Dirintis, Layanan Kesehatan Jarak Jauh untuk Masyarakat Papua
Oleh
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Kondisi geografis yang sulit terjangkau dan penduduk yang menyebar dinilai menjadi faktor penghambat percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Untuk mengatasi hal tersebut, digagas sistem layanan kesehatan jarak jauh (telemedicine) dan pendidikan sekolah berasrama untuk warga di beberapa wilayah Papua.
Pemerintah, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjalin kerja sama dengan diaspora Indonesia yang tergabung dalam Indonesia American Society of Academics (IASA) untuk menyelenggarakan sistem layanan kesehatan jarak jauh dan pendidikan sekolah berasrama di Papua tersebut. Namun, upaya tersebut harus dibarengi dengan pemerataan akses internet serta tidak meninggalkan aspek budaya lokal.
"Mereka sebagai warga negara berhak mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan dasar, tetapi ada tantangan yang tidak mudah. Karenanya, sangat penting dalam upaya kita tidak hanya mempercepat pembangunan masyarakat Papua, tetapi kami juga ingin mengenalkan konsep pembangunan yang baru dan relatif jarang di Indonesia," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (7/2).
Bambang mengatakan, layanan telemedicine diharapkan mampu mempercepat penanganan pengobatan penyakit warga di Papua. Selama ini, fasilitas kesehatan di daerah pedalaman Papua jaraknya sangat jauh sehingga tidak bisa terjangkau masyarakat setempat.
Layanan telemedicine diharapkan mampu mempercepat penanganan pengobatan penyakit warga di Papua. Selama ini, fasilitas kesehatan di daerah pedalaman Papua jaraknya sangat jauh sehingga tidak bisa terjangkau masyarakat setempat.
Presiden IASA Herry S Utomo menuturkan, penerapan dua kerja sama itu direncanakan akan dimulai pada Juli 2018. Saat ini penerapan itu masih menggunakan dana pribadi dari IASA.
"Karena kami harus meyakinkan pemerintah bahwa ini berjalan tuntas. Ini sebagai pilot project. Jadi, kalau nanti sudah berjalan, APBN turun untuk memperbesarnya ke wilayah-wilayah lain," ujar Herry.
Lima puskesmas
Herry menuturkan proyek layanan telemedicine akan dimulai di lima puskesmas yang tersebar di Jayapura, Nabire, dan Wamena. Kelima puskesmas itu nanti akan terintergrasi dengan sistem internet di Rumah Sakit Umum Daerah di Jayapura.
Herry menuturkan, permasalahan di setiap puskesmas nanti akan terdata ke RSUD Jayapura. Masalah yang ada kemudian akan diteruskan ke beberapa fakultas kedokteran di universitas-universitas yang sudah bekerja sama dengan IASA, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan Universitas Hasanuddin Makassar.
"Kami akan rekrut untuk tenaga medis dari fakultas-fakultas itu karena di Papua kan rasionya sangat kecil hanya 40 dokter dari 4 juta orang. Sehingga, itu gunanya telemedicine, agar ada bantuan medis dari luar Papua," ujar Herry.
Akses internet
Namun demikian, kata Bambang, penerapan sistem telemedicine harus dibarengi dengan optimalisasi akses internet di wilayah Indonesia bagian timur. Ia berharap, proyek pembangunan Palapa Ring yang sedang dikerjakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dapat segera rampung.
Penerapan sistem telemedicine harus dibarengi dengan optimalisasi akses internet di wilayah Indonesia bagian timur.
"Untuk bisa masuk ke pedalaman daerah-daerah di Papua, maka tentu dibutuhkan infrastruktur internet. Jadi, diharapkan pada 2019, ketika semua (Palapa Ring) sudah siap, maka telemedicine dan sekolah berasrama ini bisa berjalan maksimal," ujar Bambang.
Secara terpisah, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti mengatakan, proses pembangunan Palapa Ring Paket Timur saat ini baru mencapai 30 persen. Nanti, jaringan serat optik nasional tersebut akan menjangkau 35 kabupaten/kota yang tersebar di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat.
"Saat ini masih dalam proses pembangunan sampai dengan tahun depan," ujar Rosarita.
Presiden IASA Herry S Utomo menuturkan, penerapan dua kerja sama itu direncanakan akan dimulai pada Juli 2018. Saat ini penerapan itu masih menggunakan dana pribadi dari IASA.
"Karena kami harus meyakinkan pemerintah bahwa ini berjalan tuntas. Ini sebagai pilot project. Jadi, kalau nanti sudah berjalan, APBN turun untuk memperbesarnya ke wilayah-wilayah lain," ujar Herry.
Tiga sekolah
Untuk sekolah berasrama, sebagai pilot proyek, akan diselenggarakan di tiga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Papua, yakni SMA YPPK Adhi Luhur Nabire, SMAN 3 Jayapura, dan SMAN 3 Merauke. Sebanyak 82 profesor dari IASA akan mengajar di tiga sekolah tersebut.
"Selain pendidikan karakter, kami juga akan arahkan mereka untuk belajar keterampilan sesuai kemampuan mereka masing-masing. Jadi dua kami harap output-nya bisa dua, ke universitas atau lapangan kerja," kata Herry.
Menurut Bambang, pendidikan berasrama penting bagi masyarakat Papua. Selama ini pendidikan bagi masyarakat Papua terhambat akses sekolah yang jauh dari rumah. Hal itu malah membuang energi dan waktu dari para murid.
"Tentunya kalau sudah ada hambatan dari waktu dan energi yang terbuang, akhirnya output yang dihasilkan juga tidak optimal. Itu yang sangat kami tidak inginkan karena kami ingin anggaran 20 persen APBN bisa beri output yang optimal," ujar Bambang.
Selain itu, Bambang menambahkan, sekolah berasrama itu nanti juga tidak hanya memberikan pelajaran formal, tetapi juga pendidikan karakter yang sesuai dengan kearifan lokal setempat. "Jadi kami ingin pendidikan yang menyeluruh," katanya.
Sekolah berasrama itu nanti juga tidak hanya memberikan pelajaran formal, tetapi juga pendidikan karakter yang sesuai dengan kearifan lokal setempat.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan James Modouw menuturkan, percepatan pembangunan pun diharapkan tidak meninggalkan budaya dan kearifan lokal setempat. Ada tiga hal, yakni pentingnya komunikasi dengan penyelenggara pendidikan di lokal setempat, pentingnya tidak hanya transfer teknologi tetapi juga ilmu dan pendidikan karakter. (DD18)