Pembangunan Infrastruktur Menjadi Kunci

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan jalur kereta ringan (LRT) ruas Cawang-Dukuh Atas di Jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa (26/12). Pembangunan infrastruktur yang saat ini gencar dilakukan pemerintah diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun depan dapat mencapai 5,4 persen.

JAKARTA, KOMPAS – Kekhawatiran berkurangnya jumlah pekerja karena perkembangan industri khususnya teknologi digital yang mulai diadopsi banyak perusahaan, dinilai dapat diatasi dengan gencarnya pembangunan infrastruktur. Pembangunan infratstruktur akan mendorong tumbuhnya industri manufaktur yang akan menyerap banyak tenaga kerja manusia.

Pembangunan infrastruktur harus terus dilakukan Indonesia sebagai jembatan Indonesia untuk melakukan transformasi perekonomian ke arah yang lebih menguntungkan, yaitu sektor teknologi digital. Sebab, menurut Economic Research Head Bank UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja, jika Indonesia masih terus mengandalkan sektor primer seperti komoditas bahan mentah, maka Indonesia akan kehilangan potensi pertumbuhan ekonominya.

“Sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih dari 5 persen. Menurut prediksi saya, optimalnya pertumbuhan ekonomi kita bisa sekitar 6 - 6,2 persen,” ujar Enrico seusai menjadi pembicara dalam diskusi “Perekonomian Indonesia 2018 : Peluang dan Tantangan” yang diselenggarakan oleh Bank UOB Indonesia di Jakarta, Kamis (22/2).

Kompas/Hamzirwan

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Nyonya Iriana Joko Widodo (belakang) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kanan), dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya (kedua kiri) meninjau Bendungan Raknamo, Desa Raknamo, Kecamatan Raknamo, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (11/1). Pemerintah mengerahkan 8.890 unit alat berat dan banyak material untuk pembangunan infrastruktur yang masif di seluruh Indonesia.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, produk domestik bruto Indonesia pada 2017 tumbuh 5,07 persen, agak lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, 5,03 persen. Tahun ini, pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, jauh di atas realisasi pertumbuhan ekonomi dua tahun sebelumnya. (Kompas, 21/2)

Menurut Enrico, dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia tidak boleh terus menerus hanya mengandalkan sektor komoditas primer. Sebab, meski harganya mengalami perbaikan akhir-akhir ini, harga komoditas diprediksi akan terus menurun hingga 2020.

Enrico mencontohkan harga komoditas minyak mentah dunia Brent yang diprediksi hanya akan menyentuh harga 61,1 dollar Amerika Serikat (AS) per barel pada penghujung 2020. Padahal saat ini harga minyak mentah tersebut berkisar di angka 70 dollar AS per barel. Harga minyak mentah pernah jatuh hingga 20 dollar AS per barel pada 2016.

aris.setiawan

-

“Keyakinan ini ditambah dengan fakta bahwa Amerika Serikat telah memiliki cadangan minyak baru, yaitu Shell Oil. Secara matematis, supply (penawaran) yang bertambah dengan demand (permintaan) yang tetap akan membuat harga menjadi turun,” tutur Enrico.

Enrico menyampaikan, beberapa lumbung minyak mentah dunia seperti Arab Saudi dan Brunei saat ini tengah mencari jalan keluar untuk tidak bertumpu pada komoditas. Arab Saudi kini dikatakan telah mencoba menjajaki sektor pariwisata.

Ihwal potensi sektor wisata, situasi pasar Indonesia saat ini tengah menudukung. Sebelumnya, Pengamat Pemasaran dari Inventure, Yuswohady menyampaikan, pertumbuhan konsumsi wisata santai (leisure) seperti hotel, restoran, tempat rekreasi, dan kebudayaan pada kuartal II 2017 naik 6,3 persen di bandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut lebih besar dibandingkan konsumsi sektor non leisure yang hanya meningkat 4,3 persen.

“Dari regional (ASEAN), Indonesia bisa mencontoh Thailand yang berhasil menggarap sektor pariwisatanya,” ujar Enrico.

Manufaktur

Diversifikasi produk di Indonesia harus dilakukan. Sektor tersier seperti konsumsi masyarakat melalui gawai dan media daring dapat memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada 2030 diprediksi memiliki kelas konsumsi rumah tangga sebesar 74 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 118 persen dibandingkan jumlah kelas konsumsi pada 2013 yang hanya sebesar 34 juta orang.

“Tanpa adanya reformasi di sektor sekunder, yaitu manufaktur transformasi ekonomi Indonesia dari sektor primer (komoditas) ke tersier tidak akan terjadi. Maka dari itu, fokus ke industri manufaktur harus tetap ada. Program Pak Jokowi yang menggenjot pembagunan infrastruktur itu sudah betul,” tutur Enrico.

Pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan, jalan tol, dan bandar udara dinilai Enrico dapat mendorong pabrik manufaktur internasional berdiri di Indonesia. Hal itu berkaitan juga dengan pangsa pasar Indonesia yang dinilai strategis, yaitu memiliki total jumlah penduduk sebanyak 263 juta orang.

“Kalau di Thailand, produsen mobil mereka hanya bisa produksi sedan yang kecil. Nah di sini (Indonesia) itu bisa produksi SUV (Sport Utility Vehicle/mobil berukuran besar). Akan tetapi, mereka (perusahaan manufaktur multinasional) masih menunggu semua pembangunan infrastruktur rampung,” kata Enrico.

Hal terpenting menurut Enrico industri manufaktur dinilai dapat menjadi jalan keluar saat terjadi pengurangan tenaga kerja karena modernisasi industri digital. Industri manufaktur akan menyerap tenaga kerja yang dikhawatirkan akan tersisih seiring kemajuan industri digital.

Melambat

Meski begitu, Enrico menilai, pertumbuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia pada 2018 akan melambat. Itu disebabkan oleh pendapatan negara dari sektor pajak sebagai penambal terbesar pengeluaran untuk pembangunan masih belum mencapai target.

“Bahkan rasio pajak kita terus di bawah 12 persen. Padahal hampir di seluruh negara di ASEAN rasio pajaknya minimal 15 persen,” kata Enrico.

Menurut Enrico rasio pajak yang rendah disebabkan oleh sektor industri informal di Indonesia yang masih medominasi, serta banyak sektor perdagangan yang belum dikenai pajak, misalnya e-commerce.

Investasi

Ni Made Daryanti, Chief Investment Officer Allianz Indonesia mengatakan, ketersedian infrastruktur di Indonesia akan mempengaruhi iklim investasi, tidak terkecuali investasi dalam hal polis asuransi. Ia mencontohkan, biaya logistik di Indonesia mengambil porsi 27 persen dari total pengeluaran produksi.

“Kami percaya kebijakan pemerintah membangun infrastruktur dengan masif itu tepat. Kami juga berharap semua pembangunannya selesai sesuai target. Kalau tidak tercapai targetnya, bisa ada sentimen negatif dari para investor,” kata Made saat ditemui di Allianz Tower, Jakarta hari ini.

Aris Setiawan Yodi untuk Kompas

Chief Investment Officer Allianz Indonesia Ni Made Daryanti (kedua dari kanan) saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (22/2)

Adapun dana yang dikelola oleh Allianz pada 2017 meningkat 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Saat ini, Allianz mengelola dana sebesar Rp 35,8 triliun.

aris.setiawan

-

Peningkatan tersebut dikatakan Made disebabkan oleh iklim investasi yang tengah membaik di Indonesia. Pemberian label Investment Grade oleh Lembaga Pemeringkat Internasionl Standard & Poor’s (S&P) menjadi salah satu faktor yang mempengaruhinya. (DD14)