KPU Sumut Masih Mengkaji Keabsahan SKPI JR Saragih

Kompas

Jopinus Ramli Saragih menunjukkan ijazah SMA-nya yang menurut dia asli seusai dinyatakan tidak lolos oleh KPU Sumut karena persoalan ijazah di Medan, 10 Februari lalu. Setelah diminta Bawaslu Sumut melegalisasi ulang ijazahnya, JR Saragih mengaku ijazah tersebut hilang sehingga hanya bisa memberikan salinan surat keterangan pengganti ijazah.

MEDAN, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara masih mengkaji keabsahan legalisasi salinan surat keterangan pengganti ijazah Jopinus Ramli Saragih yang telah mereka terima. Mereka akan rapat pleno untuk memutuskan apakah JR Saragih dan Ance Selian memenuhi syarat sebagai calon, paling lama Jumat (16/3).

”Pandangan awal kami, JR Saragih belum bisa memenuhi perintah Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara yang meminta JR Saragih melegalisasi ulang ijazahnya. Tidak ada disebut SKPI dalam perintah Bawaslu tersebut. Begitupun, kami harus rapat pleno dulu untuk mengambil keputusan resmi,” kata komisioner KPU Sumut, Iskandar Zulkarnain, di Medan, Selasa (13/3).

JR Saragih sebelumnya secara mengejutkan mengaku ijazahnya hilang di Jakarta, 5 Maret, sehingga hanya bisa melegalisasi surat keterangan pengganti ijazah (SKPI) ke Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat, Senin (12/3). Ijazah itu sebelumnya beberapa kali ditunjukkan JR Saragih kepada awak media.

”Jadi memang hilang ijazah itu. Saya suruh dibawa Johalim Purba (Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut) untuk dilegalisasi ke Dinas Pendidikan Jakarta. Ternyata hilang saat perjalanan di Jakarta, termasuk baju dan berkas lain,” kata JR Saragih.

Legalisasi ulang ijazah JR Saragih tersebut merupakan pelaksanaan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumut tentang sengketa penetapan calon yang diajukan JR Saragih. Bawaslu Sumut meminta agar KPU Sumut menyaksikan langsung proses legalisasi ijazah itu.

Sebelumnya, KPU Sumut tak meloloskan Saragih-Ance Selian sebagai cagub dan cawagub Sumut karena Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta menyatakan tak pernah melegalisasi salinan ijazah Saragih. Hanya dua calon yang diloloskan KPU Sumut, yakni Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Putusan KPU kemudian digugat Saragih di Bawaslu Sumut.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Jopinus Ramli Saragih menyapa para pendukungnya di depan kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara, Medan, Sabtu (3/3). Dalam sidang sengketa penetapan calon, Bawaslu Sumut memerintahkan Saragih melegalisasi ulang salinan ijazah SMA-nya disaksikan KPU Sumut. Sebelumnya, JR Saragih dan Ance Selian tidak lolos sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sumut karena salinan ijazah dinilai tidak sah.

Menurut JR Saragih, SKPI tersebut mempunyai legalitas yang sama dengan ijazah. Karena itu, ia meminta KPU Sumut segera menetapkan dia sebagai calon. Setelah ijazah tersebut hilang, kata Saragih, ia langsung berangkat ke Jakarta untuk mengurus SKPI.

”Saya urus surat keterangan hilang dari Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Pusat. Lalu Disdik Jakpus mengecek ke buku induk sekolah dan benar saya terdaftar. Berdasarkan itu, mereka menerbitkan SKPI,” kata Saragih.

Iskandar mengatakan, mereka terkejut menyaksikan JR Saragih melegalisasi SKPI. Legalisasi itu disaksikan langsung lima komisioner KPU Sumut. ”Sebelumnya, mereka tidak ada pemberitahuan sama sekali soal kehilangan ijazah itu,” kata Iskandar.

Iskandar mengatakan, mereka telah menelusuri bagaimana proses pembuatan SKPI tersebut. Menurut Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata Iskandar, JR Saragih memenuhi tiga syarat membuat SKPI, yakni menghadirkan minimal dua teman sekolah, menyertakan surat kehilangan dari kepolisian, dan menandatangani surat tanggung jawab mutlak oleh pemohon. Hal ini belum menunjukkan keabsahan ijazah tersebut.

Iskandar mengatakan, penggunaan SKPI sebagai syarat calon sebenarnya bisa diakomodasi sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017. Namun, dokumen-dokumen harus diberikan pada masa pendaftaran atau masa perbaikan berkas.

”Sekarang ini, kan, masa pelaksanaan putusan Bawaslu, bukan masa pendaftaran atau masa perbaikan ulang,” katanya.

Iskandar menambahkan, JR Saragih juga saat ini menghadapi kasus dugaan pemalsuan dokumen salinan legalisasi ijazah. Ketua KPU Sumut Mulia Banurea telah memberikan keterangan kepada penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pilgub Sumut unsur kepolisian pada kasus dugaan pemalsuan dokumen oleh JR Saragih, Selasa (13/3).

Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan menyatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada KPU Sumut soal penilaian apakah SKPI itu dapat digunakan sebagai syarat calon atau tidak.