Kapolri: Kesejahteraan Kunci Kekuatan

KOMPAS/Aditya Putra Perdana

Kendaraan melintas di depan Markas Polda Jawa Tengah di Semarang, 27 Juni 2017. Pengamanan di kantor-kantor polisi diperketat selama digelar Operasi Ramadniya sejak 19 Juni 2017.  Foto diambil ketika pembangunan masih berlangsung di Mapolda Jateng.

SEMARANG, KOMPAS — Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, salah satu faktor pemecah belah bangsa adalah jika terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial yang terlalu lebar di masyarakat. Namun, Presiden Joko Widodo sekarang tengah menjalankan berbagai program untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan anggaran di sektor infrastruktur, juga pembagian jutaan sertifikat tanah untuk rakyat.

”Oleh karena itu, kalau masyarakat sejahtera, bangsa ini akan kuat. Jadi, tidak perlu khawatir bangsa ini akan bubar,” ujar Tito saat memberikan sambutan pada peresmian gedung baru markas kepolisian daerah di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (23/3/2018).

Menyinggung kondisi keamanan menjelang pilkada pada Juni mendatang di 171 daerah, ujar Tito, situasinya tetap kondusif dan terus terjaga. Ajang pilkada dan pemilu yang akan berlangsung dua tahun berturut-turut hingga tahun mendatang, lanjutnya, harus dipandang sebagai masa pesta demokrasi.

”Makna dari pilkada serentak adalah pesta demokrasi. Pesta semestinya jadi hal yang menggembirakan dan diikuti masyarakat untuk merayakan demokrasi,” ucapnya.

Untuk itu, kata Tito, kekhawatiran segregasi masyarakat seperti pada pilkada di DKI Jakarta tahun 2017 tidak akan terulang di daerah lain. ”Wilayah rawan konflik tahun politik punya empat kriteria, yakni elemen tidak suka pada figur tertentu, latar belakang agama, keturunan atau ras, serta perbedaan pendapat atas dukungan partai. Keempatnya terjadi saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta,” tutur Tito.

Sentimen agama di Jateng, lanjut Tito, tidak akan muncul. Demikian pula persoalan ras juga tak ada. Terkait dengan persoalan etika calon, Tito juga melihat semua calon memiliki kesantunan. Adapun dukungan partai politik, komunitasnya juga sama dan saling kenal.

Ada delapan pilkada yang akan diselenggarakan di Jateng. Selain digelar di tujuh kabupaten/kota, yakni Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Banyumas, Temanggung, Kudus, Karanganyar, dan Magelang, satu lagi adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jateng.

Gedung baru

Pada kesempatan itu, Kepala Polda Jateng Inspektur Jenderal Condro Kirono mengatakan, gedung markas polda yang baru itu dibangun dengan biaya sekitar Rp 200 miliar. Anggaran yang dipakai, selain bantuan dari Pemerintah Provinsi Jateng, juga merupakan anggaran Polri. Gedung baru itu merupakan pengganti gedung lama yang terbakar pada akhir September 2015.

”Kami ingin konsep gedung yang humanis ini akan mengubah sikap dan mental anggota polisi untuk selalu bersikap humanis selain punya jiwa pengabdian untuk melayani lebih terhadap masyarakat,” ujar Condro Kirono.