Executive board members of political parties receive the formal results of the ballot number draw for the 2019 election from General Elections Commission (KPU) chairman Arief Budiman (third left, front) on Sunday evening (18/2) at the KPU in Jakarta. The KPU announced the official ballot numbers of the 14 political parties and 4 Acehnese parties that will contest the 2019 legislative election.
Konsolidasi dan komunikasi akan semakin intensif dilakukan partai dan elite politik. Belum jelasnya konstelasi politik di Pemilu 2019 membuat perang urat saraf dan uji reaksi terus terjadi.
Jakarta, Kompas Safari dan komunikasi antarelite politik, sebagai bagian dari persiapan menyambut Pemilu 2019, dalam beberapa hari ke depan akan semakin intensif dilakukan. Sejumlah partai juga merencanakan pertemuan dengan kadernya.
Partai Demokrat akan menyelenggarakan rapat kerja nasional pada 10-11 Maret ini. Partai Gerindra juga akan mengadakan rapat koordinasi nasional pada akhir Maret.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pada rakornas itu Gerindra akan memastikan arah politiknya. Gerindra sudah memutuskan akan mengusung calon presiden sendiri di Pemilu 2019.
”Akhir Maret ini sudah ada kepastian, baik soal arah koalisi maupun capres yang diusung Gerindra. Saat ini, desakan dari bawah agar (Ketua Umum Gerindra) Prabowo maju menguat,” kata Sufmi, Sabtu (3/3), saat dihubungi dari Jakarta.
Setelah adanya kepastian itu, kata Dasco, Partai Gerindra bisa lebih fokus pada isu yang lebih penting. Misalnya, program dan visi-misi partai kini digodok, tetapi belum dimunculkan karena belum ada kepastian terkait figur calon presiden dan calon wakil presiden.
Sementara Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik mengatakan, dalam rakernas mendatang Demokrat akan menyampaikan sejumlah poin penting terkait isu berbangsa dan bernegara. Namun, Demokrat belum akan mengumumkan arah koalisinya di Pemilu 2019. ”Tidak ada keharusan bahwa dalam forum rakernas, partai harus memutuskan soal arah koalisi,” katanya.
Sejumlah elite politik akan bertemu dalam beberapa hari ke depan. Komandan Satuan Tugas Bersama Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, misalnya, dikabarkan pekan depan akan menemui Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri. Dalam waktu berdekatan, Megawati juga akan bertemu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Mengakhiri
Menurut peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, rangkaian pertemuan antarelite politik itu bisa menyudahi ketidakpastian dan perang urat saraf serta uji reaksi yang kini gencar dilakukan sejumlah elite politik dengan memakai isu jangka pendek.
Isu jangka pendek yang lebih berorientasi pada kepentingan elite itu misalnya memunculkan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal di Pemilihan Presiden 2019 atau Prabowo menjadi cawapres untuk Jokowi.
”Sampai saat ini belum ada pertarungan gagasan yang menyentuh langsung ke masyarakat yang bisa membantu mempersiapkan rakyat menyambut pemilu dengan cerdas. Isu-isu yang ada hanya untuk kepentingan menang-kalah dan bisa berujung pada polarisasi opini di publik,” kata Kristiadi.
Isu-isu jangka pendek yang bersifat elitis itu muncul karena elite politik dinilai belum memiliki gambaran yang pasti mengenai konstelasi politik pada 2019. Setiap kubu masih dalam tahap menjajaki opsi. Selain Jokowi, belum ada figur elite lain yang resmi mengumumkan maju sebagai capres dan membentuk poros tandingan.
Dari sepuluh partai yang kini punya kursi di DPR, baru lima partai yang menyatakan secara jelas arah politiknya di Pilpres 2019, yaitu mengusung Jokowi. Lima partai itu adalah PDI-P, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Lima partai lain, yaitu Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan PAN, hingga kini belum menentukan arah koalisinya.
Sejumlah wacana muncul, di antara lima partai yang belum menentukan arah koalisinya, seperti membentuk poros baru di luar Prabowo dan Jokowi. Namun, wacana itu belum jelas.
Sejumlah elite politik tidak menampik bahwa wacana yang berkembang belakangan ini adalah perang urat saraf. Dasco mengatakan, manuver itu dilakukan setiap kubu dengan berbagai tujuan, salah satunya mendorong adanya kepastian politik mengenai pencapresan dari setiap kubu. ”Ini semua saling menguji medan. Itu manuver yang wajar. Sebagai contoh, isu capres tunggal dilontarkan supaya segera ada reaksi dari Pak Prabowo atau Gerindra mengenai kepastian apakah beliau maju atau tidak,” ujarnya.
Ketua Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Ibnu Munzir mengatakan, perang urat saraf itu tidak memengaruhi Golkar dalam menyusun strategi menuju pilpres. Partai Golkar tidak akan mengubah sikap politiknya dari mendukung Jokowi. ”Saling menguji reaksi dan menggertak itu biasa saja. Kami fokus pada bagaimana meningkatkan elektabilitas partai. Kami tidak terpengaruh dengan isu-isu yang sedang dimainkan,” katanya.
