Seusai Dilantik, Tiga Unsur Pimpinan MPR Diberi Tugas Perkuat Ideologi Bangsa
Oleh
DD06
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Tiga unsur pimpinan baru Majelis Permusyawaratan Rakyat resmi dilantik pada rapat paripurna, Senin (26/3/2018), di Gedung DPR, Jakarta. Seusai dilantik, Ketua MPR Zulkifli Hasan langsung menugaskan pimpinan baru MPR itu agar menjadi aktor dalam mempererat persatuan di Indonesia.
Penambahan pimpinan itu merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Ketiga unsur pimpinan baru MPR itu adalah Ahmad Basarah dari Fraksi PDI-P, Muhaimin Iskandar dari Fraksi PKB, dan Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra. Ketiganya dilantik di hadapan seluruh fraksi, kecuali PPP, yang memutuskan untuk tidak hadir.
”Kami ajak tiga ketua baru untuk memasyarakatkan Pancasila. Dengan Pancasila, kita akan merawat persatuan di Indonesia,” ucap Zulkifli dalam rapat paripurna.
Zulkifli mengatakan, MPR dan pimpinannya harus berada pada garda terdepan untuk membuktikan Indonesia dapat berdiri tegak dengan Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu didasari kekhawatiran Ketua Umum PAN itu terhadap kondisi sosial di Indonesia yang akhir-akhir ini merenggang.
Konsentrasi pada persatuan menjadi prioritas karena tahun politik sudah dimulai. Pada pertengahan tahun 2018 akan digelar pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah, sedangkan pada 2019 akan ada pemilu presiden dan legislatif serentak.
”Kita tidak boleh pandang sebelah mata, apalagi berdiam diri. Kebutuhan sudah sangat mendesak untuk menjaga kemajemukan di Indonesia. Percuma ekonomi bagus kalau negara kita tercerai berai,” tutur Zulkifli.
Dengan adanya tiga tambahan, total pimpinan MPR saat ini menjadi delapan orang. Menurut Zulkifli, tambahan pimpinan itu akan mengefektifkan kinerja MPR, terutama untuk mengembalikan haluan negara yang semestinya berdasarkan ideologi Pancasila.
Setelah dilantik, Ahmad Basarah mengatakan, pimpinan baru MPR selalu bersedia untuk memperkuat ideologi bangsa. Bahkan, peran ketiganya akan difokuskan untuk membantu kinerja Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). ”Kami akan berbagi tugas dengan UKP-PIP untuk menyebarkan dan menyosialisasikan Pancasila,” lanjutnya.
Acara itu turut dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
Sementara itu, Fraksi PPP tidak hadir dalam pelantikan tersebut. Dalam keterangan tertulis, Ketua Fraksi MPR PPP Arwani Thomafi menyebutkan, sikap itu ditempuh sebagai nota keberatan dalam pelaksanaan penambahan kursi pimpinan tersebut.
Sebelumnya, PPP tidak setuju apabila pimpinan MPR bertambah tiga orang. Mereka hanya setuju penambahan satu kursi untuk partai pemenang pemilu, yaitu PDI-P. Penambahan tiga orang dinilai terlalu banyak dan tidak ada pembagian kinerja yang efektif.