Pemuda Harus Disiapkan Menjadi Aktor Pembangunan Indonesia
JAKARTA, KOMPAS — Pemuda Indonesia memegang peranan penting dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Pengembangan pemuda harus dilaksanakan secara intensif, mengingat Indonesia akan menikmati bonus demografi pada 2020 hingga 2035.
SDGs merupakan program pembangunan dunia yang menjadi fokus banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. SDGs mendorong terciptanya perubahan-perubahan yang bergeser ke arah berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.
SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang berakhir pada 2015.
Deputi II Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Asrorun Ni’am Sholeh, saat dihubungi, Senin (12/2), menyatakan, Kemenpora menjadi bagian tak terpisahkan dalam upaya mewujudkan SDGs.
Salah satu upaya Kemenpora menyiapkan pemuda melalui pengembangan pemuda agar siap berkontribusi mencapai SDGs.
Pengembangan pemuda dilakukan melalui pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan di kalangan pemuda.
Dalam penerapannya, Kemenpora fokus melakukan pengembangan terhadap pemuda dalam rentang usia 16-30 tahun. Hal tersebut sesuai amanat Undang-Undang 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
”Dalam waktu 15 tahun yang akan datang, para pemuda ini (yang saat ini berusia 16-30 tahun) akan menjadi penentu kebijakan yang menentukan arah bangsa Indonesia,” ujar Asrorun di Jakarta.
Dalam waktu 15 tahun yang akan datang, para pemuda ini akan menjadi penentu kebijakan yang menentukan arah bangsa Indonesia.
Para pemuda tersebut bisa menjadi aktor utama dalam mewujudkan SDGs, baik sebagai pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, masyarakat, maupun media.
Pengembangan pemuda, kata Asrorun, dilakukan dengan membangun persaudaraan kepemudaan dimulai di lingkup internal umat beragama, antarumat beragama, hingga lintas budaya dan lintas bangsa. Tak hanya fokus di dalam negeri, Kemenpora juga menyelenggarakan pertukaran pemuda antarnegara.
Bonus demografi
Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengucapkan, Indonesia memiliki peran strategis untuk menjadi salah satu negara panutan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara The Economic and Social Council (Ecosoc) Youth Forum 2018 pada 30-31 Januari lalu di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.
Indonesia akan segera berada dalam posisi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam memanfaatkan bonus demografi untuk mempercepat kemajuan ekonomi. Ini masa yang penting.
Saat ini, Indonesia menjadi rumah bagi 66 juta penduduk berusia 16-30 tahun. Tahun 2020 sampai 2035, Indonesia diproyeksikan akan menikmati suatu era langka, yakni mengalami bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif akan berada pada grafik tertinggi dalam sejarah bangsa ini, yaitu mencapai 64 persen dari total penduduk sebesar 297 juta jiwa.
”Indonesia akan segera berada dalam posisi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam memanfaatkan bonus demografi untuk mempercepat kemajuan ekonomi. Ini masa yang penting,” ujarnya.
Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi dengan dukungan ketersediaan sumber daya manusia usia produktif dalam jumlah yang cukup signifikan.
Rasio penduduk usia produktif di atas 64 persen dinilai cukup menjadikan Indonesia negara maju.
Imam menuturkan, pihaknya berkomitmen menjadi salah satu negara perintis yang menjadi panutan dalam pelaksanaan SDGs.
Rasio penduduk usia produktif di atas 64 persen dinilai cukup menjadikan Indonesia negara maju.
Indonesia telah merumuskan kerangka kerja SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs.
Dengan adanya perpres tersebut, artinya ada mekanisme formal keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti sektor bisnis, organisasi filantropi, akademisi, media, dan organisasi masyarakat sipil, termasuk pemuda dalam melaksanakan SDGs di tingkat lokal dan nasional.
Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Pemuda pada 12 Juli 2017.
Perpres tersebut ditetapkan sebagai sarana legal untuk memberikan layanan kepemudaan kepada pemangku kepentingan yang berbeda.
Imam menambahkan, Perpres No 66/2017 juga mengamanatkan pemerintah untuk mengembangkan Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia sebagai tolok ukur mengevaluasi kemajuan dan pencapaian pembangunan pemuda.
Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia dikembangkan dengan kolaborasi bersama instansi lain, seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) Indonesia.
Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia fokus pada lima bidang, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, ketenagakerjaan dan kesempatan, partisipasi dan kepemimpinan, serta jender dan diskriminasi.
Sebelumnya, Indonesia telah memilih 96 dari 169 target SDGs karena memiliki kaitan langsung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (Kompas, 30/11/2017).
Saat itu, Yanuar Nugroho, Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Sosial Budaya dan Ekologi Strategis Kantor Staf Kepresidenan, menjelaskan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) perlu bekerja sama dengan LIPI untuk melaksanakan kajian kebijakan.
Kebijakan pembangunan yang tepat seharusnya berbasis fakta.
Kajian kebijakan diharapkan dapat membantu pemerintah mengambil kebijakan yang tepat. Sebab, banyak kebijakan pembangunan yang diambil pemerintah tak berdasarkan data dan bukti, tetapi lebih merupakan hasil negosiasi politis.
”Kebijakan pembangunan yang tepat seharusnya berbasis fakta,” kata Yanuar.
Menanti sinergi
Upaya menggandeng generasi muda untuk turut berperan dalam pencapaian SDGs tak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga oleh sejumlah organisasi pemuda. Salah satunya ialah Indonesian Youth for SDGs.
Indonesian Youth for SDGs bertujuan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan anak muda Indonesia dalam pencapaian SDGs dengan semua pemangku kepentingan.
Presiden Indonesian Youth for SDGs Christiani Sagala mengatakan, sekitar 120 relawan tergabung untuk menyosialisasikan informasi-informasi terkait SDGs. Edukasi itu dilakukan sejak Januari 2016 melalui media sosial serta beberapa acara yang melibatkan organisasi pemuda lainnya.
Edukasi SDGs dilakukan karena banyak pemuda yang belum mengetahui apa itu SDGs. ”Ternyata masih banyak pemuda di perkotaan dan perguruan tinggi ternama yang sama sekali tidak paham soal SDGs. Bagaimana mereka bisa terlibat kalau tidak paham konsepnya?” ucap Christiani.
Pemuda Indonesia tak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan bisa berperan aktif sebagai aktor pembangunan Tanah Air.
Ke depannya, Indonesian Youth for SDGs membutuhkan sinergi dengan pihak Kemenpora. Meski sudah berkomunikasi Oktober 2017, mereka baru memperoleh dukungan secara verbal dari pemerintah.
Christiani berharap, Kemenpora bisa bersinergi dengan Indonesian Youth for SDGs secara finansial atau memfasilitasi dalam bentuk lainnya. ”Kami butuh dibantu memperluas networking agar bisa menggandeng lebih banyak pemuda,” kata Christiani.
Sinergi dengan pemerintah dan instansi lain diharapkan mampu mencapai cita-cita di mana pemuda Indonesia tak hanya menjadi obyek pembangunan, tetapi bisa berperan aktif sebagai aktor pembangunan Tanah Air.