JAKARTA, KOMPAS — Revisi Peraturan Presiden tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur mendesak untuk segera disusun. Revisi ini diharapkan bisa mengatasi masalah tumpang tindihnya regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selama 10 tahun terakhir, kawasan ini telah mengalami perubahan yang masif dari beragam aspek. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menuturkan, […]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses