Siti Nurbaya: PBB Puji Aksi Nyata Jokowi Kelola Lahan Gambut

Dok. Kementerian LHK

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar saat berbicara dalam pertemuan internasional Mitra Kerja Global Peatland Initiative (GPI) di Brazzaville, Republik Kongo, Kamis (22/3).

JAKARTA, KOMPAS- Direktur eksekutif Program Lingkungan PBB atau United Nations Environment Programme (UNEP) Erik Solheim memuji langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berupaya untuk memulihkan ekosistem gambut. Pujian itu disampaikan Erik dalam pertemuan tingkat tinggi dalam rangkaian pertemuan Mitra Kerja Global Peatland Initiative (GPI) di Brazzaville, Republik Kongo, Kamis (22/3) waktu setempat.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, sebagaimana disiarkan dalam rilis tertulis Kementerian LHK, Jumat (23/3) siang, pasca kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hebat pada 2015, terutama kebakaran gambut yang sangat sulit dipadamkan, pemerintahan Presiden Jokowi secara efektif menjadikan kebijakan perbaikan tata kelola gambut sebagai prioritas nasional.

“Upaya itu dilakukan melalui penerbitan peraturan perundangan maupun langkah-langkah aksi nyata implementasi di lapangan untuk upaya pencegahan terulangnya kembali kebakaran gambut,” ujar Siti.

Dalam pertemuan GPI di Kongo itu, tambah siaran pers tersebut, Siti Nurbaya Bakar hadir sebagai pembicara kunci. Turut hadir pula Perdana Menteri Republik Kongo Clement Mouamba, Menteri Lingkungan Hidup Republik Demokratik Kongo Amy Ambatobe Nyongolo, dan Menteri Lingkungan Hidup Republik Kongo Arlette Soudan-Nonau. Acara ini sebelumnya dibuka resmi oleh Clement Mouamba pada hari ini.

“Dunia internasional memberi perhatian pada Indonesia karena Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki lahan gambut terluas di dunia, dengan luas lebih dari 15 juta ha. Namun, berperan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas alam sekitar dengan membantu negara-negara berkembang melaksanakan kebijakan mengenai alam dan menggalakkan sustainable development di dunia,” jelas Siti lagi.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Kebakaran lahan terjadi di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Minggu (06/08). Kebakaran diduga disebabkan oleh sejumlah oknum warga yang membuka lahan dengan cara membakar. Satuan tugas Karhutla Sumsel berjibaku untuk memadamkan api yang beberapa diantaranya merupakan lahan gambut.Kompas/Rhama Purna Jati (RAM)

Siti menambahkan, rusaknya lahan gambut di seluruh dunia tentunya akan menjadi pukulan besar terhadap Perjanjian Paris dan bagi generasi mendatang. Untuk itu, langkah Indonesia dipuji PBB.

Terkait langkah Indonesia, Solheim juga meminta Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo belajar dari pengalaman Indonesia dalam upaya pemulihan ekosistem gambut.

"Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo harus belajar dari Indonesia yang berupaya keras memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu dalam hal pengelolaan ekosistem gambut. Yang terutama adalah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Menteri Siti Nurbaya dalam rangka pengendalian kebakaran gambut sekarang ini,\'\' ujar Solheim lagi.

Termasuk keberhasilan dalam koordinasi dengan TNI, Polisi, masyarakat, dan LSM. “Penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran juga sangat mendukung upaya percepatan pemulihan ekosistem gambut," tambahnya.

Ganti rugi dan denda

Lebih jauh pada paparannya, Menteri Siti menjelaskan bahwa karhutla hebat pada 2015 lalu, terutama kebakaran gambut, menjadi pelajaran amat berharga bagi pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah merespon melalui kebijakan-kebijakan untuk melakukan perbaikan tata kelola gambut secara ketat dan menyeluruh, terutama dalam rangka pencegahan terulangnya kebakaran gambut.

KOMPAS/Sonya Hellen Sinombor

Kepala BRG Nasir Foead (memegang selang) didampingi Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Yul Wiriati Musa mengecek kondisi pompa air dari sumur bor di lahan gambut di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Kamis (13/7).

\'\'Hasilnya pada periode 2016-2017, Indonesia berhasil menurunkan titik api sebanyak 93,6 persen. Keberhasilan ini merupakan bukti keseriusan Presiden Jokowi menjadikan pencegahan karhutla yang mayoritas terjadi di lahan gambut sebagai prioritas nasional, dan berhasil mewujudkan kebijakan-kebijakan dalam aksi yang efektif di lapangan,\'\' tegas Menteri Siti.

Strategi yang mendukung upaya-upaya perbaikan tata kelola gambut, lanjut Siti, di antaranya melalui kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, perpanjangan Inpres Moratorium pemberian izin baru di hutan primer dan lahan gambut, serta terus meningkatkan penegakan hukum secara efektif. Salah satu yang fenomenal adalah putusan terhadap satu pemegang konsensi lahan yang terbukti bersalah dalam kasus karhutla dan harus membayar ganti rugi sebesar 1,2 juta dollar Amerika Serikat (AS).

Siti juga menekankan, salah satu kunci keberhasilan Indonesia adalah kemampuan untuk melibatkan semua pihak secara efektif dalam kerja besar ini, mulai dari organisasi kemasyarakatan, termasuk mendorong pemenuhan kewajiban legal sektor swasta yang terkait pengelolaan lahan gambut di konsesi mereka.

“Indonesia berkomitmen melakukan penelitian dalam upaya pemulihan ekosistem gambut, termasuk pengembangan sistem monitoring ketinggian permukaan air dan vegetasi di lahan gambut, website dan portal online untuk peta dan penggunaan lahan gambut di di beberapa kabupaten yang menjadi percontohan,” tuturnya.

Bahkan, Indonesia memiliki "Desa Peduli Gambut”. “Desa ini sebagai satu model untuk manajemen lahan gambut terintegrasi yang melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan konservasi lahan gambut," jelas Siti.

Sebagai pendiri gerakan Asia-Afrika, Menteri Siti menyatakan, Indonesia siap untuk berbagi pengalaman dengan negara-negara lain untuk kebijakan perbaikan tata kelola gambut melalui kerjasama

Selatan-Selatan dan Triangular. "Indonesia siap menggulirkan rencananya untuk mendirikan Pusat Riset Internasional Gambut Tropis di Indonesia. Saya juga yakin dalam beberapa tahun ke depan, dunia akan mengakui lahan gambut Indonesia sebagai Arsip Dunia,\'\' kata Siti lagi. (*)

Dok. Kementerian LHK

Menteri LHK Siti Nurbaya bakar bersama peserta pertemuan internasional pertemuan Mitra Kerja Global Peatland Initiative (GPI) di Brazzaville, Republik Kongo, Kamis (22/3).