Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto (kanan) menyempatkan diri untuk berkuda bersama disela-sela pertemuan mereka di Padepokan Garuda Yaksa Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10/2016). Selain sebagai bentuk silaturahmi, pertemuan itu juga untuk mendiskusikan berbagai permasalahan di Indonesia. (Ilustrasi)
JAKARTA, KOMPAS - Komunikasi antara lima partai politik yang belum juga menentukan arah koalisi semakin intens dilakukan untuk memunculkan figur yang akan melawan Presiden Joko Widodo di Pemilu Presiden 2019. Keputusan politik Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa disebut-sebut akan menentukan peta perpolitikan.
Kelima partai politik yang belum menentukan sikap adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrat. Arah politik Demokrat dan PKB akan berdampak pada jumlah poros koalisi dan pasangan calon presiden-wakil presiden di Pemilu Presiden.
Wakil Sekretaris Jenderal PAN Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/3), mengatakan, PAN kemungkinan besar tidak akan merapat ke Jokowi. Ada dua opsi yang lebih memungkinkan, yaitu berkoalisi dengan Gerindra atau membentuk poros koalisi ketiga. “Kecenderungan kuat kami, di luar Pak Jokowi. Karena kami tidak mau ada calon tunggal,” kata Yandri.
Yandri mengatakan, dalam komunikasi lima partai di luar parpol pendukung Jokowi, dibicarakan dua opsi yaitu berkoalisi atau membentuk poros alternatif. Namun, kepastian pembentukan poros ketiga ini masih terkendala sikap politik dua partai, yaitu Demokrat dan PKB.
Dari hitungan di atas kertas, pasangan capres-cawapres yang berpotensi diusung oleh Demokrat bersama PKB dan PAN. Demokrat memiliki 61 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), PAN (49), dan PKB (47). Menurut Yandri, poros ketiga ini bisa memunculkan sejumlah figur, misalnya, mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Komandan Satuan Tugas Bersama Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
“Elektabilitas pasti akan mengiringi figur yang sah sebagai calon. Jadi kami tidak khawatir memunculkan calon baru sementara survei hari ini masih berkisar antara Jokowi dan Prabowo saja,” kata Yandri.
Jadi kami tidak khawatir memunculkan calon baru sementara survei hari ini masih berkisar antara Jokowi dan Prabowo saja
Sebelum ini, wacana soal Jokowi sebagai calon presiden tunggal di 2019 sempat berembus. Isu itu pertama kali diangkat oleh Presiden PKS Sohibul Iman, yang mengaku didekati pihak istana untuk berkoalisi mengusung Jokowi. Sohibul mengatakan, ajakan itu ditolak karena PKS tidak ingin calon tunggal di pemilu nanti (Kompas, 2/3).
Adapun Gerindra dalam Rapat Koordinasi Nasional yang akan berlangsung akhir Maret ini akan mengumumkan capres. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, satu-satunya opsi yang sekarang mengemuka adalah mencalonkan kembali Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. “Bukan hanya opsi terkuat, tetapi itu satu-satunya opsi yang ada. Saya sudah menangkap isyarat dan sinyal bahwa beliau pasti maju. Tidak akan ada calon tunggal,” katanya.
Mengenai partai yang akan berkoalisi dengan Gerindra, Muzani mengatakan jumlahnya sudah cukup untuk memenuhi syarat pencalonan presiden. Selama ini, ujarnya, keputusan mengusung capres sendiri belum diumumkan karena Gerindra juga masih mengkaji partai mana saja yang mau diajak berkoalisi. “Partainya sudah cukup, kita maju sesuai aturan undang-undang, yang penting 20 persen (syarat pencalonan presiden) terpenuhi,” katanya.
Selain PAN, sebelum ini, Sohibul Iman telah menegaskan bahwa PKS tidak akan bergabung dengan koalisi Jokowi. Sohibul mengisyaratkan PKS akan merapat dan berkoalisi dengan Gerindra dan PAN (Kompas, 2/3).
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mendorong partai-partai politik yang saat ini tidak dalam koalisi partai pendukung Jokowi untuk bisa memunculkan pasangan capres-cawapres sendiri di Pilpres 2019.
“Jangan semua diarahkan ke Presiden Jokowi sehingga seolah-olah Presiden bersemangat menjadi calon tunggal,” katanya.
Politik jujur
Sementara di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, partai baru yang lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum kembali bertemu Presiden Joko Widodo. Kali ini Partai Persatuan Indonesia (Perindo) diterima Presiden dalam pertemuan tertutup. Pada pertemuan ini Presiden meminta kepada Perindo untuk berpolitik jujur.
Ketua Umum Perindo Hary Tanoesudibjo mengatakan, Presiden banyak memberi masukan kepada partai yang dipimpinnya. “Beliau berikan arahan dan saran ke kami, sebagai partai baru peserta pemilu, agar dalam pemilu (berlaku) jujur dan adil, tidak ada politik uang, semua yang baik-baik,” kata Hary (AGE/APA/NDY)
