Pemerintah Kembangkan Produk Unggulan Desa

PRAYOGI DWI SULISTYO UNTUK KOMPAS

Pemerintah daerah bertemu dengan pihak swasta untuk menjalin kerja sama dalam program produk unggulan kawasan perdesaan (prukades) di Jakarta, Jumat (2/3). Prukades dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mulai menyiapkan program pengembangan lapangan kerja untuk kesejahteraan warga desa. Program tersebut akan melibatkan peran aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta.

Pogram tersebut, yakni produk unggulan kawasan perdesaan (prukades), berpotensi untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi di perdesaan. Peluang tersebut akan meningkatkan daya beli dan kesejahteraan warga.

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) Anwar Sanusi mengatakan, problematika yang ada pada perdesaan adalah produknya masih kecil. ”Akibat skala ekonomi yang kecil tersebut, swasta yang mau terlibat sedikit,” ujar Anwar saat ditemui di Jakarta, Jumat (2/3).

Ia menyebutkan, untuk mengatasi problematika tersebut, perlu dibangun program yang dapat melibatkan banyak pihak, yaitu prukades. Program ini akan melibatkan swasta dan menguatkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian desa di wilayahnya.

Prukades juga akan melibatkan kementerian dan lembaga lain di luar Kemendes. ”Kerja sama dari kementerian lain dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang membutuhkan bantuan dari kementerian terkait,” lanjut Anwar.

PRAYOGI DWI SULISTYO UNTUK KOMPAS

Anwar Sanusi

Dasar hukum prukades adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut mengarahkan pembangunan untuk mencapai daya saing desa dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan itu ditempuh melalui pengakuan atas eksistensi desa yang disertai pengakuan atas wewenang desa.

Untuk pengembangan daerah, pemerintah telah memberikan dana desa ke 74.910 desa sebesar Rp 20,7 triliun pada 2015, Rp 46,9 triliun pada 2016, dan Rp 60 triliun pada 2017. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan Catur-Desa, yaitu prukades, badan usaha milik desa (BUMDes), pembangunan embung, dan penyediaan sarana olahraga desa.

Anwar menjelaskan, prukades telah digagas sejak 2016 dan pada 2017 telah dimulai di beberapa daerah, seperti  Halmahera Barat (Maluku Utara) yang mengembangkan jagung, Lampung Timur (Lampung) yang mengembangkan udang, Bondowoso (Jawa Timur) yang mengembangkan kopi, dan Sumba Timur (Nusa Tenggara Timur) yang mengembangkan tebu.

”Pada awalnya target kami hanya 60 kabupaten, tetapi sekarang telah ada sekitar 140 kabupaten yang bergabung dengan prukades,” kata Anwar.

prayogi sulistyo

Prukades telah membantu mengentaskan masalah pengangguran di desa. Sebagai contoh, 26.000 orang di Sumba Timur dapat bekerja melalui program prukades.

Saat ini, setiap daerah menyiapkan produk unggulannya dan pihak swasta menawarkan bentuk kerja samanya. Penandatanganan surat kerja sama secara resmi akan dilaksanakan pada 8 Maret 2018.

PRAYOGI DWI SULISTYO UNTUK KOMPAS

Kesepakatan dilakukan agar dapat saling menguntungkan.

Saling menguntungkan

Sejumlah pemerintah daerah dan swasta terbantu dengan berjalannya program prukades. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Reni Ratnawati menjalin kerja sama dengan Sinar Mas untuk mengembangkan singkong.

Reni mengatakan, Sukabumi memiliki produk unggulan singkong. Namun, selama ini daya beli masyarakat masih rendah, yaitu Rp 300 per kilogram. ”Melalui program prukades, Sinar Mas akan membeli Rp 800 per kilogram,” ucap Reni.

Asep Sudrajat, Kepala Seksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengatakan, kabupaten bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Salah satunya, bekerja sama dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk meningkatkan penjualan beras, kopi, cengkeh, dan ikan asin.

”Kami memiliki target agar komoditas unggulan di Karawang mampu menembus pasar nasional untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa,” kata Asep.

Selain pemerintah daerah, program ini juga bermanfaat untuk pihak swasta. Deputi Direktur Bank Artha Graha Parulian Pardede mengatakan, program prukades dapat membantu pihaknya dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui Yayasan Artha Graha Peduli (YAGP).

PRAYOGI DWI SULISTYO UNTUK KOMPAS

Parulian Pardede

Parulian mengatakan, YAGP telah membantu masyarakat desa dengan menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR). Bentuk bantuan tersebut berupa permodalan, pembinaan, pendampingan, dan pemasaran.

Saat ini, YAGP telah membantu 29.403 keluarga. Melalui program prukades, YAGP menargetkan dapat membantu 26.000 keluarga pada semester pertama.

Ketua Umum Forum Komunikasi Petani dan Pengepul Jagung Nusantara Robert Kurniawan mengatakan, prukades dapat membantu pendampingan masyarakat desa untuk mengelola pertaniannya. Pihaknya membantu petani dalam mengelola pertanian sehingga lebih berdaya guna.

”Saya ingin petani Indonesia tidak hanya berpikir sebagai buruh, tetapi dapat mengelola lahannya dengan baik sehingga dapat sejahtera,” ujar Robert.

Sosiolog pedesaan Institut Pertanian Bogor dan Penasihat Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Ivanovich Agusta mengatakan, prukades dapat menghubungkan pemerintah desa dengan swasta yang berminat pada komoditas tertentu. Kerja sama antardesa tersebut dilakukan agar desa lebih cepat makmur dan pendapatannya meningkat.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Ivanovich Agusta

Ivanovich mengatakan, pemerintah desa dapat mandiri karena pendatan asli desa tinggi. Tanah-tanah di desa yang masih menganggur dapat dimanfaatkan agar lebih produktif.

Petani yang sebelumnya mengelola tanpa terprogram dapat meningkatkan kualitasnya layaknya sebuah korporat. Oleh karena itu, petani diberi pendampingan oleh pihak swasta. Pemerintah berperan aktif menjaga masyarakat desa agar tidak rugi. (DD08)