang harus dipertahankan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengakui, tantangan tahun ini tidak mudah. Tahun ini pemerintah konsentrasi untuk menyukseskan Asian Games 2018. Mau tidak mau, pelibatan masyarakat dan sektor swasta menjadi faktor penting. Mereka merupakan instrumen peringatan dini yang bisa mendorong penanganan bencana dapat secepatnya dilakukan.
”Peran swasta sudah dimulai dan rintisannya dijalankan di beberapa hutan tanaman industri. Pemerintah terus mendorong peran mereka karena menjadi bagian dari konfigurasi bisnis baru kehutanan,” tutur Siti.
