Jalur Sepeda Terbatas
Pengendara motor melintas di Jalan Melawai, Jakarta Selatan, Minggu (18/2) siang. Lajur khusus sepeda di ruas jalan ini tidak berfungsi optimal, salah satunya akibat bajaj yang diparkir di atas lajur tersebut.
Pembangunan di Ibu Kota belum berpihak pada pesepeda. Terbukti dari jalur khusus sepeda yang amat terbatas dan kerap diserobot.
JAKARTA, KOMPAS Lajur khusus sepeda di Jakarta belum optimal karena masih sedikit dan rawan disalahgunakan. Pesepeda menyayangkan minimnya perhatian dari pemerintah terhadap pemenuhan hak warganya tersebut.
Ketiadaan jalur sepeda juga membuat keselamatan pesepeda terancam. Terakhir, Raden Sandy Syafiek (37) tewas setelah ditabrak mobil di Jalan Gatot Subroto, pekan lalu.
Di Jalan Melawai, Jakarta Selatan, lajur khusus sepeda yang diberi marka khusus berwarna hijau tidak steril dari pengguna lalu lintas yang lain. Beberapa bajaj bahkan ngetem di tepi jalan, secara efektif menutup lajur khusus sepeda.
Sedangkan di Jalan Prapanca Raya dekat Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, lajur khusus sepeda berkurang lebarnya. Jika lajur sepeda di ruas Jalan Melawai berlebar 1,5 meter, di Jalan Prapanca hanya selebar setengah meter, tampak seperti terkena imbas pelebaran trotoar. Hal ini membuat lajur khusus tersebut hanya muat untuk satu sepeda. Di beberapa titik, cat hijau tampak sedikit pudar. Selain itu, lajur yang menempel di trotoar itu sering digunakan pengendara motor untuk mendahului kendaraan lain dari sebelah kiri.
Suwarjono (42) warga Cipete mengatakan, semestinya lajur khusus sepeda diperbanyak dan dijaga agar tidak disalahgunakan pengguna lalu lintas lain. “Harusnya ditambah dan dijaga, bukannya malah berkurang seperti ini,” kata Suwarjono ketika ditemui saat bersepeda di depan Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Minggu (18/2) siang. Hampir setiap hari Suwarjono telah bersepeda ke kantornya di kawasan Blok M sejak 2009.
Suwarjono mengatakan, pemerintah seharusnya tegas mencegah kendaraan lain untuk menggunakan lajur khusus sepeda tersebut.
Pesepeda yang tergabung dalam Rombongan Bekasi (Robek) aksi damai dengan menyebut "Rebut Lajur Sepeda BKT" di jalur Banjir Kanal Timur, Jakarta Timur, Jumat (5/10/2012). Mereka berkampanye bahwa lajur tersebut bukan untuk kendaraan bermotor, Bike to Work Indonesia yang merupakan induk dari Robek juga berkampanye menyampaikan pesan bahwa sepeda sebagai alat transportasi alternatif yang ramah lingkungan.
Hal yang sama juga disampaikan oleh pegiat sepeda Iwan Qodar Himawan. Menurut Iwan, pemerintah masih menganggap sepeda sebagai alat olahraga ataupun rekreasi, belum benar-benar melihat sepeda sebagai alat transportasi. Hal ini menyebabkan, perhatian pemerintah terhadap prasarana untuk pesepeda lebih kecil dibandingkan moda transportasi lain.
“Kalau pemerintah mengharapkan warga menggunakan sepeda untuk bertransportasi, seharusnya prasarana untuk pesepeda harus dilengkapi. Rambu di jalan kebanyakan mengatur sepeda motor dan mobil saja,” kata Iwan yang seminggu tiga kali bersepeda ke kantornya di kawasan Menteng, dari tempat tinggalnya di Jaticempaka, Bekasi.
Akses pesepeda dari Bekasi pun tidak lancar dan aman, walaupun sudah ada lajur sepeda di tepi Kanal Banjir Timur. Iwan mengatakan, lajur itu digunakan oleh sepeda motor. “Hal ini menyebabkan, pemerintah memasang portal di lajur itu agar sepeda motor tidak melintas di sana. Tetapi, pesepeda jadi harus mengangkat sepeda di setiap mulut portal itu,” kata Iwan.
Baru 26 km
Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, saat ini terdapat empat jalur khusus sepeda yang tersebar di Jakarta. Empat jalur ini adalah Cipinang-Pondok Kopi (7 kilometer), Pondok Kopi-Marunda (14,8 kilometer), Taman Ayodya-Kantor Wali Kota Jakarta Selatan (2,2 kilometer), dan Imam Bonjol-Diponegoro (2 kilometer). Dengan demikian, jalur khusus sepeda di Jakarta baru sepanjang 26 kilometer.
Warga melintas di trotoar di kawasan Jalan Jatinegara Timur, Jakarta Timur, Kamis (23/11/2017). Trotoar di kawasan tersebut telah tertata rapi dan lebar lengkap dengan jalur khusus penyandang difabel, jalur sepeda serta tiang pengaman.
Menurut data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, terdapat 6.679 kilometer jalan provinsi dan jalan kota administrasi di Jakarta. Jumlah ini di luar jalan nasional.
Padahal, Pasal 25G, 45B, dan 62 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib memiliki lajur sepeda. Peraturan ini juga menyebutkan, pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijanarko mengatakan, pihaknya akan menambah titik lajur khusus sepeda dalam Rencana Induk Transportasi Jakarta (RITJ). “Titik dan panjang rute lajur khusus sepeda akan dirumuskan dalam RITJ sebagai pendukung pengembangan TOD (pengembangan berbasis transportasi),” kata Sigit.
Sigit menambahkan, pemprov DKI Jakarta saat ini mengembangkan sistem transportasi aktif yang meliputi pejalan kaki, sepeda maupun transportasi umum yang terintegrasi. “Integrasi ini baik berbasis jalan raya ataupun berbasis rel,” kata Sigit.
Pengendara sepeda memanfaatkan jalur khusus sepeda di jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (5/12/2014). Jalur khusus sepeda baru yang membentang di jalan Pangeran Diponegoro hingga jalan Imam Bonjol tersebut menambah jalur sepeda di wilayah DKI Jakarta demi kenyamanan pengendara sepeda.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan sangat mendukung rencana komunitas sepeda untuk memulai jalur sepeda. Saat ini, rencana itu tengah dibahas dalam komunitas sepeda.
“Yang saya juga ingin dorong, adalah tingkatkan kepatuhan. Keluhan dari pengguna jalan, bagaimana kita bisa menghormati bukan hanya pengemudi sepeda tapi juga pejalan kaki. Karena harus ada jenjangnya, pejalan kaki harus dimuliakan. Berikutnya adalah kendaraan yg sangat ramah lingkungan dan mengedepankan gaya hidup sehat,” katanya beberapa waktu lalu.
Fokus di trotoar
Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan tahun ini akan memusatkan pembangunan marka jalan di jalur pesepeda di sekitar wilayah Blok M. Setelah itu, pembangunan baru akan dilanjutkan di sekitar Jalan Wijaya, dan wilayah sekitar Blok M.
Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan Agustio Ruhuseto mengatakan, pengamanan jalur sepeda di Jakarta Selatan hanya bisa dilakukan dengan membuat marka jalan. Pasalnya, saat ini program utama Pemprov DKI adalah membangun trotoar untuk pejalan kaki. Anggaran untuk pembangunan trotoar pada tahun 2018 ini adalah senilai Rp 30 miliar. Pembangunan trotoar di antaranya dilakukan di sekitar Pejaten Village, Kemang, Kebayoran Lama, Jalan Abdullah Syafei Tebet, Cilandak, Setiabudi, serta Jagakarsa. Nilai anggaran itu sama dengan tahun sebelumnya.
"Pembangunannya satu paket dengan pembangunan trotoar. Kami belum bisa menata jalur sepeda karena masih fokus di trotoar," kata Agustio.
Menurut Agustio, nantinya pembangunan marka jalan untuk jalur sepeda akan difokuskan setelah penataan trotoar selesai. Secara bertahap, penataan marka jalan untuk pesepeda tidak hanya menyasar jalan protokol dan arteri saja.
"Nanti secara bertahap kita kerjakan. Sekarang ini kan anggarannya masih gabung dengan pembangunan trotoar," kata Agustio.
