Tiga Daerah di Sumsel Rawan
Sekelompok demonstran berupaya menerobos barisan polisi, Rabu (7/2) di Palembang, Sumatera Selatan. Kejadian ini merupakan salah satu tahapan simulasi pengamanan pilkada di Sumsel.
PALEMBANG, KOMPAS — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan anggota Kodam II Sriwijaya melakukan simulasi pengamanan pemilihan kepala daerah di kompleks olahraga Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (7/2).
Simulasi ini dilakukan untuk mengantisipasi sejumlah kemungkinan adanya masalah dalam pelaksanaan Pilkada 2018. Polda Sumsel pun sudah memetakan setidaknya ada tiga daerah yang rawan konflik dalam pelaksanaan pilkada mendatang.
Ada 1.860 anggota yang turut serta dalam simulasi, seperti pengaman calon peserta pilkada, penjinakan bom oleh tim gegana, pengamanan di tempat pemungutan suara (TPS), dan penanganan kerusuhan. Sejumlah alat modern pun dikerahkan dalam simulasi ini.
Kepala Kepolisian Daerah Sumsel Inspektur Jenderal Zulkarnain Adinegara, Rabu (7/2), menuturkan, persiapan ini juga sebagai realisasi perintah Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang memerintahkan setiap daerah yang menggelar pilkada memperlihatkan kesiapannya.
”Di Sumsel, baik TNI maupun Polri dan pemerintah Provinsi Sumsel sudah siap merealisasikan pilkada yang aman,” ujar Zulkarnain.
Agar semua pilkada di Sumsel berjalan aman, diperlukan peran serta para pemangku kepentingan terkait di wilayah itu.
Di Sumsel sendiri ada empat kota dan lima kabupaten yang menggelar pilkada. Di saat yang sama juga akan digelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumsel.
Menurut Zulkarnain, agar semua pilkada berjalan aman diperlukan peran serta delapan pemangku kepentingan, mulai dari penyelenggara, pengawas, partai politik, media massa, pasangan calon itu sendiri, TNI dan Polri, serta tokoh masyarakat.
”Kalau semua pihak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, saya yakin pilkada dapat berjalan lancar,” katanya.
Seorang anggota gegana Polda Sumsel melakukan penjinakan bom di kantor KPU Kota Palembang, Rabu (7/2). Kejadian ini merupakan salah satu tahapan simulasi pengamanan pilkada di Sumsel.
Zulkarnain juga mengingatkan anggotannya untuk bersikap netral dalam menjalankan tugas dan tidak memihak pada calon mana pun. ”Jangan karena salah satu calon adalah saudara, jadi kita memihak. TNI/Polri harus netral,” ujarnya.
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memetakan tiga daerah di Sumsel sebagai kawasan rawan pelaksanaan Pilkada 2018.
Melihat kondisi tersebut, pengamanan akan diperketat, terutama saat pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara hingga masa pelantikan. Masyarakat juga diminta berperang aktif melaporkan jika ada potensi konflik dan penyimpangan.
Pengamanan akan diperketat, terutama saat pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara hingga masa pelantikan.
Ketiga tempat ini dianggap rawan karena sejumlah kriteria seperti potensi gangguan ketertiban masyarakat, kendala transportasi dalam pengiriman logistik, dan pengalaman pada pilkada sebelumnya. Selain itu, tingkat kerawanan juga ditentukan berdasarkan jumlah peserta.
”Apabila hanya dua peserta, potensi konflik cukup tinggi,” katanya. Untuk mengantisipasi pecahnya konflik, lanjut Zulkarnain, pihaknya akan mengerahkan 9.936 personel dari jajaran Polda Sumsel dan Polres di Kabupaten/Kota untuk mengawal pelaksanaan pilkada.
Sekelompok demonstran berupaya menerobos barisan polisi, Rabu (7/2) di Palembang, Sumatera Selatan. Kejadian ini merupakan salah satu tahapan simulasi pengamanan pilkada di Sumsel.
Menurut Zulkarnain, jumlah personel yang dikerahkan tersebut tidak akan cukup lantaran untuk jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Sumsel mencapai 16.926 TPS.
Untuk itu, dibutuhkan pola tertentu agar pengamanan pilkada tetap dapat dilaksanakan secara optimal. Salah satunya bekerja sama dengan TNI. ”Ada sekitar 4.989 personel. Namun, keterlibatan TNI tentu pada situasi tertentu saja,” ujarnya.
Dibutuhkan pola tertentu agar pengamanan pilkada tetap dapat dilaksanakan secara optimal.
Selain itu, sejumlah pola penjagaan akan dilakukan di mana untuk daerah yang relatif aman, dua personel kepolsian akan menjaga sekitar 5 sampai 7 TPS.
Adapun untuk kawasan rawan satu TPS akan dijaga dua personel. ”Untuk di Sumsel ada 222 TPS yang rawan konflik sehingga harus dijaga ketat,” ujar Zulkarnain.
Zulkarnain menuturkan, setiap tahapan pemilu memiliki tingkat kerawanan tersendiri. Namun, yang paling rawan adalah ketika penghitungan suara dan pengumuman peserta pilkada yang menang. ”Untuk itu, setiap pihak terkait diharapkan berkontribusi mengamankan pilkada,” ujarnya.
Sekelompok demonstran berupaya menerobos barisan polisi, Rabu (7/2) di Palembang. Kejadian ini merupakan salah satu tahapan simulasi pengamanan pilkada di Sumsel.
Polda Sumsel juga telah membentuk Satgas Nusantara yang terdiri dari tim intelijen untuk memantau potensi konflik yang ada. ”Jika ada potensi, tugas dari satgas ini adalah untuk mendinginkannya dan melakukan antisipasi segera,” katanya.
Menurut Zulkarnain, apabila dilihat dengan derah lain yang melaksanakan pilkada serentak, Sumsel merupakan daerah yang relatif aman. Mabes Polri mencatat tingkat kerawanan Sumsel berada di urutan ke-12 dari 17 provinsi yang mengadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
