Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Ketua PP Bhayangkari Tri Tito Karnavian, dan Menperin Airlangga Hartarto (dari kiri ke kanan) saat acara penandatanganan nota kesepahaman Bhayangkari dengan OJK, Kemenperin, Bukalapak.com di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (27/3/2018).
JAKARTA, KOMPAS — Para istri anggota Polri didorong untuk dapat memaksimalkan potensi keuangan yang dimiliki dengan berinvestasi atau berwirausaha. Hal itu dapat membantu meningkatkan kesejahteraan anggota polri sehingga kinerja anggota Polri akan semakin meningkat.
Hari ini di Gedung Bhayangkari, Kompleks Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (27/3/2018), Pengurus Pusat Bhayangkari (Organisasi Istri Polri) menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Bukalapak.com. Dengan begitu, para istri anggota Polri mendapatkan bimbingan dari institusi terkait dalam hal menjalankan investasi atau usaha.
Hadir dalam acara tersebut, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Co-Founder Bukalapak.com M Fajrin Rasyid, dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian yang bertindak sebagai pembina PP Bhayangkari.
Ketua Umum PP Bhayangkari Tri Tito Karnavian berharap, dengan nota kesapahaman tersebut, para istri polri dapat semakin terbantu dalam berwirausaha ataupun melakukan investasi.
Wimboh Santoso menyampaikan, peran penting istri dalam pengelolaan keuangan dalam sebuah keluarga sangat besar. Wimboh mengutip data survei pada 2013 yang hasilnya sebanyak 51,1 persen ibu rumah tangga (IRT) mengelola keuangan keluarganya sendirian.
Jumlah itu lebih besar dari presentase IRT yang mengelola keuangan keluarganya bersama suaminya yang berada di angka 48,4 persen. Adapun hanya 0,5 persen IRT yang mengaku keuangan keluarganya diatur oleh suaminya.
”Agar semakin dapat mendukung peran pak Polri, para ibu juga harus bisa mengoptimalkan pengelolaan uang keluarga sehingga bukan hanya membelanjakan, melainkan memutar uang,” tutur Wimboh.
Menurut Wimboh ada banyak jenis investasi sektor keuangan yang bisa dilakukan para istri polri. OJK akan membantu dengan memberikan panduan atau modul terkait produk-produk keuangan yang risikonya sesuai dengan profil tiap orang. Ia berharap, para istri Polri tidak terjebak dalam investasi ilegal, bahkan investasi yang menawarkan keuntungan sangat besar, tetapi hasilnya justru investor merugi.
”Saat ini juga banyak fintech (teknologi finansial). Itu bisa dipilih. Salah satunya peer to peer lending. Jadi, ibu-ibu bisa meminjamkan uang kepada orang lain hanya melalui koneksi internet. Saat ini portofolio investasi jenis itu sudah sampai Rp 30 triliun. OJK dapat memberikan pemahaman terkait fintech kepada ibu-ibu,” kata Wimboh.
aris.setiawan
-
Menurut Wimboh, OJK fokus mendorong perusahaan tekfin untuk dapat transparan terkait pengelolaan uang milik investor. Hal itu demi melindungi masyarakat Indonesia.
Kesejahteraan anggota
Tito mengatakan, kesejahteraan anggota Polri menjadi kunci untuk menciptakan kinerja yang baik. Menurut dia, jika kinerja polri sudah baik, citra kepolisian di mata masyarakat akan menjadi baik.
”Ada idiom, kalau pelari mau juara Olimpiade harus sehat, tetapi orang sehat belum tentu juara Olimpiade. Jadi, kalau kesejahteraan polri tidak baik, pasti kinerjanya tidak baik,” ujar Tito.
Menurut Tito, tunjangan kinerja anggota Polri saat ini masih tergolong rendah. Tunjangan kinerja anggota Polri pada 2016 telah mengalami peningkatan menjadi 53 persen dari gaji pokok, sebelumnya hanya 33 persen. Tunjangan perumahan bagi anggota polri hanya 14 persen dari gaji pokok dan tunjangan operasional hanya 7 liter bensin per hari.
”Saya sedang perjuangkan menjadi 70 persen. Kalau tercapai kombes (komisaris besar) bisa bawa pulang Rp 30 juta itu per bulan. Nah, kalau sudah begitu, baru kami hantam mana bidang-bidang yang selama ini bikin citra polisi jelek. Misalnya polantas (polisi lalu lintas) yang dianggap ’basah’ itu harus sudah tidak ada lagi nantinya karena semuanya sudah cukup,” ujar Tito.
Dengan segala keterbatasan polri saat ini, Tito berharap, para istri anggota Polri dapat berswadaya melakukan kegiatan usaha atau investasi secara mandiri. Dengan demikian, keluarga tidak hanya mengandalkan gaji para suami yang bersandar pada APBN.
”Kalau semua (suami dan istri) bergerak, apalagi dibimbing dengan Kemenperin, OJK, dan Bukalapak.com, saya sangat menyambut baik MOU ini. Hanya implementasi di lapangannya nanti yang perlu ditekankan agar ibu-ibu dapat mandiri memberdayakan ekonomi keluarga,” kata Tito.
