Deklarasi Sydney Perkuat Kemitraan Kawasan
SYDNEY, KOMPAS — Konferensi Tingkat Tinggi Khusus ASEAN-Australia, di Sydney, Australia, berakhir Minggu (18/3), dan menghasilkan Deklarasi Sydney. Isinya merupakan komitmen para pemimpin ASEAN dan Australia untuk memperkuat kemitraan di kawasan Pasifik.
Deklarasi Sydney yang terdiri atas 29 poin meliputi aspek ekonomi, keamanan, pemberantasan terorisme, kualitas sumber daya manusia, hingga kesejahteraan rakyat.
Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kerja sama kawasan terus diperkuat. Kerja sama harus berjalan inklusif dalam kerangka Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) yang melibatkan ASEAN, India, China, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru.
Deklarasi Sydney disampaikan PM Australia Malcolm Turnbull sebagai tuan rumah dan PM Singapura Lee Hsien Loong sebagai Ketua ASEAN. Proses pembahasan RCEP diharapkan bisa selesai akhir 2018 sehingga bisa segera diimplementasikan.
”Konferensi ini memberikan kesempatan kepada ASEAN untuk memastikan komitmen kokoh Australia terhadap ASEAN, sentralitas ASEAN, serta kemitraan Australia atas ASEAN, baik di masa kini maupun masa-masa selanjutnya,” kata Turnbull.
Deklarasi Sydney diluncurkan setelah para pemimpin mengikuti rapat pleno KTT Khusus ASEAN-Australia di International Convention Center, Darling Harbour, sejak Minggu pagi. Tepat tengah hari, mereka diajak Turnbull naik kapal penumpang dari dermaga di depan gedung kegiatan menuju Admiralty House, kediaman Gubernur Jenderal Australia Peter Cosgrove, untuk jamuan makan siang dan sesi retreat bertukar pikiran soal kerja sama kawasan hingga sore.
Seusai mendampingi Presiden mengikuti retreat tersebut, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menjelaskan, Jokowi dalam sesi pertama rapat pleno memfokuskan pentingnya semua pihak menyelesaikan RCEP melalui negosiasi saling menguntungkan. Presiden pun mengajak semua pemimpin berkomitmen menyelesaikan negosiasi RCEP akhir tahun ini dengan prinsip perdagangan bebas dan adil.
Jika negosiasi rampung, menurut Menlu, RCEP akan menjadi blok perdagangan terbesar di dunia karena melibatkan 16 negara dengan populasi separuh penduduk dunia. Blok ini memiliki 31,6 persen produk domestik bruto dan 28,5 persen nilai perdagangan dunia.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, tim negosiasi terus melakukan upaya untuk mencapai hasil yang adil dan menguntungkan semua pihak. Saat ini, RCEP merupakan konsep blok perdagangan yang berlandaskan kemitraan jangka panjang. ”Kami targetkan negosiasi bisa tuntas akhir tahun ini,” ujarnya.
Saat ini, Indonesia juga tengah melakukan konsultasi dengan banyak negara, terutama di ASEAN, untuk mengembangkan konsep Indo-Pasifik yang transparan dan inklusif. Konsep yang menyatukan negara-negara di Samudra Hindia dan Pasifik ini menekankan antara lain pengembangan perilaku dialog, kerja sama, serta penghormatan hukum internasional.
Adapun dalam rapat pleno, lanjut Retno, ada tiga isu yang dibahas para pemimpin ASEAN dan Australia. Isu tersebut adalah hubungan ASEAN dan Australia, kerja sama ekonomi, dan pemberantasan terorisme.
Berkait penandatanganan nota kesepahaman pemberantasan terorisme, Menlu menyampaikan, Jokowi berpesan agar menyeimbangkan kekuatan lunak dan kekuatan keras seperti yang sudah dijalankan Indonesia. Saat ini, Indonesia lebih mengedepankan penggunaan pendekatan kekuatan lunak untuk merangkul dan menyadarkan anggota kelompok teroris, terutama mantan teroris yang beroperasi di luar negeri.
Retno mengatakan, Presiden menyampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan dalam menggalang kerja sama kawasan selama ini membuktikan bahwa Indonesia selalu mencoba berkontribusi dalam menjaga kesinambungan perdamaian, stabilitas keamanan kawasan, dan kesejahteraan dunia.
Semenanjung Korea dan Laut China Selatan
ASEAN-Australia berkomitmen pula untuk memperdalam respons terhadap sejumlah tantangan di regional dan global. Di bidang keamanan, disebutkan tantangan itu antara lain dinamika di Semenanjung Korea, terorisme dan ekstremisme dengan aneka tindakan kekerasan. ASEAN dan Australia juga berkomitmen terhadap tatanan dan hukum internasional di kawasan, termasuk dalam dinamika di Laut China Selatan.
”Kami mendorong dengan tegas agar Korea Utara segera memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mendorong semua anggota PBB untuk secara penuh memenuhi resolusi itu,” demikian antara lain isi pernyataan bersama ASEAN-Australia dalam menanggapi dinamika di Semenanjung Korea.
Hal itu dipertegas Turnbull dengan menyambut baik rencana diadakannya pertemuan antara Amerika Serikat dan Korut perihal pembicaraan rencana program denuklirisasi Pyongyang.
Terkait Laut China Selatan, ASEAN-Australia menegaskan pentingnya upaya mempertahankan dan menghadirkan perdamaian, stabilitas, keamanan dan keselamatan maritim, serta kebebasan navigasi dan penerbangan di kawasan. Menurut Loong, negara-negara anggota ASEAN berhubungan baik dengan China dalam berbagai bidang.