BOGOR, KOMPAS — Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek memastikan segera membenahi Terminal Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, pengurus Komunitas Terminal Baranangsiang terus menggalang dana untuk pengaspalan terminal tersebut.
”Targetnya, April nanti kami masuk ke Terminal Baranangsiang. Saat ini, BPTJ (Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek) masih menunggu secara resmi penyerahan terminal itu dari Kementerian Perhubungan. Pemerintah Kota Bogor sudah menyerahkan sepenuhnya terminal itu ke kementerian,” tutur Direktur Prasarana BPTJ Rusli, Rabu (28/3/2018).
Menurut dia, selain segera menata pengoperasian Baranangsiang, pembenahan juga akan dilakukan pada Terminal Batujajar Depok, Pondok Cabe Tangerang Selatan, dan Poris Polawat Kota Tangerang. Langkah awal adalah membenahi sumber daya manusia (SDM) berupa peningkatan capacity building guna menyamakan persepsi dalam mengelola terminal. Untuk itu, BPTJ bekerja sama dengan Universitas Indonesia.
Penyiapan SDM dan pembenahan manajemen ini, lanjut Rusli, karena terminal harus tetap jalan dan memberikan pelayanan. Setelah itu, ia baru berbicara dengan pihak ketiga, dalam hal ini PT Pancakarya Grahatama Indonesia (PGI), terkait pembangunan Terminal Baranangsiang. Ini untuk melanjutkan pembicaraan kerja sama yang sudah dibuat oleh Pemkot Bogor.
Rusli memastikan, Terminal Baranangsiang akan dibangun dengan konsep transit oriented development (TOD) sehingga akan ada terminal bus, kereta ringan (LRT), dan areal komersial baru.
”Bentuknya TOD karena kita ingin orang beralih ke angkutan umum biar efisien juga. Kalau hanya pelayanan (jasa terminal), akan sulit. (TOD) Ini untuk kesejahteraan bersama pula. Kami akan melanjutkan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pembangunannya, dalam bentuk TOD,” tuturnya.
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor Lia Kania Dewi mengatakan, Pemkot Bogor sudah menyerahkan personel, sarana, prasarana, dan dokumen Terminal Baranangsiang kepada pemerintah pusat, yakni Kementerian Perhubungan, pada Februari lalu. Dengan demikian, tanggung jawab pengoperasian layanan terminal dan pembangunannya tidak ada lagi pada Pemkot Bogor.
”Pemkot Bogor akan terlibat lagi ketika pengelolanya akan membangun terminal, yakni dalam kaitan penerbitan IMB (izin mendirikan bangunan). Sebelum IMB ditertibkan, tentu Pemkot akan menelitinya, apakah itu sesuai dengan RUTR Kota Bogor dan syarat-syarat IMB dipenuhi,” ujar Lia.
Pengumpulan dana
Di Terminal Baranangsiang, Komunitas Pengurus Terminal Baranangsiang (KPTB) terus menggalang pengumpulan dana, dengan meminta sumbangan sukarela kepada penumpang bus dan orang-orang yang mencari nafkah di terminal tersebut. Ini mereka lakukan sejak Juni 2017.
”Dana yang terkumpul tidak lain untuk mengaspal terminal. Sampai saat ini, semen coran yang dipakai mencapai 11 tangki truk molen. Sembilan tangki untuk ngecor aspal di jalan keluar terminal dan dua tangki untuk memperbaiki gorong-gorong di bagian belakang terminal. Dua halte di kiri kanan pintu keluar terminal juga kami yang bangun,” tutur Sekjen KPTB Apansyah.
Menurut Apansyah, sekitar 1.000 anggota KPTB, yang sehari-hari mencari nafkah di Terminal Baranangsiang, berharap terminal itu tetap menjadi sebuah terminal bus serta menolak pembangunan mal dan hotel.
”Di situ sudah ada hotel dan mal, kenapa terminal mau dijadikan mal dan hotel lagi. Kami menolak keras kalau terminal dibangun hotel dan mal. Sekarang saja sudah macet, bagaimana kalau di sini (terminal) jadi mal dan hotel juga,” lanjutnya.
Apansyah memastikan, KPTB mempersilakan BPTJ masuk ke Baranangsiang asalkan untuk membangun terminal dengan fasilitasnya, seperti masjid, kantor informasi, ruang tunggu penumpang, ruang istirahat awak bus, toilet, parkir motor, serta areal kuliner dan pertunjukan budaya.
”Kami tidak ngerti TOD. Pokoknya, terminal tidak boleh ada mal dan hotel. Kami trauma. Sekarang, yang penting, aspal dulu terminal. KPTB akan terus ngecrek untuk kumpulkan dana bagi pengaspalan terminal,” ucap Apansyah.