Pemulihan Lingkungan Menjadi Prioritas

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

Minyak mentah atau crude oil yang tumpah dari pipa Pertamina Refinery Unit V Balikpapan menyisakan bekas pada tanaman mangrove di berbagai tempat di Balikpapan dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Tampak kondisinya di pinggir Sungai Selamat, anak Sungai Somber, Balikpapan, Sabtu (7/4/2018). Lokasi ini sering menjadi destinasi wisata mangrove maupun memancing serta melihat bekantan.

PT Pertamina berjanji memprioritaskan pemulihan kondisi lingkungan yang tercemar minyak mentah di Teluk Balikpapan. Untuk ekosistem mangrove saja, yang tercemar  seluas  270 hektar.

JAKARTA, KOMPAS -- PT Pertamina (Persero) memprioritaskan  pemulihan lingkungan yang terdampak tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  mencatat 270 hektar  ekosistem mangrove di Teluk Balikapapan tercemar minyak mentah yang mengandung bahan beracun berbahaya itu.

Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  MR Karliansyah, Kamis (12/4/2018), di Jakarta,  mengatakan, penghitungan luas mangrove yang tercemar tersebut sudah final.

“Itu hasil overlay (tumpang susun) peta shapefile,” kata dia. Karena itu,  KLHK memberi lampu hijau bagi Pertamina untuk segera menjalankan pemulihan  ekosistem mangrove itu.

Dalam keterangan resminya, Kamis, Direktur Utama Pertamina Elia Massa mengatakan, "Pemulihan kondisi lingkungan akan menjadi prioritas."

Kemarin Elia Massa berkunjung ke lokasi sekitar tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Dia  terlibat dalam pembersihan sisa ceceran minyak di sejumlah lokasi. Dia  juga turut menyalurkan santunan dan bantuan kepada keluarga korban kebakaran terkait tumpahan minyak di Teluk Balikpapan.

Karliansyah mengatakan, KLHK belum menerima rencana restorasi atau pemulihan lingkungan dari Pertamina. Meski demikian, pihaknya mengizinkan Pertamina untuk memulai restorasi pada tanaman mangrove yang secara kasat mata tampak pencemarannya.

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

Tanaman mangrove hasil rehabilitasi lahan di Desa Margasari, Balikpapan, Kalimantan Timur dalam kondisi sekarat akibat tumpahan minyak, Sabtu (7/4/2018). Minyak yang menempel pada daun, batang, hingga akar tumbuhan mengganggu fotosintesis dan pernapasan tumbuhan mangrove. Tampak kondisi mangrove itu, Sabtu (7/4).

Belum selesai

Kebocoran minyak dari pipa Refinery Unit V di Balikpapan yang mengakibatkan 40.000 barrel minyak tumpah ke laut, juga menyebabkan ekosistem lamun dan terumbu karang tercemar. Pendataan ini belum selesai  karena kedua ekosistem ini berada di bawah air sehingga sulit diamati,  visibilitas atau jarak pandang   belum bersahabat.

Karliansyah mengatakan, tim KLHK telah menyelesaikan pengukuran area tercemar di bagian barat yaitu dari Pantai Banua Patra hingga ke Pantai Lamuru sejauh 12,6 kilometer.

Hasilnya, kata Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, perkiraan luas pantai terkontaminasi limbah B3 minyak bumi sekitar  29.733,8 meter persegi. "Perkiraan volume tanah terkontaminasi Limbah B3 minyak bumi adalah 12.145,4 meter kubik," kata  Siti.

Tim KLHK juga masih akan menyelesaikan survei di bagian timur Teluk Balikpapan, yaitu wilayah Kariangau dan Penajam Paser Utara.

"Kami berharap secepatnya selesai karena lagi-lagi kendala di lapangan besar,” kata Karliansyah. Ia mencontohkan arus deras dan jarak pandang rendah saat tim penyelam hendak menyurvei kondisi terumbu karang.

Selain itu, tumpahan minyak mentah juga akan berdampak negatif pada keanekaragaman hayati. “Penelitian dampak pada biota laut juga ditangani tim Kementerian Kelautan dan Perikanan,” tambah Siti.

Secara terpisah, Etty Riani, toksikolog pada Fakultas Perikanan dan Kelautan Institut Pertanian Bogor mengatakan bahan beracun berbahaya pada minyak mentah berpotensi masuk melalui akar mangrove. Senyawa tersebut lalu disebarkan ke seluruh tubuh mangrove.

“Akan menyebabkan klorofil hilang atau berkurang. Karena itu mangrove tidak melakukan fotosintesis atau berkurang, mati mangrovenya. Kalau jumlahnya (senyawa B3) banyak, salah satunya klorofil  yang akan dihancurkan,” kata dia.

Dalam pertemuan dengan Komisi VII DPR, 10 April 2018,  KLHK diminta melengkapi  seluruh analisa maupun temuan kerugian lingkungan akibat  kebocoran minyak di Balikpapan beserta valuasinya. Ini sebagai bahan  saat Rapat Kerja bersama Menteri LHK, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Direktur Utama Pertamina pada Senin (16/4/2018).

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Menteri ESDM Ignasius Jonan

Sementara itu, Menteri ESDM  Ignasius Jonan meminta KLHK  aktif menangani masalah tumpahan minyak tersebut. Pasalnya, peristiwa ini menyebabkan pencemaran lingkungan, termasuk timbulnya korban jiwa. Apabila perlu, kata dia, KLHK bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan karena  tumpahan minyak melebar hingga ke pelabuhan.

"Saya sudah komunikasi dengan Menteri LHK. Saya minta agar diterapkan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Apa masalahnya di Kementerian ESDM? Itu kan masalah keselamatan. Coba dicek salahnya di mana sampai tumpahan minyak. Apakah pipanya putus? Apa sebabnya? Saya sarankan, setelah investigasi selesai, baru dicari solusi ke depan seperti apa," kata Jonan.

Proses hukum

KLHK tengah mempersiapkan proses hukum. Penyiapan hasil identifikasi lapangan, pengumpulan bahan keterangan serta bukti kelemahan sistem di Pertamina masih dilakukan.

Siti Nurbaya mengatakan, persiapan itu terdiri atas kajian risiko dan audit lingkungan, pengecekan izin lingkungan hidup, data sampel limbah, penghitungan kerugian, pendalaman faktor penyebab  pipa Pertamina patah.

Secara terpisah, Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia Moh Abdi Suhufan mengatakan, insiden ini menjadi momen bagi pemerintah untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.

“Sudah saatnya perpres direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan terkini” kata dia.

Perkembangan kebijakan terkini yang dimaksud antara lain adanya perubahan kelembagaan, antara  lain Kementerian Koordinator Kemaritiman, KLHK, Badan Keamanan Laut, serta Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Selain itu juga   perubahan kewenangan pusat-daerah dengan lahirnya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Untuk efektivitas penangangan penanggulangan tumpahan minyak di laut yang setiap saat bisa terjadi, Iskindo mendesak pemerintah untuk mempercepat revisi Perpres 109/2006” kata Abdi.