JAKARTA, KOMPAS — Kehadiran tiga wakil ketua baru Majelis Permusyawaratan Rakyat diragukan bisa meningkatkan keefektifan dan kinerja MPR. Penambahan itu pun dinilai tidak berdampak positif bagi masyarakat. Bahkan, kehadiran mereka justru semakin membebani anggaran negara.
Pelantikan ketiga wakil ketua baru MPR, yakni Ahmad Basarah dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Muhaimin Iskandar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, direncanakan berlangsung dalam Rapat Paripurna MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3).
Mereka akan melengkapi lima unsur pimpinan yang sudah menjabat sejak 2014, yakni Zulkifli Hasan (Fraksi Partai Amanat Nasional), EE Mangindaan (Fraksi Partai Demokrat), Mahyudin (Fraksi Partai Golkar), Hidayat Nur Wahid (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), dan Oesman Sapta (Kelompok Dewan Perwakilan Daerah).
Tambahan tiga kursi unsur pimpinan baru MPR merujuk pada Pasal 427A Ayat c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Jatah pimpinan baru itu diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak urutan ke-1, ke-3, dan ke-6, di DPR pada Pemilu 2014.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang di Jakarta, Minggu (25/3), menyampaikan, dia pesimistis penambahan tiga wakil ketua baru dapat meningkatkan kinerja MPR. Menurut dia, penambahan pimpinan lebih berorientasi kepada mengakomodasi kepentingan politik.
Menurut Sebastian, pimpinan MPR yang ada saja belum efektif meningkatkan pemahaman ideologi kebangsaan kepada masyarakat. ”Justru kehadiran pimpinan baru di tahun politik ini berpotensi dimanfaatkan oleh mereka (pimpinan MPR) untuk kepentingan partai dan urusan pribadi pada Pemilu 2019 dengan menggunakan fasilitas negara,” ujar Sebastian.
Anggaran naik
Direktur Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafy mengatakan, anggaran gaji MPR naik dari Rp 21,7 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp 85,2 miliar pada tahun 2017 dan Rp 86,5 miliar pada tahun 2018.
”Anggaran itu terus naik tanpa adanya penambahan anggota (DPR dan MPR),” kata Uchok dalam diskusi bertema ”Implikasi Pemberlakuan UU MD3, Pasal Anti-Kritik hingga Beban Keuangan Negara”.
Dihubungi terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan mengatakan, Muhaimin akan lebih banyak mendengar dan menemui masyarakat di daerah begitu menjabat sebagai wakil ketua MPR. Peran itu dilakukan untuk mengayomi masyarakat.
”Cak Imin (panggilan Muhaimin) akan berupaya menjadi garda terdepan penguatan Pancasila dalam kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan. Pancasila harus mampu menjawab keseharian rakyat, terutama untuk mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat gotong royong,” tuturnya.
Sementara itu, Muzani menyatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengamanahkan kepada dirinya untuk menjadikan MPR sebagai lembaga penjaga integritas bangsa melalui pengamalan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Adapun Basarah menekankan, keberadaannya sebagai wakil ketua MPR bertujuan untuk mengefektifkan peran sosialisasi empat pilar. Oleh karena itu, ia akan memperkuat sinergi dan kerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk Presiden Joko Widodo.
”Kami akan mengoptimalkan tanggung jawab negara untuk membina kesadaran dan ketahanan ideologi bangsa, Pancasila,” kata Basarah. (SAN/DD07)