Perkawinan Anak Ancaman Serius

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Suasana Peresmian Yayasan Plan International Indonesia, Rabu (21/03/2018) di Goethehaus-Goethe Institut di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS –Perkawinan anak di Indonesia merupakan masalah serius yang berdampak besar bagi anak-anak, terutama anak perempuan di Tanah Air. Pencegahannya tidak bisa lagi hanya berhenti pada kampanye dan sosialisasi masif, tetapi harus disertai edukasi dan aksi konkret yang melibatkan semua pihak.

Tak hanya pemerintah pusat hingga ke desa-desa, semua pihak termasuk tokoh masyarakat/tokoh adat ikut bergerak mencegah perkawinan anak.

Selain membahayakan kesehatan reproduksi pada anak perempuan, meningkatkan angka kematian ibu dan anak, serta meninggalkan trauma yang panjang, perkawinan anak juga membuat  pendidikan terputus dan  peluang bekerja pun terbatas, sehingga angka partisipasi kerja perempuan rendah dan melanggengkan kemiskinan.

Karena itulah, bahaya perkawinan anak harus terus menerus disuarakan kepada masyaraka. Sebab, kenyataannya masih banyak yang belum menyadari dampak perkawinan anak, bahkan ada  tidak setuju dengan gerakan  stop perkawinan anak.

"Betapa pentingnya edukasi bukan hanya kepada anak tetapi juga pada orantua. Ada yang menarik di acara Women\'s March awal Maret lalu. Kami banyak membawa poster stop perkawinan anak tapi banyak netizen yang menghujat dengan alasan  mendingan dinikahkan daripada zina," ujar Hannah Al Rashid, aktivis kesetaraan jender yang juga selebriti pada diskusi yang digelar bersamaan Peresmian Yayasan Plan International Indonesia, Rabu (21/3) di Goethehaus-Goethe Institut di Jakarta.

Betapa pentingnya edukasi bukan hanya kepada anak tetapi juga pada orangtua

Gerakan menghentikan perkawinan anak juga disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indra Gunawan. Pengalaman kampanye penghapusan perkawinan anak juga disampaikan Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) di daerah, seperti Yakobus Kollo (Ketua KPAD Desa Faennake, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur), Lalu Abussulhi Khairi (Ketua KPAD Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat), dan Nurul Indriyani (aktivis perlindungan anak dari Grobogan, Jawa Tengah).

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Suasana Diskusi tentang perlindungan yang digelar bersamaan Peresmian Yayasan Plan International Indonesia, Rabu (21/03/2018) di Goethehaus-Goethe Institut di Jakarta.

Peresmian Yayasan Plan International Indonesia dihadiri Chairman International Board-Plan International Inc Joshua Liswood, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Nahar, serta Deputi Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Asronurun Ni’am Sholeh.

Plan International telah hadir di Indonesia  sejak 48 tahun lalu, berkarya dengan berbagai program pengembangan yang berfokus pada pemenuhan hak-hak dan kesejahteraan anak khususnya anak perempuan. Plan International Indonesia diresmikan menjadi organisasi nasional Indonesia, agar dapat memperluas jangkauan kerjanya dan mengajak lebih banyak pihak bekerjasama dalam mengiringi langkah-langkah kemajuan anak Indonesia.

Salah program yang dilakukan selama belasan tahun yakni, menginisasi KPAD yang merupakan organisasi independen berbasis masyarakat/komunitas untuk  menjawab tantangan terhadap kekerasan pada anak berbasis komunitas/masyarakat.

“Persoalan perkawinan anak ini terdapat data yang cukup mencengangkan. Sebanyak 375 anak perempuan  menikah setiap hari di Tanah Air dan Indonesia adalah negara ke-7 di dunia dengan angka perkawinan anak terbanyak. Masalah ini jarang terpapar oleh teman-teman media. Padahal fakta ini harus menjadi perhatian yang ekstra khusus juga oleh kita semua karena perkawinan usia anak adalah bagian dari kekerasan terhadap anak,” kata Dini.

Sebanyak 375 anak perempuan  menikah setiap hari di Tanah Air

Direktur Eksekutif Yayasan Plan Internasional Indonesia, Dini Widiastuti mengungkapkan persoalan perkawinan anak seharusnya menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah dan organisasi masyarakat sipil/lembaga swadaya masyarakat. Apalagi, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum menyadari perkawinan anak bagian dari kekerasan pada anak.

“Dengan membentuk yayasan, kami berharap bisa menjangkau lebih banyak anak, khususnya anak perempuan di seluruh Indonesia. Plan Indonesia juga akan bersama pihak-pihak terkait mengatasi masalah kekerasan pada anak, khususnya anak perempuan,” kata Dini

Kompas/Sonya Hellen Sinombor

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan gerakan "Stop Perkawinan Anak", Jumat (3/11/2017) di kantor Kementerian PPPA Jakarta.

Joshua Liswood, Chairman dari International Board-Plan Internasional Inc, mengungkapkan peluncuran Yayasan Plan International Indonesia merupakan langkah yang sangat penting bagi organisasi Plan International, sebagai komitmen dari kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Plan Internasional saat ini telah berusia sekitar 80 tahun.

“Yayasan Plan International Indonesia kami menginvestasikan dunia yang lebih cerah dan lebih aman untuk semua anak termasuk anak-anak kita sendiri. Masa depan Indonesia dan dunia menuntut kita memulai dengan dunia yang adil yang memajukan hak-hak anak dan kesetaraan bagi semua perempuan,” ujar Joshua.

Menurut Joshua, Yayasan Plan International bekerja dengan mengusung prinsip-prinsip yang mendorong anak-anak untuk bisa memimpin, belajar, mengambil keputusan dan memperbaiki keadaan. Karena itu, berbagai program dilaksanakan Plan International di berbagai negara untuk bisa memenuhi kebutuhan anak-anak dan remaja, mulai dari kesehatan, pendidikan, termasuk melindungi hak-hak anak serta memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. (son)