JAKARTA, KOMPAS - Langkah penegakan hukum terhadap pembuat berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian harus dilakukan secara tegas. Kepolisian Negara RI diminta menuntaskan penyidikan kasus ini.
Presiden Joko Widodo geram dengan hoaks yang masih saja diproduksi. Salah satunya adalah isu bahwa Jokowi berkait Partai Komunis Indonesia (PKI).
Presiden Jokowi mencontohkan hal ini saat berpidato dalam penyerahan 15.000 sertifikat warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/3). “Padahal saya lahir tahun 1961 dan PKI sudah dibubarkan 1965. Masak ada balita sudah (masuk) PKI,” tuturnya.
Isu ini disampaikan kembali untuk mengingatkan warga bahwa banyak berita tak masuk akal tetapi tetap diproduksi untuk kepentingan tertentu.
Seusai acara, Presiden menambahkan, persaudaraan dan persatuan jauh lebih penting. Oleh karenanya, Presiden Jokowi mengajak semua pihak menjaga kerukunan kendati memilih kandidat berbeda dalam pemilihan kepala daerah serta pemilihan umum legislatif dan presiden.
Saya sudah perintahkan Kapolri kalau ada pelanggaran tindak tegas
Selama Februari 2018, Polri mencatat 45 peristiwa penyerangan ulama atau pengurus masjid yang menjadi viral di media sosial. Dari 45 kejadian itu, hanya ada tiga yang benar-benar terjadi (Kompas, 6/3).
Presiden pun memerintahkan Kapolri agar mengusut tuntas kasus hoaks dan ujaran kebencian. “Jangan setengah-setengah. Itu bisa menciptakan disintegrasi bangsa. Kalau isu-isu (hoaks) itu diteruskan, (bisa terjadi) perpecahan. Saya sudah perintahkan Kapolri kalau ada pelanggaran tindak tegas,” tutur Presiden.
Harapan supaya para ulama tak mudah termakan kabar bohong juga disampaikan Presiden Joko Widodo saat menerima puluhan ulama asal Sumatera Utara di Istana Merdeka. Dalam pertemuan selama lebih dari satu jam, menurut pengasuh Pondok Pesantren Syekh Mhd Dahlan Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Safaruddin Hasibuan, Presiden mengharapkan hubungan ulama dan umaro (pemerintah) makin erat dalam membangun bangsa.
Di sisi lain, para ulama menyarankan supaya pemerintah cepat menangani gejolak-gejolak yang terjadi. Hukum juga harus ditegakkan tanpa pandang bulu. “ Cepat diselesaikan dan hukum di atas segalanya,” kata Safaruddin.
Kebersamaan
Dalam upaya meningkatkan soliditas aparat negara, TNI dan Polri berolahraga bersama di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian
"Kegiatan ini akan terus dilaksanakan secara rutin setiap enam bulanan dan diikuti oleh jajaran dari TNI dan Polri. Apabila TNI dan Polri solid, maka NKRI akan jaya," tutur Hadi.
Apabila TNI dan Polri solid, maka NKRI akan jaya
Menurut Tito, kerja sama yang solid penting dalam mengemban tugas negara. "Soliditas ini akan terus dijaga, baik secara formal atau pun informal, antara pimpinan dan anggota di semua wilayah," katanya. (INA/DD07)