KABUL, KOMPAS — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pertemuan para ulama dari tiga negara (Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia) dalam Forum Tripartit di Jakarta, pertengahan Maret, dapat menjadi payung hukum bagi ulama untuk memengaruhi setiap faksi yang bertikai dalam pemerintahan dan nonpemerintah di Afghanistan.
”Saya kira itu (Forum Tripartit) jadi payung hukum bagi ulama dan pemerintah di Afghanistan sehingga keinginan damai serta rekonsiliasi dapat diwujudkan,” kata Wapres Kalla pada akhir kunjungan kerjanya selama tiga hari saat ditanya pers di Istana Haram Sharai, Kabul, Afghanistan, Kamis (1/3) pagi.
Ulama yang akan hadir, kata Kalla, akan diatur sedemikian rupa komposisi antara Mujahidin dan Taliban serta ulama-ulama lain. Menurut Kalla, setelah pertemuan itu, Indonesia juga akan mengundang ulama lain secara lebih luas lagi secara internasional pada pertemuan berikutnya di Jakarta.
Soal ini akan dibahas setelah Forum Tripartit, Maret. Setelah tawaran Presiden Afghanistan Ashraf Ghani disampaikan secara terbuka dalam Konferensi Proses Kabul II, antara lain berupa pengakuan Taliban sebagai partai politik dengan imbalan Taliban juga mengakui pemerintah dan konstitusi Afghanistan, Taliban dan pihak-pihak lain diharapkan dapat menerima tawaran itu.
Hingga kemarin, belum ada jawaban resmi dari Taliban terhadap tawaran Ghani. Namun, dalam jawaban atas ”Surat Terbuka” di majalah New Yorker, pekan ini, yang ditulis Barnett Rubin, pengamat politik Afghanistan yang mendesak agar Taliban menerima perundingan dengan Pemerintah Afghanistan, kepala juru bicara Taliban menyatakan, ”Negara kami telah dijajah, yang menghasilkan pemerintahan Afghanistan bergaya Amerika untuk diterapkan pada kami.”
”Pandangan Anda bahwa kami perlu berunding dengan mereka dan menerima legitimasi mereka adalah formula sama yang diadopsi AS untuk memenangi perang,” lanjut pernyataan kepala jubir Taliban. Ia menambahkan, Proses Kabul hanya diarahkan untuk membuat Taliban ”menyerah”.
Kalla mengatakan, tawaran yang disampaikan Presiden Ghani sesuai dengan apa yang pernah dibahas bersama dalam pertemuan dengan dirinya dan Preside n Joko Widodo di Kabul dan di Jakarta sebelumnya. Awal Februari lalu, Ketua Dewan Tinggi Perdamaian (HPC) Afghanistan Kharim Kalili menemui Wapres Kalla secara khusus di Istana Wapres, Jakarta.
Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin, anggota delegasi Indonesia ke Kabul, menambahkan, selama tiga tahun ini, Polri melakukan kerja sama dengan Pemerintah Afghanistan, antara lain dalam peningkatan kapasitas kemampuan sekitar 300 polisi Afghanistan. ”Ke depan, kita akan melatih mereka dalam pemberantasan terorisme dan antiteror. Dengan demikian, kontribusi ini kita harapkan dapat memberikan manfaat yang besar dalam proses menjaga keamanan di Afghanistan,” katanya.
Jalan pembuka
Utusan Khusus Presiden Joko Widodo untuk Timur Tengah Alwi Shihab menambahkan, Forum Tripartit di Jakarta bisa membuka jalan bagi para ulama yang mewakili faksi bertikai di Afghanistan untuk memulai pembicaraan damai dalam pemerintah dan nonpemerintah. ”Ini langkah yang akan membuka jalan dalam perundingan selanjutnya,” kata Alwi.
Wapres Kalla dan rombongan dijadwalkan meninggalkan Kabul menuju Jakarta, Kamis. Sebelum pulang, Kalla disebut- sebut menggelar pertemuan dengan kelompok lain di Afghanistan untuk memperkuat upaya perdamaian dan rekonsiliasi. Namun, hasil pertemuan itu tak bisa dipublikasikan. Rabu malam, Kalla bertemu politisi senior yang juga Chief of Executive Afghanistan Abdullah Abdullah sebelum diundang makan malam oleh Presiden Ghani. (REUTERS/SAM)