Sejumlah Kantor Pemkab dan DPRD Lampung Tengah Disegel

Kompas/Vina Oktavia

Suasana kantor Bupati Lampung Tengah tampak disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (15/2). Penyegelan ini terkait operasi tangkap tangan terhadap 14 pejabat pemda dan anggota DPRD Lampung Tengah.

GUNUNG SUGIH, KOMPAS — Setelah operasi tangkap tangan terhadap 14 pejabat daerah dan anggota DPRD Lampung Tengah, Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel sejumlah kantor pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah. Hingga Kamis (15/2) siang belum ada penggeledahan terhadap sejumlah kantor yang disegel tersebut.

Berdasarkan pantauan Kompas, ruangan yang disegel KPK ialah ruang kerja Bupati dan Sekretaris Daerah Lampung Tengah. Menurut keterangan sejumlah satuan polisi pamong praja di lokasi, penyegelan itu dilakukan pada Kamis dini hari.

Pelaksana Tugas Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto mengatakan, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah masih menunggu keterangan resmi dari KPK terkait penyelidikan hasil operasi tangkap tangan.

”Soal penyegelan, ini sudah prosedur tetap. Kami belum mengetahui secara persis apakah pemeriksaan sudah dilakukan dan siapa saja yang dibawa oleh KPK,” kata Loekman.

Dia mengatakan, pihaknya enggan berspekulasi terkait identitas pejabat pemda dan anggota DPRD Lampung Tengah yang dibawa oleh KPK. Loekman mengaku belum mengetahui sejumlah inisial yang dibawa KPK yang sempat beredar di media.

Kompas/Vina Oktavia

Pelaksana Tugas Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto memberikan keterangan kepada media, Kamis (15/2).

Dalam kesempatan itu, Loekman hanya mengklarifikasi informasi yang menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah Lampung Tengah Adi Erlansyah ikut diciduk KPK. Menurut dia, Adi tidak ditangkap dan tetap bekerja seperti biasa. Adi juga tampak hadir mendampingi Loekman.

Sementara itu, di gedung DPRD Lampung Tengah ada lima ruangan yang disegel KPK. Ruangan yang disegel meliputi ruang kerja ketua DPRD, wakil ketua I DPRD, wakil II DPRD, wakil ketua III DPRD, dan sekretaris DPRD Lampung Tengah.

Sebelumnya diberitakan, KPK menangkap 14 orang yang terdiri dari pejabat pemda dan anggota DPRD Lampung Tengah dalam operasi tangkap tangan. Belum diketahui secara resmi terkait kasus apa OTT tersebut.

Bupati (nonaktif) Lampung Tengah yang juga calon gubernur Lampung, Mustafa, membantah kabar bahwa dirinya terjaring operasi tangkap tangan KPK. Menurut dia, kabar tersebut telah merugikan dirinya sebagai calon gubernur Lampung.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Mustafa, calon gubernur Lampung

”Saya mendukung KPK dalam upaya penegakan hukum. Kalau diperlukan, saya juga siap menghadap dan memberikan keterangan kepada KPK,” kata Mustafa, Kamis, saat mengikuti apel gelar pasukan di Lapangan Saburai, Bandar Lampung.

Dia menjelaskan, hingga Rabu malam dia memang berada di Jakarta. Mustafa mengaku sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di Jakarta.

Mustafa merupakan calon gubernur yang diusung Partai Nasdem, PKS, dan Hanura dengan perolehan dukungan 18 kursi di DPRD. Mustafa berpasangan dengan Ahmad Jajuli, kader PKS. Pasangan ini mendapatkan nomor urut 4 dalam pengundian yang dilakukan Selasa (13/2) malam.

Ketua KPK Agus Rahardjo saat dihubungi Kompas pada Kamis (15/2) pagi ini lewat telepon selulernya mengatakan, penangkapan 14 orang dalam operasi tangkap tangan pada Rabu sore dan malam hari diduga terkait oknum anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang meminta uang senilai Rp 8 miliar. Permintaan uang dilakukan karena Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah akan mendapat dana pinjaman dari Kementerian Keuangan.

”Jadi, mereka minta persetujuan DPRD Lampung Tengah, dan oknum anggota DPRD minta uang,” kata Agus.