Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto (kanan) menyempatkan diri berkuda bersama di sela-sela pertemuan mereka di Padepokan Garuda Yaksa Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10/2016).
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah partai politik telah mengumumkan calon presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2019. Namun, calon wakil presiden yang akan diusung kemungkinan baru diputuskan menjelang pendaftaran pasangan capres dan cawapres pada 4-10 Agustus 2018.
Tim internal Presiden Joko Widodo saat ini masih mematangkan kriteria cawapres 2019-2024 yang akan mendampingi Jokowi.
Lima parpol sudah menyatakan mengusung Jokowi pada Pemilu 2019. Kelima parpol itu adalah PDI-P, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nasdem, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Lima partai itu punya 290 dari 560 kursi parlemen atau 51,78 persen kursi parlemen.
Sementara itu, Partai Gerindra juga mengintensifkan komunikasi dengan empat partai lain yang belum menyatakan mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Keempat partai itu adalah Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Selain untuk memuluskan rencana mengusung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres pada Pemilu 2019, dalam komunikasi ini juga dibahas cawapres untuk mendampingi Prabowo.
Pematangan
Presiden Jokowi mengatakan, penggodokan yang dilakukan tim internalnya belum mengerucut pada penyebutan nama cawapres tertentu. ”Ini baru proses pematangan, penggodokan mengenai kriteria, belum bicara mengenai siapa (orangnya),” kata Presiden saat berada di Cikarang, Jawa Barat, kemarin.
Ketua DPP PDI-P (nonaktif) Puan Maharani menuturkan, banyak hal yang dipertimbangkan dalam penentuan kriteria cawapres pendamping Jokowi. Selain punya visi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendamping Jokowi antara lain juga harus punya visi dan misi yang sejalan dengan Jokowi. ”Tujuannya untuk mengatasi persoalan bangsa ke depan. Diharapkan, kepemimpinan tahun 2019-2024 lebih baik dari saat ini,” katanya.
Puan menuturkan, tokoh yang dikaji ada dari dalam dan luar PDI-P. Jumlahnya juga naik turun sesuai kebutuhan pembahasan. ”Kadang ada lima, bisa sepuluh, mengerucut dua nama. Namun, bisa saja nama yang belum muncul saat ini akan muncul pada saatnya nanti,” ujarnya.
Puan memastikan, sebelum Lebaran tahun ini yang jatuh pada akhir bulan Juni, sudah ada nama-nama bakal cawapres pendamping Jokowi.
Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah menduga kepastian cawapres Jokowi akan ditentukan dan diumumkan menjelang pendaftaran pasangan capres-cawapres. ”Kami harus melihat dinamika komunikasi dan pembentukan koalisi antarpartai,” katanya. Ia menambahkan, yang paling tahu cawapres untuk Jokowi adalah Jokowi sendiri dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Tidak waktu dekat
Wakil Sekjen Gerindra Andre Rosiade menuturkan, partainya tidak akan mendeklarasikan capres ataupun cawapres yang akan diusung dalam waktu dekat. Namun, ini bukan berarti Gerindra masih ragu mengusung Prabowo sebagai capres. Seluruh kader Gerindra solid mendukung Prabowo maju kembali.
Namun, langkah itu diambil karena Gerindra tengah berupaya membangun komunikasi dengan empat partai lain yang belum menyatakan dukungannya kepada Jokowi di Pemilu 2019.
”Selama ini, kami sudah punya sekutu dengan PKS dan sebenarnya berkoalisi dengan PKS sudah memenuhi syarat untuk mengusung Prabowo pada Pemilu 2019. Namun, untuk memperkuat elektabilitas Prabowo, kami akan terus membangun komunikasi dengan Demokrat, PKB, dan PAN agar mau berkoalisi mengusung Prabowo pada 2019,” ujarnya.
Ketua DPP PKS Ledia Hanifa Amaliah menuturkan, partainya sudah intens berkomunikasi dengan Gerindra. Namun, dia belum bisa memastikan apakah kedekatan ini menjadi dasar berkoalisi pada Pemilu 2019. ”Waktu masih panjang sebelum pendaftaran capres-cawapres pada Agustus nanti. Dalam rentang waktu itu, situasi politik masih dinamis. Jadi belum bisa diputuskan dalam waktu dekat,” katanya.
Saat ini PKS masih berupaya agar kadernya bisa menjadi capres atau cawapres pada Pemilu 2019. Oleh karena itu, PKS telah menugaskan sembilan kadernya menyosialisasikan diri.
Kesembilan kader PKS itu adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Presiden PKS M Sohibul Iman, Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al’Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
Bersamaan dengan itu, PKS juga menjalin komunikasi dengan partai lain untuk membangun koalisi guna kepentingan Pemilu 2019. Terkait hal itu, PKS telah membentuk tim khusus. ”Hasil dari sosialisasi sembilan kader, kemudian hasil kerja tim khusus yang membangun komunikasi dengan partai lain, akan dilaporkan ke Majelis Syura PKS. Majelis Syura yang akan memutuskan siapa capres dan cawapres yang akan diusung PKS, termasuk di dalamnya arah koalisi PKS,” kata Ledia.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga semakin intens berdiskusi dengan para ketua umum parpol lain. Menurut Zulkifli, PAN memanfaatkan waktu yang ada sebelum penetapan capres- cawapres Agustus.
”Bagi PAN, kami sadar memiliki 48 kursi di DPR sehingga (untuk Pilpres 2019) diserahkan kepada ketua umum untuk bicara dengan ketua umum partai lain,” kata Zulkifli. (NDY/APA/REK/HAM/NWO)
