Rencana Bangun Gedung DPR Mandek

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Maket Kompleks Gedung Parlemen yang dipajang di depan museum DPR di Gedung Kura-kura, Jakarta, Jumat (21/8). DPR berencana membangun tujuh proyek yakni museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

JAKARTA, KOMPAS-DPR mengajukan tambahan anggaran Rp 640,86 miliar di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 untuk pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi tahap kedua. Namun, rencana pembangunan itu, terancam sulit dilanjutkan akibat anggaranpertama Rp 601,9   miliar belum juga cair hingga kini.

Dari usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Sekretariat Jenderal DPR 2019 yang diterima Kompas baru-baru ini, usulan anggaran Rp 640,86 miliar itu bagian dari total anggaran yang diajukan Rp 7,7 triliun. Usulan anggaran Rp 640,86 miliar terdiri atas Rp 359,27 miliar untuk pembangunan gedung kantor DPR dan poliklinik, serta Rp 281,58 miliar untuk Alun-Alun Demokrasi. Jumlah itu naik Rp 38,9 miliar dari anggaran tahap pertama Rp 601 miliar di APBN 2018, yang merupakan bagian dari total anggaran Rp 5,7 triliun.

Untuk pengelolaan dan pembangunan sejumlah fasilitas DPR, Setjen DPR juga meminta tambahan Rp 957,7 miliar. Komponen jumlah itu, misalnya, untuk pembangunan tambahan ruang kerja serta rumah dinas 15 anggota tambahan DPR periode 2019-2024 di Kalibata. Seperti diketahui, jumlah anggota DPR akan tambah jadi 575 orang dari 560.

Pelaksana Tugas Setjen DPR Damayanti di Jakarta, Minggu (15/4) mengatakan, rencana gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi sejauh ini terhambat karena belum ada kepastian anggaran. Meski pemerintah setuju Rp 601 miliar di APBN 2018, hingga kini, dana perencanaan dan manajemen konstruksi belum cair. Akibatnya,   proses pembangunan gedung terancam tak maksimal. Damayanti mengatakan, ada kemungkinan Rp 640 miliar di RAPBN 2019 akan berubah setelah dibahas bersama pemerintah. “Hingga kini, kami belum mulai, wong Rp 601 miliar belum cair. Kami tetap ajukan anggaran, tetapi harus dilihat, terjadi atau tidaknya. Tanpa persetujuan pemerintah, ya tak bisa mulai,” kata Damayanti.

Salah satu penyebab dana pembangunan gedung baru DPR belum cair karena kebijakan moratorium pembangunan sarana dan prasarana pemerintah serta pembelian lahan oleh Presiden Joko Widodo. “Kami masih harap, siapa tahu uangnya keluar tahun ini. Presiden tentunya harus adil, karena bukan kami minta,” ucapnya.

Kompas

Anggaran Gedung Baru DPRInfografik

Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anthon Sihombing mengatakan, anggaran gedung baru dan alun-alun demokrasi tetap diajukan meski anggaran tahap pertama 2018 belum cair. Pasalnya, alokasi anggaran tahap pertama sudah masuk di APBN 2018. Maka, jika anggaran kelak dicairkan, pembangunan bisa dilanjutkan. Anthon menegaskan, gedung baru dibutuhkan DPR karena kondisinya tak layak.

Janggal

Peneliti di Forum Masyarakat Peduli Parlemen Lucius Karus menilai janggal sikap DPR ajukan usulan anggaran pembangunan tahap kedua saat anggaran pertama belum cair. Harusnya, hal itu disikapi DPR menunda atau bahkan membatalkan anggaran. Kejanggalan lain, DPR terus mengajukan anggaran tanpa jelaskan total anggaran untuk selesaikan pembangunan, serta berapa tahap anggaran akan diajukan. “DPR tak pernah transparan menjelaskan,” tambahnya.

Selain itu, DPR yang selama ini mengeluhkan kondisi gedung dan ruangan   tak lagi layak, seharusnya memrioritaskan pembangunan gedung, bukan sekaligus membangun alun-alun demokrasi. Di tengah keterbatasan anggaran, sikap DPR jadi boros.

Kejanggalan-kejanggalan tersebut, ditambah kinerja DPR yang memerihatinkan membuat publik sulit dukung rencana DPR. Apalagi, anggaran diajukan di tahun politik sehingga muncul kecurigaan proyek justru disalahgunakan.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Yenny Sucipto berpendapat, DPR harusnya malu mengusulkan anggaran. Hal ini karena selain kinerja legislasi DPR, juga banyaknya anggota DPR terjerat   korupsi. “Akibatnya masyarakat tak akan pernah percaya lagi DPR,” katanya seraya mendesak Presiden Jokowi tolak DPR.