Pengelolaan Dinilai Baik, Peringkat Utang Indonesia Naik

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Investasi

JAKARTA, KOMPAS — Lembaga pemeringkat Moody’s Investor Service atau Moody’s kembali menaikkan peringkat utang Indonesia di atas Investment Grade. Peringkat Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia itu naik dari Baa3/Outlook Positif menjadi Baa2/Outlook Stabil.

Perbaikan peringkat utang itu dilakukan Moody’s pada 13 April 2018. Sebelumnya, 8 Februari 2017, Moody’s memperbaiki outlook SCR Indonesia dari Stabil menjadi Positif sekaligus mengafirmasi rating pada Baa3 (Investment Grade).

Dalam siaran pers, Moody’s menyatakan Indonesia telah menerapkan kerangka kebijakan yang kredibel dan efektif sehingga kondusif bagi stabilitas makroekonomi. Peningkatan cadangan devisa dan penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati itu memperkuat ketahanan dan kapasitas Indonesia dalam menghadapi gejolak eksternal.

Di sisi fiskal, Indonesia dinilai mampu menjaga defisit fiskal di bawah batas 3 persen sejak pemberlakuan batas itu pada 2003. Defisit yang dapat dipertahankan di level rendah dan didukung pembiayaan yang bersifat jangka panjang dinilai dapat menjaga beban utang tetap rendah sehingga mengurangi kebutuhan dan risiko pembiayaan.

Adapun di sisi moneter, Bank Indonesia telah dinilai selalu memprioritaskan stabilitas makroekonomi. Penerapan kebijakan nilai tukar fleksibel dan koordinasi kebijakan yang lebih efektif antara BI dan pemerintah dilihat mampu menjaga inflasi di level yang cukup rendah dan stabil.

BI juga semakin aktif menggunakan instrumen makroprudensial dalam menghadapi gejolak. Perbaikan posisi eksternal dan bertambahnya cadangan devisa memperkuat ketahanan terhadap potensi gejolak eksternal.

Kompas

Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo

”Pencapaian ini merupakan suatu prestasi besar di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global yang memengaruhi perkembangan ekonomi di kawasan,” kata Gubernur BI Agus DW Martowardojo dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (13/4/2018).

Dengan perbaikan rating itu, Indonesia telah diakui empat lembaga rating internasional. Kini Indonesia berada pada satu tingkat lebih tinggi dari level Investment Grade sebelumnya. Rating tersebut adalah level tertinggi yang pernah dicapai oleh Indonesia dari Moody’s.

Agus mengatakan, hal itu dapat terwujud melalui konsistensi upaya BI bersama pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kendati begitu, BI akan terus mewaspadai peningkatan risiko global dan mengoptimalkan bauran kebijakan, termasuk kebijakan makroprudensial dan pendalaman pasar keuangan.

”Tujuannya adalah menjaga stabilitas perekonomian agar semakin kuat, berkelanjutan, dan inklusif,” kata Agus.

Tantangan

Kendati begitu, Moody’s tetap mengingatkan Indonesia agar terus menjaga stabilitas makroekonomi di tengah peningkatan utang. Moody’s berharap Indonesia fokus pada kehati-hatian fiskal dengan menjaga defisit yang rendah dan berkelanjutan. Indonesia juga perlu menjaga beban utang tetap rendah dan dikombinasikan dengan jangka waktu pendanaan yang panjang sehigga dapat mengurangi kebutuhan pembiayaan dan risiko.

Beberapa BUMN dan proyek infrastruktur akan terus menghadapi kendala pembiayaan. Untuk membatasi potensi risiko atas kewajiban pembayaran utang, implementasi proyek infrastruktur skalanya perlu diperkecil. (Moody’s Investor Service)

Moody’s juga melihat, pendapatan yang lemah tetap akan menjadi kendala kredit jangka panjang, termasuk dengan mengikis kemampuan utang. Kendati begitu, utang Pemerintah Indonesia akan berkisar 30 persen dari produk domestik bruto (PDB) dalam beberapa tahun mendatang.

Risiko tanggung jawab pengelolaan utang akan cenderung meningkat, terutama utang badan usaha milik negara (BUMN). Hal itu terjadi karena BUMN tengah berupaya optimal membiayai proyek-proyek infrastruktur nasional. Namun, beban utang BUMN itu tidak akan menimbulkan risiko signifikan terhadap kekuatan fiskal Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.

Moody\'s juga memperkirakan bahwa beberapa BUMN dan proyek infrastruktur akan terus menghadapi kendala pembiayaan. Untuk membatasi potensi risiko atas kewajiban pembayaran utang, implementasi proyek infrastruktur skalanya perlu diperkecil.