JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal perlu dipercepat. Sejak digagas pada 2014, proses pembahasan terganjal persoalan pembagian kewenangan sehingga belum selesai hingga hampir empat tahun. Regulasi itu dibutuhkan untuk mencegah praktik politik uang [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses