Tukang odong-odong melintas di salah satu gang sempit di Kawasan Cipulir, Jakarta Selatan, Senin (27/8/2012).
Sejak tahun 1969 sampai awal 1990-an, Pemda DKI Jakarta melaksanakan program perbaikan kampung yang populer dengan sebutan Proyek Mohammad Husni Thamrin (Proyek MHT). Mengapa Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin membuat program MHT? Karena lewat perbaikan kampung, hasilnya bisa dinikmati lebih banyak warga dibandingkan dengan membangun rumah layak.
Dengan biaya Rp 6,5 miliar, hasil program MHT dapat dinikmati sekitar 1,2 juta warga. Apabila dana itu digunakan membangun rumah layak, hanya bisa diperuntukkan bagi sekitar 325.000 orang. Itu pun belum termasuk biaya penyediaan tanah dan pembangunan prasarananya. Sampai pertengahan 1976, sekitar 60 persen dari 5,8 juta penduduk Jakarta tinggal di lingkungan kumuh.
Perbaikan di setiap kampung tidak selalu sama, tergantung dari kondisi sekitar. Umumnya kampung di Jakarta memerlukan perbaikan fasilitas jalan, saluran air agar tak banjir, pengadaan hidran untuk mengantisipasi kebakaran, air minum, kebersihan, dan kesehatan, termasuk penyediaan tempat mandi, cuci, kakus (MCK) sampai pengelolaan sampah. Pada sebagian kampung, program MHT dilengkapi pembangunan puskesmas dan sekolah.
Awalnya dana Proyek MHT dari pemerintah. Mulai tahun 1974/1975, Bank Dunia mengucurkan pinjaman yang diangsur Pemda DKI selama 15 tahun. Pada awal 1976, sekitar 70 persen perbaikan kampung yang meliputi area seluas sekitar 4.790 hektar selesai dilaksanakan (Kompas, 22 Januari 1976).
Awalnya dana Proyek MHT dari pemerintah. Mulai tahun 1974/1975, Bank Dunia mengucurkan pinjaman yang diangsur Pemda DKI selama 15 tahun.
Sampai November 1980, dana yang dikucurkan untuk perbaikan 399 kampung di areal seluas 9.216 hektar sebesar Rp 80 miliar. Sebanyak 3,5 juta jiwa menikmati lingkungan hidup yang lebih baik. Berkat program MHT, Pemda DKI meraih penghargaan dari lembaga internasional di Pakistan, Aga Khan.
Program serupa dalam wujud berbeda muncul kembali pada masa Gubernur Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, dan Djarot Saiful Hidayat (2012-2017). Taman-taman dikembalikan pada fungsinya sebagai paru-paru kota dan ruang terbuka hijau. (CP)
