SEMARANG, KOMPAS — Perkembangan internet dan teknologi digital turut serta meramaikan kontestasi pemilihan kepala daerah serentak 2018.
Selain berpotensi menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian, media sosial kerap difungsikan sebagai sarana transaksi kejahatan.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) M Fadil Imran mengatakan, dari 265,4 juta penduduk Indonesia, ada sekitar 40 persen atau 132,7 juta orang menggunakan internet.
Perkembangan internet membuat jenis kejahatan semakin beragam dan lintas wilayah. Misalnya, transaksi narkoba kini melalui dark web tidak lagi bertemu langsung.
Perkembangan teknologi juga mengubah cara bertransaksi dari penggunaan uang kartal menjadi uang virtual.
Hal yang dikhawatirkan, tindakan politik uang bisa berlangsung lewat internet. Selain itu, sosial media juga sangat cepat menyebarkan isu-isu sensitif dalam Pilkada 2018.
”Media sosial menarik digunakan karena gampang, mudah, dan murah serta daya jangkau luas. Media sosial harus dimanfaatkan secara bijak,” ujar M Fadli dalam seminar sekolah taruna Akademi Kepolisian bertema ”Pemanfaatan Teknologi untuk Polri yang Promoter dalam Menghadapi Pemilu Serentak 2018” di Kota Semarang, Selasa (13/2).
Hal yang dikhawatirkan, tindakan politik uang bisa berlangsung lewat internet.
Perkembangan internet dan teknologi digital perlu dibarengi pemahaman masyarakat tentang karakteristik kabar bohong (hoax) yang sering beredar melalui layanan pesan singkat di media sosial.
Hal tersebut amat penting agar pemilih tidak mudah terprovokasi isu-isu sensitif selama masa Pilkada 2018.
Kabar bohong umumnya menggunakan judul yang provokatif, cenderung berpihak pada salah satu kelompok, dan tidak disertai sumber informasi serta alamat situs yang jelas. Masyarakat jangan mudah memercayai data dan foto yang terdapat dalam tulisan.
Pilkada Jateng 2018 berlangsung di enam kabupaten dan satu kota. Polda Jateng menerjunkan 5.439 personel kepolisian. Mereka siaga menjaga 12.446 tempat pemungutan suara (TPS) di tujuh daerah pelaksana pilkada di Jateng. Pengamanan pilkada juga dibantu 1.253 personel TNI daerah militer IV/Diponegoro.
Teknologi forensik
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Brigadir Jenderal Alex Mandalika mengatakan, perkembangan internet dan teknologi digital ikut memengaruhi proses pengungkapan kasus.
Kini pengungkapan kasus tidak hanya dengan olah tempat kejadian perkara atau dari keterangan tersangka, tetapi juga menggunakan sistem informasi.
Teknologi forensik yang dimiliki Polri sudah berstandar internasional. Bahkan, diklaim kedua terbaik di Asia Tenggara setelah Singapura.
Teknologi forensik yang dimiliki Polri sudah berstandar internasional.
Teknologi modern ini dapat mempercepat proses pengungkapan kasus terutama kejahatan transnasional. Kejahatan ini terjadi lintas negara, seperti penipuan dan penyelundupan narkoba.
”Penggunaan teknologi kini sangat penting untuk pengungkapan kasus,” kata Alex.
Gubernur Akpol Inspektur Jenderal Rycko Amelza Dahniel menambahkan, pemanfaatan teknologi di Polri fokus pada tiga bidang, yakni teknologi informasi, teknologi forensik, dan teknologi transportasi.