DKI Belum Punya Rencana

NINO CITRA ANUGRAHANTO UNTUK KOMPAS

Suasana kerumunan orang yang mengunjungi kantor informasi untuk rumah tanpa uang muka di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, pada Minggu (21/1/2018).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mempunyai rencana terkait program rumah tanpa uang muka atau program DP nol rupiah. Semua perencanaan  menunggu terbentuknya badan layanan umum daerah di bidang ini.

JAKARTA, KOMPAS  - Penyusunan rencana program DP nol rupiah ini dikejar selesai dalam tahun ini setelah  badan layanan umum daerah yang khusus menangani program tersebut terbentuk.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Agustino Darmawan mengatakan, menurut target, badan layanan umum daerah (BLUD) untuk program DP nol rupiah ini   terbentuk bulan  April. Badan   di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI  ini  bertugas mulai dari perencanaan, penyaluran, hingga skema pembayaran.

“Rencana ke depan, program DP nol rupiah ini akan disusun setelah BLUD terbentuk. Diusahakan tahun ini juga rencana sudah tersusun,” katanya di Jakarta, Kamis (1/3).

Hingga saat ini, target pembangunan rumah dengan DP nol rupiah tahun 2018 baru di Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Total  703 unit hunian vertikal. Jumlah ini masih sangat sedikit dari kekurangan jumlah hunian yang dibutuhkan warga DKI Jakarta yakni 301.319 unit.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Area yang akan dibangun apartemen Klapa Village di atas lahan seluas 1,4 hektar di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis (18/1).

Kini,  belum ada kepastian target jumlah maupun lokasi rumah DP nol rupiah yang akan disediakan. Lahan, anggaran pengadaan lahan, maupun modal untuk pengembangan rumah pun belum tersedia. “Seluruhnya akan dirancang setelah BLUD terbentuk,” kata Agustino.

Menurut dia, anggaran pengadaan lahan maupun pengembangan rumah DP nol rupiah ini akan diajukan di rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2018.

Pembangunan rumah DP nol rupiah ini, kata Agustino, bisa melalui  BUMD DKI  seperti PD Pembangunan Sarana Jaya dan PT Jakarta Propertindo, serta bisa dilakukan bersama  perusahaan pengembang rekanan.

Khusus rumah  yang dibangun PT Nusa Kirana di Rorotan, Jakarta Utara, Agustino  memastikan, perumahan itu merupakan murni proyek swasta dan tak ada kaitan dengan Pemprov DKI.

Perusahaan itu   pernah menawarkan ke Pemprov DKI Jakarta soal rumah dengan uang muka Rp 0 itu, namun karena harganya tak sesuai dengan peraturan penyediaan rumah murah, maka Pemprov DKI Jakarta tak melakukan kerja sama. Namun, ia mengapresiasi pihak swasta yang ikut mengembangkan rumah murah.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga mengamati maket apartemen Klapa Village yang akan dibangun di atas lahan seluas 1,4 hektar di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis (18/1).

Hanya rusun

Agustino menegaskan, program rumah DP nol rupiah di  Jakarta hanya bisa dalam bentuk hunian vertikal atau rumah susun. Sebab, harga rumah tapak  terlalu mahal untuk dibiayai melalui skema pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Harga rumah tapak  yang dapat dibiayai dengan FLPP tahun 2018 maksimal Rp 148,5 juta. Untuk rumah susun, batasannya bervariasi berdasar wilayah, yaitu mulai Rp 316,8 juta di Jakarta Timur hingga Rp 345,8 juta di Jakarta Utara. Batasan harga itu mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 425 Tahun 2015 tentang batasan harga jual rumah yang dapat diperoleh melalui  pembiayaan kepemilikan rumah sejahtera.

“Rumah tapak di Rorotan yang sudah di perbatasan sana saja, harganya sudah lebih dari Rp 300 juta. Jadi tak mungkin kalau pakai rumah tapak, hanya hunian vertikal,” kata Agustino.

Perkuat modal

Anggaran pemodalan untuk pengembangan rumah DP nol rupiah pun masih menjadi  kendala. Tanpa penguatan permodalan, PD Pembangunan Sarana Jaya hanya mempunyai kapasitas membangun sekitar 700-an unit rumah DP nol rupiah melalui kerja sama dengan pengembang swasta. Hal ini  dilakukan dalam pembangunan Klapa Village.

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan mengatakan, soal penguatan modal ini  pernah ia bahas bersama Pemprov DKI Jakarta. “Kalau ingin penyediaan dipercepat, perlu   penguatan modal. BUMD lain juga perlu disertakan. Kami  masih menunggu realisasi bentuk dukungan dari Real Estate Indonesia untuk rumah DP nol rupiah ini.”

Saat ini, kata Yoory, pihaknya  menunggu terbentuknya BLUD  serta  kepastian skema pembayaran maupun penyalurannya.

Selain penyelesaian Klapa Village,  PD Pembangunan Sarana Jaya belum menerima penugasan lebih lanjut soal rumah DP nol rupiah. Namun,  ia memastikan ada inisiatif rencana pengembangan ke depan.

Government Relation PT Nusa Kirana Dhiki Kurniawan mengatakan, kendati tawaran rumah murah tak bisa menggunakan program DP nol rupiah Pemprov DKI Jakarta, pihaknya tetap  memasarkan rumah dengan uang muka Rp 0. “Ini bentuk CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) kami, nanti kami kerja sama dengan pihak bank. Sudah ada tiga bank yang menjajagi,” katanya.

Menurut Dhiki, beberapa pengembang lain  mempunyai program rumah dengan uang muka Rp 0.

Kompas/Johanes Galuh Bimantara

Government Relations PT Nusa Kirana, Dhiki Kurniawan